KUPANG, Investigasi.News — Bupati Kupang, Yosef Lede, dilaporkan ke Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap seorang perempuan berinisial RWM (21). Peristiwa yang dilaporkan tersebut diduga terjadi di kompleks rumah dinas Bupati Kupang, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Laporan tersebut telah diterima Polda NTT pada Kamis (12/11/2026) dan teregistrasi dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Saat ini, penanganannya berada di bawah Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.
Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., membenarkan bahwa pihaknya sedang menangani laporan dugaan kekerasan seksual tersebut. Penyidik telah melakukan serangkaian langkah awal untuk mendalami keterangan korban dan mengungkap fakta di balik peristiwa yang dilaporkan.
Menurut Henry, berdasarkan laporan dan keterangan awal yang diterima penyidik, peristiwa tersebut diduga terjadi pada Rabu (11/11/2026) di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kota Kupang.
Berdasarkan keterangan awal korban, peristiwa bermula ketika RWM bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai adanya penawaran pekerjaan.
Dalam pertemuan tersebut, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor.
Setelah kejadian, korban berupaya menghubungi saksi untuk meminta pertolongan. Saksi kemudian menjemput korban dan membawanya meninggalkan lokasi.
Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penyidik telah melakukan sejumlah tindakan awal, termasuk menerima laporan polisi, melengkapi administrasi penyelidikan, mengajukan permintaan Visum et Repertum (VER), serta melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi.
Penyidik juga berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis dan hasil visum. Selain itu, pendampingan psikologis bagi korban turut dipersiapkan.
Polda NTT juga telah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT guna memastikan korban memperoleh pendampingan, perlindungan, serta fasilitas rumah aman apabila diperlukan.
Dalam perkembangan penanganan perkara, penyidik selanjutnya akan mencari dan mengumpulkan alat bukti, meminta keterangan saksi-saksi tambahan, melakukan klarifikasi terhadap pihak terlapor, serta berkoordinasi dengan instansi terkait sebelum melaksanakan gelar perkara.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh fakta hukum terungkap berdasarkan alat bukti dan keterangan yang diperoleh selama proses penyelidikan.
Polda NTT menegaskan bahwa penanganan laporan ini dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel dengan tetap memperhatikan hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Di sisi lain, kepolisian juga mengingatkan masyarakat agar tidak membangun spekulasi maupun menyebarkan informasi yang dapat mengungkap identitas pribadi korban. Perlindungan terhadap korban dinilai penting untuk mencegah tekanan psikologis tambahan selama proses hukum berlangsung.
Hingga saat ini, perkara tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Status Bupati Kupang dalam perkara ini adalah pihak terlapor, sehingga dugaan yang dilaporkan belum dapat dipandang sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
(Severinus T. Laga)
