Padang, Investigasi.News – Kesempatan menghapus sanksi administrasi pajak hingga 100 persen kini terbuka bagi wajib pajak di Sumatera Barat. Namun, kesempatan tersebut tidak berlangsung lama. Pemerintah memberikan batas waktu hingga 31 Desember 2026 bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA).
Kebijakan tersebut menjadi salah satu poin utama dalam kegiatan Taxpayers’ Gathering 2026 yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Barat dan Jambi di Hotel Santika Padang, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dihadiri 183 wajib pajak serta pengurus sejumlah asosiasi usaha di Sumatera Barat.
Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi, Tarmizi, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa kontribusi penerimaan pajak dari Sumatera Barat memiliki peran besar dalam menopang pembiayaan negara sekaligus mendorong pembangunan daerah.
Ia memaparkan, sepanjang 2025 penerimaan pajak neto dari lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Sumatera Barat mencapai Rp4,42 triliun. Sementara itu, belanja negara yang mengalir kembali ke provinsi tersebut mencapai Rp31,40 triliun.
Artinya, untuk setiap Rp1 pajak yang disetorkan dari Sumatera Barat, negara mengalokasikan kembali sekitar Rp7 melalui berbagai belanja dan program pembangunan.
Mengusung tema “Sinergi Tanpa Sanksi di Ranah Minang”, pertemuan tersebut turut menghimpun wajib pajak besar dan pengurus lima asosiasi usaha, yakni Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Real Estat Indonesia (REI), Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Jaringan HIPMI yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumatera Barat juga menjadi bagian dari sinergi yang dibangun dalam kegiatan tersebut.
Pada kesempatan itu, Tarmizi memperkenalkan para kepala KPP Pratama di wilayah Sumatera Barat, meliputi KPP Pratama Padang Satu, Padang Dua, Bukittinggi, Solok, dan Payakumbuh, sebagai mitra terdekat wajib pajak dalam memperoleh pelayanan perpajakan.
Tarmizi mengakui bahwa setahun terakhir merupakan periode yang tidak mudah bagi dunia usaha. Kenaikan harga minyak mentah Indonesia yang sempat menembus US$117 per barel pada April 2026 akibat konflik geopolitik turut meningkatkan biaya energi dan logistik.
Di sisi lain, bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 menyebabkan kerusakan serta kerugian sekitar Rp33,5 triliun di Sumatera Barat. Dampaknya turut menekan aktivitas ekonomi daerah, dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 melambat menjadi 1,69 persen secara tahunan.
“Kami memahami, banyak usaha di Sumbar menanggung dua pukulan sekaligus. Di saat seperti inilah negara hadir, walau kehadirannya sering tidak terlihat langsung. Pajak bekerja seperti fondasi rumah: tidak tampak dari luar, tetapi menopang seluruh bangunan,” ujar Tarmizi.
Ia mencontohkan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemulihan pascabencana di Sumatera Barat yang mencapai Rp13,08 triliun hingga 2028. Selain itu, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp20,33 triliun telah disalurkan kepada 20 pemerintah daerah sepanjang 2025.
Menurutnya, dukungan tersebut mulai menunjukkan hasil. Perekonomian Sumatera Barat tumbuh 3,15 persen pada triwulan I 2026 dibandingkan triwulan sebelumnya, di tengah kondisi ekonomi nasional yang justru mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen.
Daya tahan dunia usaha di Sumatera Barat juga tercermin dari capaian penerimaan pajak. Hingga 31 Oktober 2026, penerimaan pajak neto mencapai Rp4,39 triliun atau 80,1 persen dari target sebesar Rp5,48 triliun. Capaian tersebut tumbuh 35,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, penerimaan pajak bruto meningkat 15,8 persen menjadi Rp5,31 triliun. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penerimaan PPh Pasal 21 yang melonjak 54,2 persen dan PPh Badan yang tumbuh 31,4 persen.
Di tengah berbagai tantangan tersebut, perhatian utama dalam kegiatan ini tertuju pada kebijakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA). Tarmizi menegaskan bahwa pengampunan pajak tidak dapat diberikan berulang kali dalam rentang waktu yang pendek.
“Pengampunan pajak idealnya hanya diberikan sekali dalam satu generasi. Karena itu, kesempatan memperbaiki kepatuhan bagi wajib pajak kami hadirkan dengan cara lain, yakni melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA),” jelasnya.
