KOTA SOLOK, Investigasi.News — Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sekaligus menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Di Indonesia, keterbukaan informasi publik diatur melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Namun, pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi tersebut menjadi sorotan di Kota Solok, Sumatera Barat. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Solok hingga kini dipertanyakan terkait keterbukaan informasi mengenai capaian prestasi pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026.
Informasi yang dipertanyakan meliputi cabang olahraga (cabor) yang berhasil meraih medali, jumlah medali yang diperoleh, serta data atlet peraih medali emas dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut.
Minimnya informasi yang tersedia bagi publik memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana transparansi KONI Kota Solok dalam menyampaikan laporan prestasi kepada masyarakat. Terlebih, organisasi tersebut memiliki bagian hubungan masyarakat (humas) yang turut dilantik bersama jajaran pengurus lainnya.
Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Solok, Raunis Natase, mempertanyakan fungsi kehumasan KONI Kota Solok dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat.
“Kalau bagian humas tidak ada di KONI Kota Solok, sampaikan dengan jelas ke mana masyarakat bisa memperoleh data tersebut. Kalau memang tidak mampu menjalankan fungsinya, untuk apa dipertahankan? Bahkan, kalau tidak ada manfaatnya, bubarkan saja KONI Kota Solok ini,” ujar Raunis.
Menurutnya, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai prestasi atlet daerah, terlebih jika terdapat penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD.
Dugaan Atlet dari Luar Daerah Jadi Sorotan
Di sisi lain, perbincangan mengenai Porprov Sumbar 2026 turut ramai di berbagai platform media sosial. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah dugaan penggunaan atlet dari luar daerah dalam kompetisi tersebut.
Meskipun belum terdapat informasi terverifikasi mengenai dugaan pemotongan persentase bonus atlet di Sumatera Barat, isu mengenai transparansi bonus dan asal-usul atlet tetap menjadi perhatian sejumlah kalangan.
Pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat berkaitan dengan keabsahan status atlet yang mewakili Kota Solok. Publik mempertanyakan apakah para atlet tersebut benar-benar berasal dari Kota Solok atau terdapat atlet dari daerah lain yang direkrut untuk memperkuat kontingen.
Isu tersebut perlu dijawab melalui penjelasan resmi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan pihak-pihak terkait.
Wali Kota Solok, Dr. Ramadhani Kirana Putra, juga diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap berbagai pertanyaan masyarakat tersebut, terutama menyangkut transparansi penggunaan anggaran, sistem pembinaan atlet, dan mekanisme pemberian bonus.
Sementara itu, Ketua Media Online Indonesia (MOI) Cabang Solok yang juga menjabat Ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Kota Solok, Wahyu Y., yang akrab disapa Ega, turut menyoroti persoalan tersebut.
Ia menilai keterbukaan informasi menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan olahraga daerah.
“Kalau bonus atlet yang bersumber dari APBD Kota Solok tidak bermasalah, seharusnya informasi yang dibutuhkan masyarakat bisa disampaikan secara terbuka sehingga persoalan ini tidak berkembang menjadi polemik,” ujarnya.
Ega juga menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan maupun pengelolaan bonus atlet harus ditelusuri berdasarkan fakta dan bukti yang jelas.
“Jangan sampai ada persoalan di balik pelaksanaan Porprov Sumbar 2026 yang luput dari perhatian. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, saya akan mendorong agar persoalan tersebut diusut sampai tuntas,” tegasnya.
Meski demikian, dugaan mengenai penyimpangan bonus maupun penggunaan atlet dari luar daerah masih memerlukan klarifikasi dan pembuktian dari pihak-pihak terkait.
Fenomena Atlet Sewaan Picu Kritik terhadap Pembinaan Olahraga
Penyelenggaraan Porprov XVI Sumatera Barat 2026 juga memunculkan perdebatan mengenai orientasi pembinaan olahraga di daerah. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan penggunaan atlet dari luar daerah atau yang kerap disebut sebagai atlet sewaan.
Praktik tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi menggeser tujuan utama penyelenggaraan Porprov, yakni mengukur keberhasilan pembinaan atlet daerah secara berkelanjutan.
Jika dugaan tersebut terbukti terjadi, penggunaan anggaran daerah untuk merekrut atlet dari luar wilayah perlu dievaluasi agar tidak mengesampingkan pembinaan atlet lokal yang selama ini berlatih dan berkompetisi di daerah masing-masing.
