Manggarai, Investigasi.News — Penanganan laporan dugaan penganiayaan terhadap Simon Wanggut (69), warga lanjut usia asal Kampung Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara, Kabupaten Manggarai, kembali menjadi sorotan.
Pasalnya, terlapor Filipus Edu alias Edu diduga tidak memenuhi panggilan penyidik Polres Manggarai untuk dimintai keterangan terkait laporan dugaan penganiayaan terhadap korban.
Informasi tersebut disampaikan penyidik kepada korban dan tim penasihat hukumnya saat Simon Wanggut kembali mendatangi Polres Manggarai pada Kamis (12/11/2026) untuk memberikan keterangan tambahan.
Pemeriksaan berlangsung di ruang penyidik sekitar pukul 11.00 hingga 12.00 WITA. Korban didampingi tim penasihat hukum dari LBH Nusa Komodo Manggarai, yakni Adrianus Trisno Rahmat, S.H., Marsel Ahang, S.H., dan Gregorius Antonius Bocok, S.H.
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik menyampaikan bahwa Filipus Edu diduga telah dipanggil untuk dimintai keterangan, tetapi tidak memenuhi panggilan tersebut.
Informasi ini kemudian memunculkan desakan dari tim penasihat hukum agar penyidik mengambil langkah hukum yang diperlukan untuk memastikan proses penanganan perkara tidak berlarut-larut.
Filipus Edu dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap Simon Wanggut yang terjadi pada Sabtu, 7 November 2026, di Beokina, Desa Golo Langkok, Kecamatan Rahong Utara. Laporan tersebut teregister dengan Nomor STTLP/232.b/XI/2026/SPKT/Polres Manggarai/Polda NTT.
Dalam laporan itu, terdapat dua nama terlapor, yakni Filipus Edu alias Edu dan Nikolaus Minggu alias Nik. Perkara tersebut dilaporkan dengan sangkaan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
LBH Desak Langkah Tegas Penyidik
Penasihat hukum korban, Adrianus Trisno Rahmat, S.H., menilai penyidik Polres Manggarai perlu mengambil langkah tegas apabila terlapor terbukti tidak mengindahkan panggilan resmi kepolisian.
Menurutnya, upaya pemanggilan paksa sesuai ketentuan hukum perlu dipertimbangkan agar proses penyelidikan maupun penyidikan dapat berjalan efektif dan korban memperoleh kepastian hukum.
Rahmat menegaskan, korban merupakan seorang lansia yang membutuhkan perlindungan serta kepastian atas laporan dugaan tindak pidana yang dialaminya.
Karena itu, LBH Nusa Komodo Manggarai menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut hingga tuntas.
Riwayat Laporan Tahun 2022 Kembali Disorot
Persoalan ini semakin mendapat perhatian setelah pihak LBH Nusa Komodo mengungkapkan bahwa Filipus Edu sebelumnya pernah menjalani hukuman pidana penjara.
Selain itu, Filipus Edu juga pernah dilaporkan atas dugaan penganiayaan terhadap korban yang sama pada 10 Maret 2022. Laporan tersebut tercatat dengan Nomor LP/44/2022/SPKT/Res Manggarai.
Berdasarkan riwayat tersebut, Ketua LBH Nusa Komodo Manggarai, Marsel Ahang, S.H., mendesak Polres Manggarai agar segera mengambil langkah hukum terhadap terlapor, termasuk mempertimbangkan penangkapan dan penahanan apabila persyaratan hukum telah terpenuhi.
Ahang juga menyoroti kemungkinan penerapan ketentuan pemberatan pidana apabila unsur pengulangan tindak pidana atau residivisme sebagaimana diatur dalam KUHP terpenuhi.
Dalam Pasal 466 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, penganiayaan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda. Ketentuan pemberatan pidana terhadap pelaku pengulangan tindak pidana harus tetap memperhatikan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, riwayat perkara sebelumnya menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut oleh penyidik, termasuk memastikan status putusan pidana terdahulu dan relevansinya terhadap perkara yang sedang ditangani.
Kepastian Hukum bagi Korban Menjadi Sorotan
Kasus ini kembali menguji keseriusan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya korban yang telah berusia lanjut.
Apabila benar terlapor tidak memenuhi panggilan penyidik, publik tentu menantikan langkah konkret kepolisian agar proses hukum tidak berhenti pada pemeriksaan korban semata.
Di sisi lain, asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Status dan tanggung jawab pidana para terlapor harus ditentukan melalui proses hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, perkembangan lebih lanjut mengenai pemanggilan terhadap Filipus Edu, termasuk tanggapan pihak terlapor dan keterangan resmi Polres Manggarai mengenai langkah penyidik selanjutnya, belum tercantum dalam bahan informasi yang diterima redaksi.
(Severinus T. Laga)