Program PSA berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 yang mengubah PMK Nomor 118 Tahun 2024, dengan ketentuan teknis sebagaimana diatur dalam KEP-239/PJ/2026.
Salah satu perubahan penting dalam kebijakan tersebut terletak pada mekanisme pengalokasian pembayaran utang pajak. Jika sebelumnya setiap pembayaran dibagi secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administrasi, kini pembayaran dialokasikan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak.
Setelah kewajiban pokok pajak dilunasi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
Untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berstatus kurang bayar, penghapusan sanksi dapat mencapai 100 persen apabila SPT disampaikan paling lambat 31 Desember 2026.
Besaran pengurangan tersebut kemudian menurun menjadi 50 persen untuk penyampaian SPT pada Januari hingga Maret 2027, serta 25 persen pada April hingga Juni 2027.
Adapun persyaratannya meliputi pelunasan pokok pajak, penyampaian surat pernyataan bermeterai, serta wajib pajak tidak sedang menempuh upaya hukum. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi tersebut dapat diajukan hingga 1 Oktober 2028.
Selain kebijakan PSA, Tarmizi juga meluruskan sejumlah anggapan mengenai pajak digital. Menurutnya, pajak digital bukan merupakan jenis pajak baru. Pemerintah hanya melakukan penataan ulang terhadap mekanisme pemungutannya seiring berkembangnya transaksi perdagangan melalui platform digital.
Sejak 1 Oktober 2026, misalnya, marketplace yang telah ditunjuk pemerintah melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang. Namun, pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp500 juta per tahun tidak dikenakan pemungutan tersebut sepanjang menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan.
“Kemudahan teknologi menggeser transaksi dari luring ke daring. Konsekuensinya, praktik memecah omzet ke beberapa NPWP akan semakin mudah terbaca,” ujarnya.
Sesi dialog dalam kegiatan tersebut berlangsung terbuka. Salah seorang wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Padang Satu, Vera Laurenzi, mengungkapkan bahwa rangkaian bencana pada akhir 2025, termasuk terputusnya akses jalan, memberikan dampak serius terhadap kondisi dunia usaha di Sumatera Barat.
Ia juga mempertanyakan kepastian pelaksanaan program PSA, khususnya mengenai jaminan bahwa sanksi administrasi benar-benar dihapus dan tidak kembali menjadi persoalan dalam pemeriksaan pajak pada tahun berikutnya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Tarmizi menegaskan bahwa kepastian penghapusan sanksi memiliki landasan regulasi yang jelas dan bukan sekadar janji pemerintah.
“Undang-undang dan peraturan pelaksananya adalah wujud akuntabilitas negara. Aturan inilah yang memberi kewenangan kepada DJP untuk menghapus sanksi yang timbul karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya. Jadi ini bukan sekadar janji, melainkan ketentuan tertulis yang dapat dipegang,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Sumatera Barat, M. Dhanni Hariyona, menyampaikan bahwa kalangan pengusaha muda masih merasakan dampak bencana alam sekaligus gejolak geopolitik global.
Ia menilai Sumatera Barat masih berada dalam fase pemulihan. Kondisi tersebut semakin menantang karena struktur perekonomian daerah didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tanpa ditopang industri berskala besar. Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha kecil yang masih kesulitan memperoleh keuntungan.
Menutup kegiatan tersebut, Tarmizi mengajak seluruh wajib pajak agar tidak menyia-nyiakan kesempatan penghapusan sanksi administrasi hingga 100 persen sebelum tenggat 31 Desember 2026.
Ia mengimbau wajib pajak segera memeriksa status SPT dan tunggakan pajak melalui sistem Coretax atau dengan menghubungi Account Representative (AR). Selanjutnya, wajib pajak diminta menyampaikan atau membetulkan SPT, melunasi pokok pajak, kemudian mengajukan permohonan penghapusan sanksi melalui Coretax atau KPP tempat terdaftar dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai.
Informasi lebih lengkap mengenai program tersebut dapat diakses melalui laman pajak.go.id/psa atau menghubungi Kring Pajak 1500200.
“Barek samo dipikua, ringan samo dijinjiang. Beban pemulihan Sumbar kita pikul bersama, dan manfaat pajaknya pun kembali kepada kita bersama,” pungkas Tarmizi.
