MUSI BANYUASIN – Kepedulian terhadap kondisi infrastruktur desa ditunjukkan warga Desa Supat Barat, Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin. Dengan bergotong royong, masyarakat melakukan pengecoran jalan secara swadaya guna memperbaiki akses yang selama ini menjadi jalur penting bagi aktivitas sehari-hari, termasuk menuju kawasan perkebunan.
Aksi tersebut menjadi bentuk inisiatif masyarakat dalam mengatasi kondisi jalan yang dinilai membutuhkan perhatian dan perbaikan. Terlebih, jalan tersebut tidak hanya dimanfaatkan warga, tetapi juga dilalui kendaraan operasional perusahaan yang menjalankan aktivitas di wilayah setempat.
Kepala Desa Supat Barat, Periansyah, yang turut berada di lokasi kegiatan, mengatakan bahwa pengecoran jalan dilakukan setelah pihak pemerintah desa beberapa kali menyampaikan permohonan kepada perusahaan agar akses tersebut mendapat perbaikan. Namun, hingga kini, permintaan tersebut menurutnya belum terealisasi sebagaimana yang diharapkan.
“Warga ini melaksanakan kegiatan pengecoran jalan karena sudah beberapa kali saya sampaikan kepada perusahaan agar jalan ini diperbaiki. Namun, sampai sekarang belum juga diperbaiki. Padahal, masyarakat sangat membutuhkan jalan ini untuk menuju kebun dan keperluan lainnya,” ungkap Periansyah.
Ia menjelaskan, jalan tersebut juga kerap dilalui kendaraan operasional sejumlah perusahaan, di antaranya PT Baturona dan PT Astaka. Sementara itu, terkait PT DLJ, Periansyah menyebut perusahaan tersebut berperan sebagai vendor dalam kegiatan pertambangan.
“Jalan ini dilewati mobil PT Baturona dan PT Astaka. Kalau PT DLJ, vendornya hanya menambang saja,” jelasnya.
Keluhan serupa disampaikan Ali, salah seorang warga Dusun IV Desa Supat Barat. Menurutnya, pengecoran jalan secara swadaya merupakan langkah yang perlu dilakukan masyarakat agar akses desa tetap dapat dimanfaatkan dengan baik, meskipun jalan tersebut juga digunakan untuk mendukung aktivitas kendaraan perusahaan.
Ali juga menyinggung persoalan izin crossing yang, berdasarkan pengetahuannya, pernah diberikan kepada perusahaan melalui kepala desa terdahulu. Namun, ia mengaku hingga kini masyarakat belum memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai isi maupun bentuk kesepakatan terkait penggunaan jalan tersebut.
“Ini untuk memperbaiki jalan desa. Selama ini jalan tersebut juga digunakan oleh pihak perusahaan. Setahu kami, ada izin crossing kepada kepala desa yang dulu. Namun, masyarakat belum mengetahui bagaimana bentuk perjanjiannya, dan sampai sekarang isi perjanjian tersebut belum pernah disampaikan secara terbuka,” ujar Ali.
Tidak hanya persoalan infrastruktur, masyarakat juga mengeluhkan dampak aktivitas pertambangan yang menurut mereka turut memengaruhi kenyamanan lingkungan. Ketersediaan air bersih dan debu yang muncul saat musim kemarau menjadi persoalan yang dirasakan warga, khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar wilayah operasional tambang.
“Dengan adanya aktivitas tambang di Dusun IV Supat Barat ini, yang jelas kami saat ini kekurangan air bersih. Kemudian, debu pada musim panas kemarin juga sangat mengganggu,” keluhnya.
Atas kondisi tersebut, Ali berharap perusahaan yang beroperasi di sekitar permukiman dapat menunjukkan kepedulian lebih besar terhadap masyarakat setempat. Ia secara khusus meminta agar PT DLJ turut memperhatikan kondisi warga yang tinggal berdekatan dengan area kegiatan pertambangan.
“Kami berharap, mulai hari ini dan ke depannya, perusahaan memperhatikan masyarakat yang berada di sekitar lingkungan tambang, khususnya PT DLJ yang beraktivitas di dekat sini,” tutup Ali.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Baturona dan PT DLJ belum berhasil dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat tersebut. Ruang klarifikasi dan hak jawab tetap terbuka bagi pihak perusahaan untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang disampaikan warga.
