Malut, Investigasi.News-, Kebijakan Kapolres Kepulauan Sula AKBP Handres, S.H., S.I.K., terkait larangan pelaksanaan pesta ronggeng atau joget pada malam hari melalui surat No :B/185/YAN.2.1/2026 pemberitahuan kepada masyarakat dan kepala desa mendapat tanggapan dari kalangan akademisi.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Babussalam Maluku Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Dr. Sahrul Takim, S.Pd.I., M.Pd.I., menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan tersebut sebagai langkah preventif dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keharmonisan kehidupan masyarakat.
Kebijakan ini menjadi perhatian mengingat sejumlah persoalan sosial dan tindak pidana yang terjadi dalam kegiatan pesta malam hari, mulai dari konsumsi minuman keras, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penganiayaan, hingga perkelahian antarkampung yang berpotensi menimbulkan korban jiwa.
Berdasarkan data penanganan perkara Polres Kepulauan Sula sepanjang tahun 2026, tercatat 13 kasus penganiayaan, 9 kasus pengeroyokan, serta 1 kasus yg berujung Kematian yang berkaitan dengan persoalan pesta malam hari. Bahkan, baru-baru ini Polres Kepulauan Sula mengambil langkah penyelesaian melalui pendekatan Restoratif Justice (RJ) terhadap perkara yang terjadi di salah satu desa di kepulauan Sula saat pelaksanaan pesta ronggeng.
Menurut Dr. Sahrul Takim, masyarakat Kepulauan Sula membutuhkan lingkungan yang kondusif, kehidupan yang harmonis, serta generasi muda yang mampu menjamin keberlangsungan masa depan daerah.
“Saya mendukung kebijakan Kapolres Kepulauan Sula. Kita harus menyadari bahwa pesta pada malam hari berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial, mulai dari konsumsi minuman keras, KDRT, perkelahian antarkampung, bahkan hingga berujung pada pembunuhan. Karena itu, langkah ini penting untuk melindungi masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman serta kondusif”, ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa larangan tersebut bukan berarti masyarakat harus meninggalkan budaya leluhur. Menurutnya, Kepulauan Sula memiliki kekayaan kesenian tradisional seperti ronggeng gala dan gambus yang harus tetap dijaga dan dilestarikan.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta pemerintah desa dapat bersama-sama mendukung kebijakan tersebut.
“Kita ingin budaya daerah tetap lestari, tetapi keamanan dan keselamatan masyarakat juga harus menjadi prioritas. Jangan sampai kegiatan hiburan justru menimbulkan persoalan dan merugikan banyak orang. Mari bersama menjaga Kepulauan Sula agar tetap aman, harmonis, dan menjadi lingkungan yang baik bagi generasi mendatang”, tutupnya.