Kritik serupa juga disampaikan melalui sebuah catatan strategis yang diunggah oleh DR. Adli dan viral di Facebook dengan tajuk “Fenomena Atlet Sewaan di Porprov, Mau Dibawa ke Mana Olahraga Sumbar?”
Dalam unggahannya, Adli menyoroti pentingnya mengembalikan Porprov pada tujuan awal sebagai ajang evaluasi keberhasilan pembinaan atlet daerah, bukan sekadar kompetisi untuk mengumpulkan medali.
Ia mengingatkan bahwa dugaan keterlibatan atlet dari luar Sumatera Barat harus menjadi bahan evaluasi serius apabila ditemukan bukti yang mendukung.
Menurutnya, pemerintah daerah, KONI, dan pengurus cabang olahraga perlu mengevaluasi sistem pembinaan, transparansi anggaran, serta regenerasi atlet agar prestasi olahraga tidak hanya berorientasi pada hasil jangka pendek.
Medali memang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam kompetisi. Namun, keberhasilan pembinaan olahraga semestinya juga diukur dari kemampuan daerah mencetak atlet potensial yang dapat bersaing secara berkelanjutan.
Sumatera Barat membutuhkan sistem pembinaan yang mampu melahirkan atlet berprestasi melalui proses yang konsisten, terukur, dan berkesinambungan.
Komentar Warganet Ikut Memanaskan Polemik
Unggahan tersebut turut memancing beragam tanggapan dari warganet. Sebagian komentar menyoroti dugaan praktik perekrutan atlet dari luar daerah serta persoalan pembinaan olahraga yang dinilai belum berjalan optimal.
Salah seorang warganet, Wandi Rangtanjun, menuliskan komentar yang menyinggung dugaan pembagian atlet dan medali dalam kompetisi tersebut.
Sementara itu, PeDri Herdinal menilai lemahnya pembinaan rutin di sejumlah daerah dapat mendorong pengurus mencari atlet dari luar ketika menghadapi kompetisi besar demi mengejar hasil yang dianggap sebagai keberhasilan.
Komentar lainnya turut menggunakan istilah atlet kutu loncat untuk menggambarkan fenomena perpindahan atlet antardaerah.
Meski demikian, komentar di media sosial merupakan pendapat pribadi warganet dan tidak dapat dijadikan bukti bahwa dugaan tersebut benar-benar terjadi. Karena itu, diperlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak penyelenggara maupun pengurus olahraga terkait.
Transparansi KONI Kota Solok Dipertanyakan
Di tengah berbagai kritik tersebut, capaian KONI Kota Solok yang disebut berhasil menempati peringkat kedua dalam Porprov Sumbar 2026 justru diiringi pertanyaan mengenai transparansi data atlet dan perolehan medali.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah keberhasilan meraih peringkat tinggi telah diikuti keterbukaan informasi yang memadai kepada masyarakat?
Kritik terhadap KONI Kota Solok tidak semestinya hanya berfokus pada hasil pertandingan. Aspek tata kelola organisasi, keterbukaan informasi, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, serta kejelasan sistem pembinaan atlet juga perlu menjadi perhatian.
Fungsi humas menjadi salah satu aspek yang disorot karena komunikasi yang terbuka dapat membantu menjelaskan kebijakan organisasi sekaligus mencegah berkembangnya informasi yang belum terverifikasi.
Apabila terdapat informasi yang belum disampaikan kepada publik, KONI Kota Solok diharapkan memberikan penjelasan secara proporsional, termasuk mengenai daftar cabang olahraga peraih medali, identitas atlet sesuai ketentuan yang berlaku, mekanisme penetapan penerima bonus, serta sumber dan penggunaan anggaran.
Dengan demikian, masyarakat dapat menilai capaian olahraga daerah berdasarkan data yang jelas, bukan semata-mata berdasarkan asumsi maupun perdebatan di media sosial.
Hingga berita ini disusun, persoalan keterbukaan data tersebut masih membutuhkan penjelasan resmi dari KONI Kota Solok dan pihak-pihak terkait. Klarifikasi dari seluruh pihak diperlukan agar pemberitaan tetap berimbang dan setiap dugaan dapat diuji berdasarkan fakta.
Bersambung…
(Wahyu)
