Banner iklan

Anggaran Rp631 Juta Jadi Sorotan, Kades Gebangan Kecewa Hasil Hotmix Jalan Tokelan–Gebangan

More articles

Situbondo, Investigasi.news – Anggaran sebesar Rp631.631.726,21 yang bersumber dari APBD Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2026 kini menjadi sorotan. Dana ratusan juta rupiah tersebut dialokasikan untuk pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Ruas Tokelan–Gebangan (R.307), Kecamatan Kapongan. Namun, hasil pekerjaan hotmix di lapangan justru menuai kekecewaan.

Anggaran tersebut bukan jumlah kecil. Setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBD merupakan uang rakyat yang semestinya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur berkualitas, bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif.

Kekecewaan terhadap hasil pekerjaan itu disampaikan langsung oleh Kepala Desa Gebangan, Joko Sabar, saat berada di lokasi bersama awak media dan sejumlah anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Di hadapan awak media, Joko Sabar secara terbuka mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap hasil pengaspalan hotmix yang dikerjakan di wilayah desanya.

Pernyataan kepala desa tersebut menjadi perhatian tersendiri. Sebab, kepala desa merupakan salah satu pihak yang setiap hari berhadapan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kebutuhan serta harapan warga terhadap pembangunan jalan.

Menurut sorotan yang disampaikan di lapangan, hasil pekerjaan yang menggunakan anggaran ratusan juta rupiah itu dinilai belum memberikan kepuasan sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Kekecewaan serupa juga datang dari Sadik, selaku Sekretaris Satgas Anti Premanisme. Ia turut memberikan perhatian terhadap kondisi hasil pekerjaan pemeliharaan berkala jalan tersebut.

Bahkan, ketika berada di ujung Desa Gebangan, tepatnya di titik finis pekerjaan hotmix, Sadik kembali menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan yang menjadi perhatian tersebut.

Sorotan dari dua pihak ini memperlihatkan bahwa persoalan hasil pembangunan bukan sekadar persoalan penilaian satu orang. Ada suara masyarakat yang perlu didengar dan dijadikan bahan evaluasi oleh pihak terkait.

Apalagi, pekerjaan tersebut menggunakan anggaran APBD 2026 dengan nilai mencapai Rp631 juta lebih. Besarnya anggaran tentu harus sebanding dengan kualitas pekerjaan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Publik pun berhak mempertanyakan apakah hasil pekerjaan di lapangan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, volume pekerjaan, serta standar mutu yang telah ditetapkan dalam kontrak.

Jangan sampai proyek yang seharusnya menjadi solusi atas kebutuhan infrastruktur justru menyisakan persoalan baru. Sebab, kualitas jalan bukan hanya diukur dari selesainya pengaspalan, tetapi juga dari ketahanan dan kelayakannya saat digunakan masyarakat.

Dalam pekerjaan konstruksi jalan, sejumlah aspek teknis perlu diperhatikan. Mulai dari ketebalan lapisan aspal, kualitas material, proses pemadatan, kesiapan permukaan jalan hingga kesesuaian volume pekerjaan dengan perencanaan.

Seluruh aspek tersebut semestinya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan teknis, bukan hanya berdasarkan klaim bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan.

Karena itu, pihak pelaksana maupun dinas teknis yang bertanggung jawab perlu memberikan penjelasan secara terbuka atas hasil pekerjaan pemeliharaan berkala Jalan Tokelan–Gebangan tersebut.

Dinas terkait juga diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan penyelesaian pekerjaan. Pemeriksaan langsung di lapangan penting dilakukan untuk memastikan kualitas fisik benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Jika ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian, langkah evaluasi dan perbaikan harus dilakukan sesuai ketentuan kontrak dan peraturan yang berlaku.

Transparansi juga menjadi hal penting. Masyarakat berhak mengetahui siapa pelaksana pekerjaan, bagaimana pengawasan dilakukan, serta apakah hasil akhir proyek telah melalui pemeriksaan dan serah terima sesuai prosedur.

Jangan sampai papan informasi proyek hanya menjadi simbol formalitas, sementara kualitas hasil pembangunan justru tidak mampu menjawab harapan warga yang setiap hari menggunakan jalan tersebut.

Kekecewaan Kepala Desa Gebangan dan sorotan Sekretaris Satgas Anti Premanisme semestinya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi. Kritik tersebut jangan dipandang sebagai gangguan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap penggunaan uang negara.

Pada akhirnya, anggaran Rp631.631.726,21 harus dipertanggungjawabkan bukan hanya melalui dokumen laporan, tetapi juga melalui kualitas pekerjaan yang nyata. Masyarakat tidak membutuhkan proyek yang sekadar selesai di atas kertas. Mereka membutuhkan jalan yang benar-benar layak, kuat, dan memberikan manfaat jangka panjang.

Uang rakyat harus menghasilkan pembangunan berkualitas. Jika hasil pekerjaan menimbulkan kekecewaan, pemerintah dan pihak pelaksana wajib memberikan penjelasan. Jangan biarkan pertanyaan masyarakat terhadap proyek Jalan Tokelan–Gebangan berhenti tanpa jawaban.

(Agus)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest