Kupang, Investigasi.News — Proses pemberhentian Elly Robi Yennia dari institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini menjadi objek gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA. Melalui tim kuasa hukumnya, Elly mempersoalkan sejumlah tahapan pemeriksaan kode etik yang berlangsung sejak 2023 hingga berujung pada keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) pada 2026.
Ketua Tim Kuasa Hukum Elly Robi Yennia, Advokat Rikha Permatasari, mendesak Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) serta pihak-pihak terkait membuka dan menghadirkan dokumen yang menjadi dasar pemeriksaan etik, mutasi, penghitungan ketidakhadiran, hingga pemberhentian kliennya.
Permintaan tersebut disampaikan dalam perkara perdata Nomor 197/Pdt.G/2026/PN Kpg. Tim kuasa hukum berharap Majelis Hakim dapat menilai relevansi dokumen-dokumen tersebut dalam proses pembuktian, terutama untuk menguji hubungan antara pemeriksaan etik, penggunaan dokumen kredit, pelaksanaan mutasi, dan keputusan PTDH.
Dugaan Pengancaman dan Persoalan Kredit Rp120 Juta
Persoalan ini bermula dari sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 2023. Elly menerangkan, saat itu dirinya menghadapi ancaman sanksi PTDH terkait dugaan pengancaman menggunakan senjata api.
Namun, Elly membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa dugaan pengancaman tidak terbukti dalam persidangan kode etik. Menurut keterangannya, pemeriksaan kemudian berkembang pada persoalan pembayaran angsuran kredit senilai Rp120 juta.
Elly mengaku tidak mengetahui transaksi kredit tersebut yang dikaitkan dengan BPKB mobil tangki air. Ia juga menyangkal tanda tangan dalam dokumen akad kredit yang menggunakan namanya.
Lebih jauh, Elly mempersoalkan sejumlah dokumen yang menurut keterangannya berada dalam penguasaan Propam Polda NTT dan digunakan sebagai bahan pemeriksaan etik. Ia mengaku telah menyampaikan keberatan, termasuk meminta agar dokumen asli diperlihatkan untuk memastikan keabsahannya.
Menurut Elly, dokumen kredit yang dipersoalkan tersebut kemudian menjadi bagian dari persoalan yang berujung pada penjatuhan sanksi demosi.
Tim kuasa hukum juga meminta agar persoalan pembiayaan dump truck senilai Rp250 juta diperiksa secara menyeluruh. Elly menerangkan bahwa kredit tersebut telah dilunasi pada 2021 setelah kendaraan yang dijadikan jaminan dijual.
Karena itu, tim meminta agar catatan pembayaran, pembukuan hasil penjualan kendaraan, akad kredit asli, bukti pencairan dana, serta seluruh dokumen yang dikaitkan dengan transaksi Rp120 juta dihadirkan dalam persidangan.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk menelusuri asal-usul dokumen, pihak yang menyerahkan, serta proses verifikasi sebelum dokumen digunakan dalam pemeriksaan etik.
Apabila diperlukan, tim kuasa hukum juga meminta kesempatan menghadirkan ahli atau melakukan pemeriksaan forensik terhadap dokumen dan tanda tangan yang menjadi objek sengketa.
Putusan Etik 2023 Jatuhkan Demosi 10 Tahun
Dalam petikan Putusan KKEP Nomor PUT/20/IX/2023 tertanggal 27 September 2023, tercantum sanksi mutasi bersifat demosi antarsatuan kerja di wilayah hukum Polda NTT selama 10 tahun.
Terhadap putusan tersebut, tim kuasa hukum meminta agar berkas persangkaan, tuntutan, berita acara persidangan, dan salinan lengkap putusan dihadirkan.
Langkah itu dimaksudkan untuk mengetahui secara utuh pertimbangan majelis etik, bagaimana keberatan Elly ditanggapi, serta dokumen apa saja yang benar-benar menjadi dasar penjatuhan sanksi.
Tim juga menyoroti tindak lanjut putusan tersebut, khususnya proses mutasi Elly ke Polres Sabu Raijua pada Maret 2024.
Mutasi ke Sabu Raijua dan Persoalan Penghitungan Absensi
Berdasarkan uraian dalam replik Penggugat, terdapat sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses mutasi Elly, di antaranya surat telegram Kapolda NTT tertanggal 11 Maret 2024.
