KOTAMOBAGU, Investigasi.News– Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu mulai mematangkan rencana perubahan sistem pengelolaan sampah dengan menerapkan pola penanganan berbasis wilayah kecamatan. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sekaligus mendorong pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin langsung Wali Kota Kotamobagu, dr. Weny Gaib, Senin (9/11/2026), di ruang kerja Wakil Wali Kota Kotamobagu.
Rakor ini melibatkan sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), staf ahli, para lurah, serta sangadi untuk membahas strategi dan langkah konkret dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, Asisten II Noval Manoppo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Erwin Pasambuna, Kepala Dinas PUPR Claudi Mokodongan, serta Kepala Dinas PMD Chelsie Paputungan.
Dalam pembahasan tersebut, Wali Kota Weny Gaib bersama jajaran memfokuskan perhatian pada perubahan pola penanganan sampah, terutama melalui pemilahan sampah organik dan anorganik atau sampah basah dan kering.
Melalui konsep yang tengah dirancang, sampah dari desa dan kelurahan nantinya akan terlebih dahulu ditangani di fasilitas pengolahan pada masing-masing kecamatan. Sementara sampah yang tidak dapat diolah atau residunya akan dibawa ke TPA.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotamobagu, Erwin Pasambuna, menjelaskan bahwa rencana perubahan sistem tersebut membutuhkan persiapan matang, terutama dari sisi pembiayaan, infrastruktur, teknologi, hingga kesiapan lokasi.
“Rakor ini membahas rencana pengelolaan sampah. Namun, program ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit, kurang lebih Rp8 miliar,” ungkap Erwin usai Rakor.
Menurutnya, rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah di setiap kecamatan belum dapat langsung direalisasikan. Pemerintah masih membutuhkan kajian teknis secara menyeluruh, mulai dari kebutuhan peralatan, pemilihan teknologi pengolahan, hingga penentuan lokasi fasilitas.
Ia menambahkan, penentuan lokasi menjadi salah satu aspek penting yang harus diperhitungkan secara matang. Fasilitas pengolahan perlu ditempatkan dengan mempertimbangkan jarak dari kawasan permukiman agar aktivitas pengolahan tidak menimbulkan gangguan maupun dampak lingkungan bagi masyarakat sekitar.
Selain menyiapkan fasilitas pengolahan, lanjut Erwin, DLH juga merancang pelibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui pola kerja sama tersebut, pemerintah desa dan kelurahan diharapkan dapat mengambil peran lebih besar dalam menangani sampah sejak dari lingkungan masing-masing.
Erwin mengatakan, rencana perubahan sistem ini juga didorong oleh tingginya volume sampah yang dihasilkan masyarakat Kotamobagu.
Berdasarkan data timbulan sampah, empat kecamatan di Kota Kotamobagu menghasilkan sekitar 60,88 ton sampah setiap hari. Jumlah tersebut mencapai 1.826,34 ton per bulan dan 16.437,06 ton dalam setahun.
Kecamatan Kotamobagu Barat menjadi wilayah dengan produksi sampah terbesar, yakni 20,14 ton per hari. Disusul Kotamobagu Selatan sebanyak 16,80 ton, Kotamobagu Timur 15,26 ton, dan Kotamobagu Utara 8,68 ton per hari.
Menurut Erwin, tingginya volume sampah tersebut menjadi salah satu alasan perlunya pembenahan sistem pengelolaan sampah di daerah ini. Pola pengumpulan dan pengangkutan yang selama ini bergantung pada TPA perlu diperkuat dengan sistem pengolahan di tingkat wilayah.
Ia juga mengungkapkan bahwa rencana pengembangan sistem pengolahan sampah tersebut mulai menarik perhatian sejumlah investor. Hal ini membuka peluang kerja sama untuk menghadirkan teknologi pengolahan sampah yang lebih modern dan produktif.
“Dalam Rakor tersebut, Bapak Wali Kota mengoordinasikan jajaran perangkat daerah untuk menyatukan langkah dalam mematangkan rencana ini. Sejumlah aspek masih harus diselesaikan, mulai dari kesiapan anggaran sekitar Rp8 miliar, ketersediaan lahan, pilihan teknologi, hingga pola kerja sama dengan BUMDes dan investor,” pungkasnya.
Pemkot Kotamobagu berharap perubahan sistem ini nantinya mampu menekan volume sampah yang masuk ke TPA sekaligus mewujudkan pola pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Dengan konsep tersebut, penanganan sampah tidak lagi hanya berorientasi pada pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan, tetapi juga mengutamakan pemilahan serta pengolahan sampah dengan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, dan masyarakat.
Rencana ini selanjutnya akan dimatangkan melalui kajian teknis dan koordinasi lintas perangkat daerah sebelum memasuki tahap pelaksanaan di lapangan. **
