ASAHAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan (JIJ) Tahun Anggaran 2026.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Asahan, Rianto, S.H., M.A.P., saat membuka secara resmi Entry Meeting Pemeriksaan Kepatuhan BPK RI yang berlangsung di Aula Mawar Kantor Bupati Asahan, Kamis (12/11/2026).
Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan Pemerintah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Rianto menegaskan bahwa Pemkab Asahan siap memberikan dukungan penuh serta menjalin kerja sama dengan Tim Pemeriksa BPK RI selama proses pemeriksaan berlangsung.
Ia meminta seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) agar bersikap kooperatif dan proaktif dalam memenuhi kebutuhan data maupun dokumen yang diperlukan oleh tim pemeriksa.
Menurutnya, keterbukaan dan kesiapan seluruh perangkat daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Kami mohon arahan dan bimbingan. Apabila ada berkas-berkas yang diperlukan, kami siap untuk menyiapkannya, karena itu memang sudah menjadi tanggung jawab kami di Asahan. Mari kita dukung kegiatan Bapak-Bapak di Kabupaten Asahan,” ujar Rianto.
Ia berharap, melalui pemeriksaan tersebut, Pemkab Asahan dapat memperoleh masukan dan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam pelaksanaan belanja barang dan jasa serta belanja modal.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab Tim Audit BPK RI, Dwi Prayitno, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari tugas rutin BPK RI dengan fokus pada pemeriksaan kepatuhan belanja barang dan jasa serta belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
Ia menegaskan bahwa pemeriksaan tersebut bukan merupakan pemeriksaan khusus, melainkan bertujuan memastikan pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dwi Prayitno juga menyampaikan bahwa tim pemeriksa dijadwalkan melaksanakan tugas selama 29 hari ke depan, dengan ruang lingkup pemeriksaan difokuskan pada Tahun Anggaran 2026.
Melalui pemeriksaan ini, BPK RI ingin menilai apakah pelaksanaan belanja pemerintah daerah telah dilakukan secara patuh, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia berharap terbangun koordinasi dan komunikasi yang baik antara Tim Pemeriksa BPK RI dengan seluruh jajaran Pemkab Asahan sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan seluruh kebutuhan data maupun dokumen dapat terpenuhi.
Kegiatan tersebut turut dihadiri para Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Asahan, pimpinan OPD, serta Wakil Penanggung Jawab bersama anggota Tim Pemeriksa BPK RI.
Pemkab Asahan berkomitmen mendukung seluruh rangkaian pemeriksaan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Diharapkan, hasil pemeriksaan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin tertib, efektif, dan akuntabel demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Asahan.
