Aktivitas Berlangsung Terang-Terangan, BBM Subsidi Diduga Dipasok dari Dharmasraya dan Sijunjung, Isu Setoran kepada APH juga mencuat
Solok Selatan, Investigasi.News — Bicara tambang emas illegal, rasanya bukan hal baru lagi di Sumatera Barat, hampir di seluruh Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat ini ada tambang emasnya. Hal tersebut juga tercium di sepanjang aliran Sungai Batang Hari, Kecamatan Sangir Batang Hari, Kabupaten Solok Selatan. Puluhan alat berat jenis ekskavator terpantau beroperasi di kawasan tersebut, mengeruk material sungai dan daratan di sekitarnya tanpa terlihat adanya penghentian aktivitas di lokasi.
Pantauan media ini pada Jumat (23/10/2026) memperlihatkan sejumlah ekskavator bekerja di area yang telah mengalami perubahan bentang alam. Material tanah dan bebatuan tampak terbongkar, sementara aliran air berada tidak jauh dari lokasi pengerukan. Pemandangan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan, legalitas kegiatan pertambangan, serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Aktivitas itu dilaporkan berlangsung di wilayah Kenagarian Lubuk Ulang Aling Selatan, Lubuk Ulang Aling Tengah, dan Lubuk Ulang Aling Induk. Banyaknya alat berat yang beroperasi memunculkan dugaan bahwa kegiatan tersebut bukan aktivitas berskala kecil, melainkan operasi yang membutuhkan dukungan peralatan, logistik, dan pasokan bahan bakar dalam jumlah besar.
Tambang yang berlangsung tanpa izin dan pengawasan yang memadai, pengerukan material di kawasan aliran sungai berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang tidak bisa dianggap sepele. Perubahan struktur sungai, peningkatan kekeruhan air, kerusakan lahan, hingga ancaman terhadap ekosistem dan sumber penghidupan warga merupakan risiko yang perlu diperiksa secara serius oleh instansi berwenang.
Tak hanya itu, persoalan lain yang turut mencuat adalah dugaan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk mendukung operasional alat berat tersebut. Informasi yang dihimpun menyebutkan pasokan BBM diduga didatangkan dari wilayah Kabupaten Dharmasraya dan Sijunjung.
Lebih serius lagi, beredar informasi mengenai dugaan pemberian uang pelindung atau uang setoran kepada aparat penegak hukum (APH) agar aktivitas tambang dapat terus berjalan. Jika benar terjadi, persoalannya bukan lagi semata-mata dugaan pertambangan ilegal, melainkan juga dugaan praktik yang dapat merusak integritas penegakan hukum.
Mengeruk emas di sepanjang aliran sungai, yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas usaha, melainkan juga kelestarian lingkungan, kepentingan masyarakat, dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Hingga berita ini ditayang, Kapolda Sumbar maupun Kabidhumas Polda Sumbar belum memberikan jawaban. (Ardi Piliang)
