Sibolga, Tapanuli Tengah | Investigasi.news — Laut Sibolga – Tapanuli Tengah kembali bergolak. Dugaan praktik penangkapan ikan dengan bom (destructive fishing) yang merusak terumbu karang diduga kembali beroperasi bebas, meski sebelumnya disebut telah dihentikan.
Pemicunya, sebuah video viral di media sosial. Dalam video itu disebutkan kapal yang diduga menggunakan bom ikan kembali bersandar di kawasan Pondok Batu, Kec. Sarudik, Kab. Tapanuli Tengah.
TELUSUR JEJAK GUDANG PISI
Tim Investigasi turun langsung ke Pondok Batu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Senin (5/10/2026). Di kawasan pesisir itu, warga berinisial MN dan LB membenarkan satu nama yang kini menjadi sorotan: Gudang Pisi.
“Benar, Pak. Di Pondok Batu ini yang disebut Gudang Pisi, tempat kapal itu,” ujar MN dan LB, warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Jejak lain yang ditemukan: dugaan pengisian BBM solar di kawasan TPI dan SPBU mini sekitar lokasi. Pola ini menjadi mata rantai yang harus ditelusuri: dari mana solar subsidi didapat, siapa yang mengelola gudang, dan di mana ikan hasil tangkapan bom itu dijual.
Hingga berita ini diturunkan, pemilik kapal, pengelola Gudang Pisi, dan instansi pengawasan laut belum memberikan klarifikasi resmi. Tim masih berupaya melakukan konfirmasi.
JANJI DI ATAS PODIUM DPRD
Investigasi ini menjadi ujian bagi komitmen Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu.
Pada 5 Maret 2025, di hadapan DPRD Tapteng dalam pidato perdana sebagai Bupati, Masinton berjanji dengan tegas memberantas pukat trawl dan bom ikan.
“Kami akan berkoordinasi dengan Denpom, Danlanal, Danrem dan Kodim serta Kepolisian untuk melakukan pemantauan pukat trawl dan bom ikan di wilayah pantai barat Tapteng. Nanti kita akan buat pos pemantauan di Pulau Mursala,” tegas Masinton, didampingi Wabup Mahmud Efendi.
Empat hari kemudian, 9 Maret 2025, Masinton bersama Danlanal Sibolga meninjau Pulau Mursala untuk pembangunan Pos Pantau.
Bahkan Masinton mengancam: “Tapi kalau kemudian masih tetap membandel, tentu akan kita tindak tegas.”
Kini 19 bulan setelah janji itu, video viral itu muncul. Pertanyaan investigasi pun mengemuka: Apakah Pos Pantau Mursala sudah efektif? Mengapa dugaan kapal bom masih bisa masuk dan bersandar di Gudang Pisi Pondok Batu?
WARGA MENAGIH BUKTI, BUKAN PIDATO.
Nelayan tradisional yang menjadi korban langsung angkat bicara.
“Jangan sampai nelayan kecil dipaksa patuh aturan, sementara kapal besar diduga bebas beroperasi. Kami hanya menagih janji Bupati yang dulu bertekad menjaga laut kami,” kata seorang nelayan kepada tim.
Kerusakan akibat bom ikan bukan isu kecil. Terumbu karang hancur, ikan kecil mati, hasil tangkap nelayan tradisional anjlok drastis. Ini kejahatan lingkungan.
JEJAK DUGAAN UPETI: BENARKAH KEBAL HUKUM?
Di tengah investigasi, muncul tudingan sensitif: dugaan adanya setoran atau upeti kepada oknum sehingga kapal bermasalah sulit disentuh.
Investigasi.news menegaskan: Tudingan tersebut belum terbukti dan harus diverifikasi melalui pemeriksaan resmi. Kami tidak menuduh, kami hanya mencatat adanya informasi yang beredar di masyarakat pesisir.
Jika tidak benar, klarifikasi terbuka harus disampaikan. Jika benar, maka ini bukan lagi soal ikan, tapi soal mafia laut yang harus dibongkar.
DESAKAN KE MENTERI KKP: TURUN LANGSUNG
Karena pengawasan di daerah diduga belum maksimal, publik mendesak Menteri Kelautan dan Perikanan turun langsung ke Sibolga-Tapanuli Tengah.
Yang harus diperiksa bukan hanya kapalnya, tapi seluruh mata rantainya: pemilik kapal, dokumen perizinan, alat tangkap, lokasi sandar di Gudang Pisi, hingga sumber BBM solar di TPI dan SPBU mini.
Prinsipnya jelas: Jika legal, buktikan legal. Jika melanggar, tindak tegas. Tanpa pandang bulu.
Laut Sibolga – Tapanuli Tengah bukan milik pengusaha tertentu. Laut adalah sumber kehidupan nelayan tradisional.
Masyarakat menunggu bukti, bukan janji.
(wr warasi)
