Kabupaten Bekasi – Pelaksanaan proyek Sarana Olahraga (SOR) masyarakat dan sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 kini menjadi sorotan. Sejumlah pekerjaan fisik diduga menyisakan persoalan serius, mulai dari kualitas material, metode pelaksanaan, hingga fungsi pengawasan yang dipertanyakan, (13/11)
Dugaan ketidaksesuaian tersebut bukan sekadar persoalan teknis konstruksi. Jika terbukti, kondisi itu berpotensi berdampak terhadap kualitas, kekuatan, serta umur pakai fasilitas olahraga yang dibangun menggunakan uang rakyat.
Sorotan ini disampaikan Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Koordinator Wilayah Kabupaten Bekasi, Mariam. Ia mengungkapkan adanya sejumlah indikasi kejanggalan dalam pekerjaan SOR yang dipantau pihaknya di lapangan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah minimnya keberadaan konsultan dan pengawas lapangan ketika pekerjaan berlangsung. Bahkan, menurut Mariam, dalam proses pengecoran, konsultan maupun pengawas diduga tidak memperoleh pemberitahuan saat material beton mulai didatangkan melalui mobil mixer.
“Beberapa pekerjaan SOR yang kami pantau, kerap tidak ada pengawas dan konsultan. Bahkan, saat proses pengecoran berlangsung, konsultan maupun pengawas diduga tidak diberitahu saat proses loading material. Ini tentu menimbulkan pertanyaan besar terkait fungsi pengawasan dan pengendalian mutu pekerjaan,” ungkap Mariam.
Dugaan Penambahan Air Beton hingga Ketebalan Cor Dipertanyakan
Tidak hanya persoalan pengawasan, FWJI juga menyoroti sejumlah aspek teknis yang dinilai perlu diperiksa secara serius.
Di antaranya, dugaan penambahan air ke dalam campuran beton yang diangkut menggunakan mobil mixer. Praktik tersebut, menurut informasi dan pengamatan yang disampaikan FWJI, diduga menyebabkan konsistensi beton menjadi terlalu encer.
Apabila penambahan air dilakukan tanpa prosedur teknis dan pengendalian mutu yang benar, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas beton, termasuk kekuatan tekan setelah mengeras.
Persoalan lain yang turut disorot adalah penggunaan papan bekisting atau cetakan pengecoran. Dalam pekerjaan yang dipantau, FWJI menduga bekisting dengan ketinggian sekitar 10 sentimeter mengalami pengurangan hingga tersisa sekitar 2 sampai 5 sentimeter pada sejumlah bagian.
Selain itu, pemadatan dasar sebelum pengecoran diduga tidak dilakukan secara optimal. Pada pekerjaan lainnya, FWJI juga mempertanyakan penggunaan lapisan pondasi agregat (LPA), pemasangan besi wiremesh yang diduga tidak dilengkapi beton decking sebagai penyangga, serta ketebalan akhir beton yang dinilai perlu diuji kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis.
Rangkaian dugaan tersebut menjadi alasan perlunya pemeriksaan teknis secara menyeluruh. Sebab, pekerjaan konstruksi tidak cukup dinilai dari tampilan permukaan yang terlihat selesai, melainkan harus memenuhi standar mutu, ketebalan, struktur pondasi, dan ketentuan dalam dokumen kontrak.
“Kalau benar material beton ditambah air secara tidak sesuai prosedur, pemadatan dilakukan asal-asalan, kemudian ketebalan dan pemasangan wiremesh tidak sesuai spesifikasi, ini bukan persoalan sepele. Kualitas dan daya tahan lapangan olahraga masyarakat bisa dipertaruhkan. Uang yang digunakan adalah uang rakyat, sehingga hasil pekerjaannya harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Mariam.
Disbudpora Jangan Hanya Mengandalkan Laporan Progres
FWJI mendesak Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Disbudpora) Kabupaten Bekasi segera mengambil langkah konkret. Pemeriksaan tidak boleh hanya sebatas menerima laporan administrasi maupun persentase progres pekerjaan dari pihak pelaksana.
Dinas terkait diminta mengevaluasi kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, serta mekanisme pengawasan internal terhadap proyek-proyek SOR yang dipersoalkan.
Menurut Mariam, pemeriksaan fisik secara langsung diperlukan untuk memastikan apakah material yang digunakan, ketebalan beton, struktur pondasi bawah, pemasangan wiremesh, hingga seluruh tahapan pelaksanaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak kerja.
Inspektorat Kabupaten Bekasi Didesak Turun Tangan
Lebih jauh, FWJI meminta Inspektorat Kabupaten Bekasi tidak tinggal diam dan segera melakukan pemeriksaan terhadap proyek-proyek SOR yang dilaporkan.
Inspektorat dinilai perlu memastikan apakah pelaksanaan kegiatan telah berjalan sesuai ketentuan, termasuk menelusuri fungsi pengawasan, kesesuaian volume pekerjaan, mutu material, serta potensi kerugian keuangan daerah apabila ditemukan kekurangan pekerjaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
“Inspektorat jangan tutup mata. Disbudpora Kabupaten Bekasi juga jangan tutup mata. Ini anggaran dari PAD yang bersumber dari pajak masyarakat. Jangan sampai masyarakat hanya menerima bangunan fisik, tetapi kualitasnya tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan,” tegas Mariam.
Ia menambahkan, FWJI mengaku telah menyampaikan laporan dan informasi mengenai dugaan persoalan tersebut kepada kepala bidang (kabid) serta pengawas terkait. Namun, hingga berita ini disusun, pihaknya menilai belum memperoleh penjelasan resmi maupun tindak lanjut yang memadai dari Disbudpora Kabupaten Bekasi.
Pagu Rp30 Miliar untuk 280 Titik, Pengawasan Harus Transparan
Persoalan ini juga perlu dilihat dari besarnya alokasi anggaran yang sebelumnya disampaikan Kepala Disbudpora Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, S.T., M.Si.
Dalam keterangannya saat menghadiri kegiatan workshop di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Selasa (5/5/2026), Iman menyebutkan bahwa kegiatan SOR Tahun Anggaran 2026 memiliki pagu anggaran sekitar Rp30 miliar untuk 280 titik pekerjaan fisik.
Namun, saat itu pelaksanaan kegiatan belum digelar karena masih menunggu kepastian agenda Pekan Olahraga Provinsi (Porprov).
“Di tengah efisiensi anggaran 2026, pagu SOR kita Rp30 miliar untuk 280 titik fisik. Tapi belum kita gelar karena menunggu Porprov. Kalau kita ikut, SOR jalan di perubahan. Kalau tidak, tetap tunggu kebijakan pimpinan,” ujar Iman.
Besarnya alokasi anggaran dan banyaknya titik pekerjaan tentu menuntut sistem pengawasan yang ketat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Setiap rupiah anggaran daerah harus menghasilkan pekerjaan yang memenuhi standar kualitas sebagaimana tertuang dalam kontrak.
Kini, publik menunggu langkah nyata Disbudpora dan Inspektorat Kabupaten Bekasi. Apakah dugaan ketidaksesuaian tersebut akan ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis di lapangan, atau justru berhenti sebagai laporan dan saling menunggu klarifikasi?
Jika ditemukan kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, maupun pelanggaran kontrak, pihak terkait harus diminta bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, Disbudpora Kabupaten Bekasi belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Disbudpora, kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, maupun pihak-pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan informasi. ( Roni)
