Jember, Investigasi.news – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember angkat bicara terkait Kerja Sama Operasional (KSO) antara Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soebandi dengan pihak ketiga, PT Buana.
Kerja sama bernilai fantastis, yakni sekitar Rp700 juta per bulan tersebut, kini tengah disorot tajam oleh pihak legislatif karena dinilai kurang transparan dan memicu sejumlah kejanggalan.
Anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho, mendesak manajemen rumah sakit milik daerah tersebut untuk membuka secara gamblang klausul kontrak KSO yang telah disepakati.
Pihak dewan secara khusus mempertanyakan urgensi di balik penandatanganan kontrak tersebut, yang diketahui sudah diteken jauh-jauh hari sebelum Juli 2026.
“Kami mempertanyakan apa urgensi sebenarnya dari kontrak ini, mengapa sudah ditandatangani jauh sebelum bulan Juli 2026? Transparansi ini penting agar masyarakat tahu ke mana anggaran sebesar itu dialokasikan,” ujar Wahyu dalam keterangannya.
Tidak hanya masalah waktu penandatanganan kontrak yang dinilai janggal, performa dari sistem yang disediakan oleh PT Buana juga memicu keluhan.
Sejak resmi diimplementasikan pada 1 November 2026 lalu, sistem operasional tersebut dilaporkan masih sering mengalami gangguan teknis di lapangan.
Kondisi ini dinilai sangat merugikan, mengingat RSUD dr. Soebandi merupakan fasilitas kesehatan rujukan utama masyarakat Jember dan sekitarnya. Terganggunya sistem digital atau operasional rumah sakit tentu berdampak langsung pada kecepatan pelayanan pasien.
Merespons ketidakstabilan sistem yang terus berulang, Komisi D DPRD Jember juga menuntut ketegasan dari pihak rumah sakit terkait penerapan sanksi.
Wahyu menegaskan bahwa dalam setiap kontrak profesional, terutama yang bernilai ratusan juta rupiah, harus ada jaminan performa (service level agreement) dan sanksi penalti yang jelas bagi vendor jika gagal memberikan layanan optimal.
“Sistem ini sudah berjalan sejak 1 November, tapi gangguan masih sering terjadi. Kami menuntut penegasan sanksi penalti terhadap PT Buana akibat gangguan sistem ini. Manajemen RSUD dr. Soebandi tidak boleh lembek dan harus melindungi hak-hak pelayanan publik,” pungkas Wahyu. Js
