Jember, Investigasi.news- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Intan Permatasari, menggelar kegiatan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Jumat(14/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, warga secara khusus menitipkan keluhan terkait pengawalan perbaikan data desil kesejahteraan dan optimalisasi program jaminan kesehatan Universal Health Coverage (UHC) pemerintah.
Kegiatan serap aspirasi yang berlangsung di dusun Curah Lembu ini dihadiri oleh tokoh masyarakat, perangkat desa, serta puluhan warga setempat.
Sejumlah peserta reses mengungkapkan bahwa ketidaksesuaian pengelompokan data desil masih menjadi kendala utama di lapangan, sehingga berimbas pada tidak tepat sasarannya penyaluran bantuan sosial maupun kepesertaan jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu.
Selain persoalan pendataan, masyarakat juga berharap adanya pengawalan ketat terhadap pelaksanaan program UHC agar warga yang membutuhkan layanan medis darurat di puskesmas maupun rumah sakit tidak mengalami hambatan administrasi.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Intan Permatasari menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi masyarakat ke dinas dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.
Menurutnya, validasi data kemiskinan dan jaminan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipastikan berjalan optimal.
“Persoalan pembaruan data desil ini memang sangat krusial karena menjadi acuan utama berbagai bantuan pemerintah. Saya akan membawa catatan keluhan warga ini untuk dikoordinasikan bersama dinas terkait agar dilakukan verifikasi ulang di lapangan secara akurat,” ujar Intan di sela-sela kegiatan reses.
Terkait program UHC, legislator dari Fraksi PPP ini menyatakan bahwa kebijakan jaminan kesehatan semesta dari pemerintah daerah harus benar-benar dirasakan manfaatnya hingga ke pelosok desa.
Ia meminta masyarakat maupun perangkat desa proaktif melaporkan jika menemukan warga kurang mampu yang masih kesulitan mengakses layanan kesehatan gratis.
“Program UHC dihadirkan pemerintah untuk menjamin kemudahan akses berobat bagi seluruh masyarakat. Tidak boleh ada warga yang terkendala mendapatkan pelayanan kesehatan hanya karena persoalan administrasi atau ketidaksesuaian data. Kami di DPRD akan terus mengawasi dan mengawal pelaksanaannya,” tegasnya.
Selain program UHC, Pemerintah juga telah menyediakan program kesehatan lainnya seperti mobil cinta dan homecare.
” Jadi pemerintah telah menyediakan layanan kesehatan mulai dari akses layanan berobat dan pelayanan kesehatan gratis, Menghadirkan pelayanan kesehatan dengan mendatangkan tenaga medis atau dokter langsung ke rumah dan layanan transportasi gratis.” Tegas Intan.