Dokumen tersebut tercantum dalam daftar alat bukti pemeriksaan etik tahun 2025 bersama surat penghadapan tertanggal 15 Maret 2024, berita acara penolakan penyerahan surat penghadapan tertanggal 3 April 2024, laporan belum menghadap ke kesatuan baru, rekapitulasi absensi, serta rekaman foto dan video.
Persoalan muncul ketika dokumen-dokumen tersebut kemudian berkaitan dengan pemeriksaan dugaan pelanggaran meninggalkan tugas.
Dalam Putusan KKEP Nomor PUT/69/XII/2025 tertanggal 22 Desember 2025, dinyatakan terbukti adanya pelanggaran etik berupa meninggalkan tugas secara tidak sah selama lebih dari 30 hari kerja berturut-turut. Putusan tersebut menjatuhkan sanksi PTDH dengan mencantumkan 15 Maret 2024 sebagai awal periode penghitungan.
Atas hal itu, tim kuasa hukum meminta Majelis Hakim memeriksa bukti penyampaian surat penghadapan dan catatan absensi secara cermat.
Menurut tim, perlu dipastikan kapan perintah menghadap benar-benar disampaikan, bagaimana proses penyampaiannya didokumentasikan, serta apa dasar penetapan 15 Maret 2024 sebagai hari pertama penghitungan ketidakhadiran.
Keputusan PTDH dan Riwayat Banding Dipersoalkan
Rangkaian pemeriksaan etik tersebut berlanjut pada Keputusan Kapolda NTT Nomor Kep/268/III/2026 tertanggal 13 Maret 2026 tentang pemberhentian Elly dari dinas Polri, terhitung mulai akhir bulan saat keputusan ditetapkan.
Elly menyatakan telah mengajukan banding terhadap kedua proses pemeriksaan kode etik, baik pada 2023 maupun 2025. Namun, menurut keterangannya, kedua permohonan banding tersebut tidak diterima.
Tim kuasa hukum meminta agar seluruh dokumen terkait proses banding diperiksa, termasuk tanggal pembacaan dan penerimaan putusan, pernyataan banding, memori banding, tanda terima, catatan Sekretariat KKEP, serta tindak lanjut administratif atas masing-masing permohonan.
Selain persoalan banding, tim juga menemukan adanya perbedaan penulisan identitas dalam petikan dua putusan etik tersebut.
Petikan Putusan KKEP tahun 2023 mencantumkan nama “Elly Robby Yennia”, sedangkan petikan putusan tahun 2025 mencantumkan nama “Eli R. Jenia”. Perbedaan juga disebut terdapat pada jabatan dan nomor registrasi pokok yang tercantum.
Tim kuasa hukum meminta pencocokan dengan dokumen resmi dan data kepegawaian Polri guna memastikan kesesuaian identitas pihak yang menjadi subjek dalam kedua putusan tersebut.
Rikha Permatasari Minta Keabsahan Dokumen Diuji di Pengadilan
Advokat Rikha Permatasari menyoroti serius dugaan penggunaan dokumen yang keasliannya telah dipersoalkan dalam proses pemeriksaan etik terhadap kliennya.
Bagi tim kuasa hukum, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keputusan pemberhentian seorang anggota Polri, melainkan juga menyangkut keabsahan dokumen, prosedur pemeriksaan, kepastian hukum, serta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat apabila terbukti terdapat pelanggaran.
Dalam gugatan perdata Nomor 197/Pdt.G/2026/PN Kpg, Elly meminta pemulihan nama baik dan kehormatan, permintaan maaf secara tertulis, ganti rugi materiil yang akan dibuktikan di persidangan, serta ganti rugi immateriil sebesar Rp30 miliar.
Melalui repliknya, tim kuasa hukum meminta Majelis Hakim menilai keterkaitan antara penggunaan dokumen kredit dalam pemeriksaan etik 2023, pelaksanaan mutasi pada 2024, penghitungan ketidakhadiran dalam putusan etik 2025, hingga keputusan pemberhentian pada 2026.
Tim Rikha & Partners menegaskan bahwa seluruh keberatan tersebut perlu diuji melalui pembuktian yang objektif dan terbuka di hadapan persidangan.
Kini, perhatian tertuju pada proses pembuktian di Pengadilan Negeri Kupang. Kejelasan dokumen, kesesuaian identitas, prosedur pemeriksaan etik, serta riwayat banding menjadi sejumlah persoalan yang diminta untuk ditelusuri guna memberikan kepastian hukum atas gugatan Elly Robi Yennia.
(Severinus T. Laga)














