Malut, Investigasi.News-, Manajemen PT Sumber Graha Maluku (SGM) menyampaikan klarifikasi resmi guna meluruskan kesimpangsiuran informasi terkait pemberitaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap salah satu anggota satuan pengamanan (Satpam) bernama Iin Febrianti (alias Nyai) di kompleks operasional Falabisahaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula.
Pihak manajemen meminta publik dan seluruh pihak terkait untuk membedakan secara jelas status ketenagakerjaan yang bersangkutan, mengingat terdapat kekeliruan persepsi yang mengaitkan status hubungan kerja Iin Febrianti secara langsung dengan PT SGM.
Berikut adalah poin-poin klarifikasi resmi pihak perusahaan:
1. Bukan Karyawan PT SGM: Manajemen menegaskan bahwa Iin Febrianti statusnya bukan merupakan karyawan PT Sumber Graha Maluku (SGM). Yang bersangkutan adalah pekerja yang secara administratif dan hukum terikat hubungan kerja langsung dengan PT Prima Timur Indonesia (Primatindo).
2. Publik diimbau untuk membedakan secara jeli antara entitas PT SGM dan PT Prima Timur Indonesia agar tidak terjadi kekeliruan informasi.
3. Dasar Penerbitan Surat PHK: Pengakhiran hubungan kerja melalui surat nomor 080/Pitindo/SPHK/2026 tanggal 31 Oktober 2026 merupakan keputusan manajemen PT Prima Timur Indonesia berdasarkan akumulasi evaluasi kedisiplinan dan rekapitulasi absensi internal, bukan akibat insiden tunggal
4. Kelengkapan Prosedur Pembinaan: Seluruh tahapan sanksi administratif (SP1, SP2, hingga SP3) serta rekam jejak pembinaan terhadap yang bersangkutan tercatat secara sah dan lengkap dalam administrasi kepegawaian perusahaan. Dalih bahwa sanksi tersebut tidak pernah diterima tidak sesuai dengan data administratif internal.
5. Pemberian Ruang Clarification & Hak Pekerja: Manajemen senantiasa mengedepankan asas keadilan industrial melalui pemanggilan internal secara patut sebelum mengambil tindakan tegas. Perusahaan juga berkomitmen menyelesaikan seluruh hak normatif pekerja sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, serta terbuka untuk melakukan kaji ulang jika ditemukan bukti data pendukung yang valid.
Demikian poin-poin klarifikasi yang disampaikan.
Kepulauan Sula, 9 November 2026.
Kuswandi Buamona
Dept Head Legal & Lisensi
