Palembang, Investigasi.News — Siapa sebenarnya sosok di balik nomor telepon yang sebelumnya mengaku sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, tetapi belakangan justru menyangkal identitas tersebut? Pertanyaan ini kini menjadi sorotan serius Tim Media Investigasi.News.
Persoalannya bukan sekadar salah sambung atau kekeliruan komunikasi. Jika benar seseorang menggunakan identitas pejabat pemerintah saat berhadapan dengan wartawan, kemudian menyangkalnya ketika dimintai konfirmasi, maka persoalan ini menyentuh kredibilitas pejabat publik, integritas pelayanan informasi pemerintah, sekaligus kebebasan pers dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Berdasarkan laporan Tim Media Investigasi.News, peristiwa tersebut bermula sekitar satu bulan sebelum 11 November 2026. Ketika itu, tim media tengah melakukan konfirmasi terkait dugaan pungutan liar di salah satu SMK Negeri di Kabupaten Ogan Ilir.
Dalam upaya memperoleh klarifikasi, wartawan menghubungi nomor telepon yang belakangan dipersoalkan, yakni +62 812-7189-5696. Orang yang menerima panggilan tersebut disebut memperkenalkan atau menempatkan dirinya seolah-olah sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
Saat itu, orang tersebut menyampaikan bahwa dirinya sedang menjalankan urusan dinas di luar kantor. Wartawan kemudian diarahkan untuk menemui seseorang bernama Pak Li, yang disebut sebagai Kepala Bidang SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
Sekilas, komunikasi tersebut tidak menimbulkan kecurigaan. Wartawan menganggap informasi yang disampaikan merupakan bagian dari mekanisme koordinasi dengan pejabat terkait.
Namun, situasi berubah ketika Tim Investigasi.News kembali menghubungi nomor yang sama pada 11 November 2026 untuk meminta konfirmasi mengenai dugaan pungutan kartu pelajar dan biaya asuransi yang disebut mencapai ratusan ribu rupiah di salah satu SMK Negeri di Kota Palembang, yakni SMKN 7.
Di luar dugaan, orang yang menerima panggilan justru menyatakan secara tegas bahwa dirinya bukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
Pernyataan tersebut sontak memunculkan tanda tanya besar. Jika sejak awal bukan pejabat yang dimaksud, lantas mengapa dalam komunikasi sebelumnya yang bersangkutan memberikan kesan seolah-olah memiliki kapasitas sebagai Kepala Dinas?
Apakah terjadi kesalahpahaman komunikasi? Apakah identitas seorang pejabat publik telah digunakan tanpa hak? Ataukah ada pihak tertentu yang sengaja menempatkan diri sebagai penghubung untuk membatasi akses wartawan kepada pejabat yang berwenang?
Semua kemungkinan itu masih membutuhkan pembuktian. Namun, perubahan pengakuan identitas dalam dua kesempatan berbeda merupakan persoalan yang patut dijelaskan secara terbuka.
Tim Media Investigasi.News menilai persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Sebab, apabila seseorang benar-benar menggunakan identitas Kepala Dinas tanpa kewenangan, tindakan tersebut berpotensi mencederai nama baik pejabat yang bersangkutan sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Lebih jauh, apabila komunikasi tersebut memang sengaja diarahkan untuk menghambat wartawan memperoleh akses konfirmasi, maka perlu dipastikan siapa yang berada di balik tindakan itu dan apa kepentingannya.
Jangan sampai ada pihak yang menjadikan nama pejabat sebagai tameng untuk menghindari pertanyaan media. Apalagi ketika pertanyaan tersebut berkaitan dengan dugaan pungutan di lingkungan pendidikan negeri yang menyangkut kepentingan peserta didik dan masyarakat.
Tim media juga mempertanyakan apakah nomor tersebut benar milik pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, pihak yang diberi kewenangan sebagai penghubung, atau justru orang di luar institusi yang menggunakan identitas pejabat tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.
Hingga berita ini disusun, identitas asli pemilik nomor telepon tersebut, hubungan dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, serta motif di balik pernyataannya belum berhasil dipastikan.
Atas persoalan tersebut, Tim Media Investigasi.News mendesak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Mondi, untuk segera memberikan penjelasan resmi. Dinas Pendidikan perlu memastikan apakah nomor telepon tersebut terdaftar atau digunakan oleh pejabat maupun pegawai di lingkungan instansinya.
Jika tidak memiliki hubungan kedinasan, klarifikasi terbuka diperlukan agar tidak muncul kesimpangsiuran yang berpotensi merusak reputasi institusi. Sebaliknya, jika pemilik nomor tersebut merupakan bagian dari lingkungan dinas, perlu dijelaskan kapasitas dan kewenangannya dalam berkomunikasi dengan pihak luar, termasuk media.
Tim juga meminta Polda Sumatera Selatan melakukan penelaahan dan penyelidikan apabila terdapat bukti awal dugaan penggunaan identitas pejabat tanpa hak atau tindakan lain yang memenuhi unsur pidana.
Apabila ditemukan keterlibatan aparatur sipil negara, pemeriksaan internal dan penindakan sesuai ketentuan disiplin kepegawaian juga patut dilakukan.
Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan diharapkan memberikan perhatian terhadap akses pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Pendidikan, khususnya dalam memastikan masyarakat dan media memperoleh jalur komunikasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tim Investigasi.News menegaskan bahwa konfirmasi kepada pejabat pemerintah merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 6 UU Pers menegaskan peran pers dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Karena itu, setiap pihak yang berkomunikasi atas nama pejabat publik harus menjelaskan kapasitas dan kewenangannya secara terang. Jangan sampai wartawan diarahkan ke sana kemari tanpa kepastian mengenai siapa pejabat yang sebenarnya berwenang memberikan keterangan.
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada bantahan melalui sambungan telepon. Identitas harus diverifikasi, hubungan kedinasan harus diperjelas, dan seluruh dugaan harus diuji berdasarkan bukti.
Tim Investigasi.News membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Mondi, pihak yang disebut bernama Pak Li, maupun pemilik nomor telepon yang dipersoalkan.
Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya identitas seseorang, melainkan kredibilitas institusi pendidikan pemerintah dan hak publik untuk memperoleh informasi yang benar.
(M Budy)
