Palembang, 11 November 2026 — Laporan bergema memanas dari ratusan orang tua murid: SMK Negeri 7 Kota Palembang di bawah kepemimpinan Aliyas, S.Pd., M.Pd., diduga menjalankan pungutan liar sistematis yang membebani masyarakat tanpa rasa malu! Sekolah ini diduga memungut Rp75.000 per siswa untuk kartu pelajar sementara dari seluruh ±1.200 peserta didik, padahal biaya tersebut sudah seharusnya ditanggung sepenuhnya oleh Dana BOS — uang rakyat yang sudah dibayarkan, kenapa orang tua harus membayar dua kali?! Lebih ganas lagi, khusus siswa baru kelas 10 berjumlah ±400 anak, sekolah diduga mewajibkan pembayaran asuransi senilai Rp350.000 hingga Rp375.000 per kepala — dan yang paling mencurigakan, tidak ada nama perusahaan asuransi, tidak ada rincian manfaat, tidak ada penjelasan tertulis, bahkan tidak ada selembar salinan polis pun diserahkan kepada wali murid! Uang diambil paksa, bukti tidak ada — ini bukan layanan pendidikan, ini pemerasan yang dibungkus seragam sekolah!
Saat tim media datang untuk menegaskan kebenaran laporan, apa yang terjadi? Empat kali kedatangan, empat kali kosong melompong! Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, hingga Humas seolah lenyap setiap kali awak media muncul, selalu beralasan sedang berdinas luar — apakah ini sekadar kebetulan belaka, atau mereka sengaja menghindar karena tahu apa yang dilakukan itu salah dan terang-terangan melanggar aturan?! Ketika dikonfirmasi kepada pihak berwenang, jawaban yang diterima justru semakin memicu kecurigaan: Mondi yang disebut sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan hanya menjawab singkat “Saya bukan kepala dinas, Pak” lalu mengakhiri pembicaraan — jawaban yang tak pantas keluar dari mulut pejabat publik, ada apa sebenarnya di balik semua ini? Apakah ada yang sengaja dilindungi?
Fakta hukumnya sangat tegas dan tak terbantahkan: biaya kartu identitas siswa sudah masuk dalam alokasi Dana BOS sesuai petunjuk teknis Kemendikbudristek, sehingga memungut biaya tersebut sama saja dengan mengambil keuntungan ganda dari uang rakyat. Untuk asuransi, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta Surat Edaran Kemendikbudristek telah melarang keras mewajibkan segala bentuk iuran di satuan pendidikan negeri — asuransi boleh diadakan hanya jika sepenuhnya sukarela, ada penawaran tertulis, persetujuan orang tua, dokumen lengkap, dan siswa berhak menolak tanpa ancaman sanksi apapun. Jika laporan ini benar, maka apa yang dilakukan di SMKN 7 Palembang adalah pelanggaran berat yang mencoreng wajah dunia pendidikan kita!
Kepada Bapak Aliyas, S.Pd., M.Pd. dan pihak terkait, kami menuntut jawaban terbuka: benarkah perintah pungutan Rp75.000 untuk kartu pelajar itu datang dari meja kepala sekolah? Ke mana perginya anggaran Dana BOS yang seharusnya menanggung biaya tersebut? Apakah biaya asuransi Rp350.000–Rp375.000 itu benar-benar sukarela atau dijadikan syarat kehadiran anak-anak di sekolah? Siapa perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan sekolah ini dan di mana dokumen perjanjian serta polis untuk setiap siswa yang sudah membayar? Apakah ada surat edaran resmi yang membenarkan pemaksaan ini, atau ini murni kebijakan sepihak yang merugikan rakyat?
Kami menyerukan kepada Dinas Pendidikan Kota Palembang, Inspektorat Kota Palembang, BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, Ombudsman Provinsi Sumatera Selatan, serta pihak kepolisian: jangan diam saja! Segera turunkan tim gabungan ke lokasi, lakukan audit menyeluruh atas keuangan sekolah, verifikasi setiap poin laporan ini, dan jika terbukti ada pelanggaran, proses sesuai hukum yang berlaku! Ratusan keluarga sudah terbebani, kepercayaan masyarakat sudah dirusak — jangan biarkan sekolah negeri menjadi ladang pungutan liar yang tidak tersentuh hukum! Anak-anak kita berhak mendapat pendidikan tanpa dijadikan sasaran pemerasan! Tindak sekarang juga, sebelum semakin banyak korban yang tertipu!
M Budy
