PAPUA – Dukungan terhadap penunjukan Dr. Sepnat Kambu sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Generasi Anak Bangsa (LSM WGAB), Yerri Basri Mak. Namun, dukungan tersebut disertai harapan agar kepemimpinan baru mampu menghadirkan perubahan nyata dalam penanganan infrastruktur jalan nasional di Papua.
Yerri secara khusus menyoroti kondisi ruas jalan nasional Jayapura–Wamena yang hingga kini masih dihadapkan pada persoalan kerusakan. Menurutnya, ruas strategis yang menjadi urat nadi konektivitas masyarakat Papua itu harus menjadi prioritas utama dalam agenda pembenahan BBPJN Papua.
Ia menilai, persoalan kerusakan jalan Trans Papua bukanlah masalah baru. Penanganannya telah berlangsung selama bertahun-tahun dengan dukungan anggaran negara yang mencapai triliunan rupiah. Namun, kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pelaksanaan pekerjaan, kualitas pembangunan, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
“Jangan sampai anggaran triliunan rupiah terus dikucurkan, tetapi persoalan kerusakan jalan yang sama terus berulang. Ini harus menjadi perhatian serius. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pekerjaan di lapangan, termasuk kinerja Satker dan PPK yang bertanggung jawab,” tegas Yerri.
Menurutnya, penunjukan Sepnat Kambu harus menjadi momentum untuk membenahi pola penanganan jalan nasional di Papua. Evaluasi terhadap Satuan Kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menangani ruas Jayapura–Wamena dinilai penting agar persoalan yang selama ini berlarut-larut tidak terus diwariskan kepada kepemimpinan berikutnya.
Yerri menegaskan, evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif maupun laporan serapan anggaran. Pemeriksaan harus menyentuh kondisi fisik jalan, mutu pekerjaan, kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis, serta efektivitas pengawasan terhadap setiap proyek yang dikerjakan.
“Yang harus dilihat adalah hasil pekerjaan di lapangan. Apakah jalan yang dibangun benar-benar berkualitas, apakah sesuai spesifikasi, dan apakah manfaatnya dirasakan masyarakat. Jangan hanya melihat laporan administrasi, sementara kondisi jalan masih memprihatinkan,” ujarnya.
Ia juga menilai, kondisi ruas Jayapura–Wamena menjadi pekerjaan rumah besar bagi pimpinan BBPJN Papua yang baru. Sebab, keberhasilan penanganan infrastruktur tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari kualitas pembangunan dan keberlanjutan manfaatnya bagi masyarakat.
Sebagai putra asli Papua, Yerri berharap Sepnat Kambu mampu menunjukkan komitmen kuat dalam membenahi infrastruktur di daerahnya sendiri. Jabatan yang diemban, menurutnya, harus menjadi ruang pengabdian untuk menjawab persoalan mendasar masyarakat, terutama akses transportasi yang layak, aman, dan berkelanjutan.
“Sebagai anak asli Papua, tentu ada tanggung jawab moral untuk membangun daerah sendiri. Jabatan ini harus dibuktikan dengan kerja nyata, bukan sekadar menduduki posisi. Kami berharap ada perubahan signifikan dalam penanganan jalan Jayapura–Wamena,” katanya.
Yerri menegaskan, dukungan terhadap kepemimpinan Sepnat Kambu bukan berarti mengabaikan persoalan yang selama ini terjadi. Sebaliknya, dukungan tersebut menjadi dorongan agar BBPJN Papua berani melakukan pembenahan secara terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.
Ia berharap, di bawah kepemimpinan baru, penanganan jalan Trans Nasional Jayapura–Wamena tidak lagi terjebak dalam persoalan yang berulang. Evaluasi terhadap kinerja Satker dan PPK harus menjadi langkah konkret untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif serta menghasilkan infrastruktur yang benar-benar berkualitas.
“Harapan kami sederhana, masyarakat Papua tidak terus-menerus menjadi korban buruknya kondisi jalan. Sudah saatnya ada pembenahan serius, sehingga pembangunan jalan nasional benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tutup Yerri. (Jhon)
