Jember, Investigasi.news – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Jember, Wahyu Prayudi Nugroho memberikan catatan kritis terhadap tiga Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) milik Pemkab Jember, yakni RSUD dr. Subandi, RSUD Balung, dan RSUD Kalisat, pasca-mendengarkan pemaparan terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2027. Senin(9/11/2026)
Berdasarkan draf KUA-PPAS 2027, target pendapatan ketiga rumah sakit daerah tersebut awalnya tidak mengalami perubahan, dengan rincian:
• RSUD dr. Subandi: Rp349 miliar
• RSUD Balung: Rp108 miliar sekian
• RSUD Kalisat: Kisaran Rp100 miliar
Namun, DPRD menilai target untuk RSUD Balung terlalu rendah dan tidak realistis. Mengingat capaian target pendapatan RSUD Balung pada tahun 2026 ini diproyeksikan berhasil tembus, Dewan secara resmi meminta Direktur RSUD Balung, dr. Nyoman, untuk menaikkan target pendapatan tahun 2027 menjadi Rp145 miliar.
Seperti yang diungkap oleh Wahyu Prayudi Nugroho, anggota komisi D dari fraksi PDI Perjuangan didalam rapat mengatakan bahwa target pendapatan RSUD Balung Diminta Naik ke Rp145 Miliar.
Langkah ini dinilai wajar dan realistis melihat potensi serta performa rumah sakit yang terus membaik.
*Pergantian Vendor Picu Antrean Membludak di RSUD dr. Subandi*
Selain masalah anggaran, DPRD Jember juga merespons keras keluhan masyarakat terkait buruknya pelayanan di RSUD dr. Soebandi sejak awal bulan ini.
Wahyu menyampaikan bahwa beberapa keluhan warga terkait lamanya waktu pelayanan dan antrean yang membludak parah.
Setelah ditelusuri, permasalahan ini dipicu oleh adanya migrasi sistem TI rumah sakit dari vendor lama (PT Mega Data) ke vendor baru asal Jakarta (PT Buana) yang dimulai per 1 November 2026.
Sengkarut perpindahan sistem ini berdampak luas pada operasional rumah sakit, di antaranya:
• Pelayanan Melambat: Proses adaptasi sistem baru memicu antrean panjang pasien yang berobat.
• Malafungsi Input Data: Gangguan teknis pada input sistem untuk rekam medis hingga bagian farmasi (obat).
• Klaim BPJS Terhambat: Data tagihan rumah sakit tidak muncul dengan benar di sistem, sehingga berpotensi menghambat pengiriman klaim tagihan ke pihak BPJS Kesehatan.
Wahyu menegaskan akan terus mengawasi proses transisi ini agar tidak mengorbankan hak pelayanan medis warga Jember.
