Situbondo, investigasi.news – Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai mengambil langkah tegas untuk membenahi penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebanyak 60.196 rumah keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi sasaran penandaan yang mulai dilaksanakan Jumat (13/11/2026).
Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya Pemkab Situbondo untuk membuka transparansi penyaluran bantuan sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Peluncuran program penandaan rumah penerima bansos dilakukan langsung oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo di Desa Kotakan, Kecamatan Kota, Jumat (13/11/2026).
Bupati yang akrab disapa Mas Rio itu menegaskan, penandaan rumah penerima bansos bukan sekadar kegiatan memasang tanda di rumah warga. Lebih dari itu, program tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali ketepatan sasaran bantuan sosial di Kabupaten Situbondo.
Menurutnya, selama ini masih ditemukan persoalan dalam distribusi bansos. Salah satunya adalah adanya warga yang sebenarnya sudah tidak memenuhi kriteria penerima, tetapi masih merasa berhak mendapatkan bantuan pemerintah.
Ironisnya, di tengah kondisi tersebut masih ada masyarakat yang hidup dalam keterbatasan ekonomi dan sangat membutuhkan bantuan, tetapi justru belum tersentuh program sosial.
“Kenapa ini harus dilakukan? Karena banyak sekali keluhan yang terjadi. Ada semacam kendala psikologis di masyarakat, orang yang seharusnya tidak layak menerima merasa memantaskan diri untuk menerima. Sementara tetangganya yang sangat layak justru tidak mendapatkan bantuan,” kata Mas Rio.
Ia mengungkapkan, persoalan ketidaktepatan sasaran tersebut bukan hanya menjadi pembicaraan di tingkat bawah. Keluhan serupa juga kerap disampaikan masyarakat secara langsung kepada dirinya.
Karena itu, Pemkab Situbondo merasa perlu mengambil langkah konkret agar persoalan tersebut tidak terus berulang. Penandaan rumah diharapkan menjadi bagian dari proses pembenahan sekaligus membangun kesadaran masyarakat mengenai siapa yang benar-benar berhak menerima bansos.
Mas Rio menekankan bahwa bantuan sosial harus diberikan berdasarkan kondisi ekonomi dan kriteria yang telah ditentukan. Bukan karena hubungan kedekatan, kepentingan pribadi, ataupun faktor lain yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Ia juga berharap kebijakan tersebut mampu mengubah pola pikir masyarakat. Menurutnya, bantuan pemerintah bukanlah hak yang harus dipertahankan selamanya, melainkan program perlindungan sosial bagi warga yang memang membutuhkan.
Selain membenahi sistem penyaluran bansos, Mas Rio mengajak masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Warga diminta tidak menutup mata ketika mengetahui ada tetangga yang hidup dalam kondisi memprihatinkan.
Ia secara khusus menyoroti kondisi masyarakat miskin, janda lanjut usia, hingga warga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Menurutnya, persoalan sosial seperti itu membutuhkan kepedulian bersama, bukan hanya mengandalkan pemerintah.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo, Viskanto Adi Prabowo, menjelaskan bahwa penandaan rumah penerima PKH dan BPNT merupakan bagian dari upaya memperkuat transparansi, keterbukaan, serta akuntabilitas penyaluran bantuan sosial.
Ia menegaskan, pemasangan tanda di rumah KPM tidak dimaksudkan untuk memberikan cap negatif atau membeda-bedakan masyarakat berdasarkan status ekonomi.
Sebaliknya, penandaan tersebut merupakan bagian dari proses pendataan, pengawasan, dan keterbukaan agar pelaksanaan program bantuan sosial dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.
“Penandaan rumah ini bukan dimaksudkan untuk memberikan stigma atau membeda-bedakan masyarakat, melainkan sebagai bagian dari upaya pendataan, pengawasan, dan keterbukaan dalam pelaksanaan program bantuan sosial,” jelas Viskanto.
Viskanto menyampaikan, kegiatan penandaan rumah penerima bansos dijadwalkan berlangsung mulai 13 November hingga 31 Desember 2026. Pelaksanaannya mencakup seluruh wilayah Kabupaten Situbondo.
Secara keseluruhan, program tersebut menyasar 17 kecamatan, 132 desa, dan empat kelurahan. Jumlah itu menunjukkan bahwa penandaan dilakukan secara luas sebagai bagian dari pembenahan data penerima bantuan sosial di daerah.
Adapun sasaran pertama terdiri dari 29.688 keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT. Sementara itu, sebanyak 30.508 keluarga lainnya merupakan penerima BPNT murni.
Dengan demikian, total rumah keluarga penerima manfaat yang akan ditandai mencapai 60.196 KPM di seluruh Kabupaten Situbondo.
Melalui program ini, Pemkab Situbondo berharap pengawasan terhadap penyaluran bansos semakin terbuka dan masyarakat dapat ikut berperan memberikan informasi apabila ditemukan penerima yang tidak lagi memenuhi kriteria maupun warga layak yang belum mendapatkan bantuan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi ujian bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pembenahan tidak berhenti pada pemasangan tanda di rumah warga. Evaluasi data dan tindak lanjut terhadap laporan masyarakat tetap menjadi hal penting agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.
(Agus)
