Banner iklan

Jawa Timur Perkuat Mitigasi Bencana, Kencana Award Kabupaten Malang Jadi Model Ketangguhan Wilayah

More articles

Malang, Investigasi.news – Penguatan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah kabupaten maupun provinsi. Kesiapan harus dibangun hingga tingkat kecamatan dan desa agar masyarakat mampu mengenali risiko, melakukan langkah pencegahan, hingga menangani keadaan darurat secara mandiri.

Komitmen tersebut menjadi salah satu pesan penting di balik penyelenggaraan Kencana Award di Kabupaten Malang. Penghargaan ini tidak sekadar menjadi bentuk apresiasi, tetapi juga diharapkan menjadi pemicu lahirnya gerakan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) di berbagai wilayah Jawa Timur.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Provinsi Jawa Timur, Gatot Soebroto, menegaskan bahwa pembentukan Kencana merupakan bagian dari implementasi arahan Kementerian Dalam Negeri dalam memperkuat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suburusan bencana.

Menurutnya, Jawa Timur memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi. Kondisi tersebut menuntut setiap kecamatan memiliki kapasitas, personel terlatih, serta sarana dan prasarana yang memadai untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

“Kecamatan harus memiliki kesiapsiagaan. Ketika muncul potensi ancaman bencana, perangkat kecamatan bersama masyarakat sudah mengetahui langkah yang harus dilakukan,” tegas Gatot.

Ia menjelaskan, Kencana harus diwujudkan melalui kegiatan konkret, mulai dari pelatihan, simulasi penanganan bencana, penyediaan peralatan, hingga peningkatan kemampuan personel. Dengan demikian, kecamatan tidak hanya menjadi wilayah administratif, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat.

Langkah pencegahan pun harus dimulai dari lingkungan terdekat. Kecamatan perlu mendorong masyarakat menjaga kebersihan sungai dan saluran drainase, mengawasi desa-desa rawan bencana, serta memastikan kelompok rentan telah memiliki kesiapan dan prosedur evakuasi apabila terjadi keadaan darurat.

Tidak kalah penting, setiap kecamatan harus mampu memetakan kekurangan sarana dan prasarana penanggulangan bencana, kemudian mengoordinasikan pemenuhannya melalui kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam situasi darurat, kecamatan juga dituntut mampu mengoordinasikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak, seperti lokasi pengungsian, dapur umum, dan pelayanan kesehatan.

Data Kerusakan Menjadi Kunci Penanganan Pascabencana

Gatot menekankan, tanggung jawab kecamatan tidak berhenti setelah keadaan darurat teratasi. Tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi juga membutuhkan kesiapan administrasi serta data yang akurat.

Kecamatan diharapkan mampu menyajikan data kerusakan akibat bencana secara terukur, termasuk mengidentifikasi tingkat kerusakan ringan, sedang, maupun berat.

Data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pemerintah pusat dalam menentukan kebutuhan bantuan dan dukungan pemulihan wilayah terdampak.

“Ketika pemerintah akan memberikan dukungan bantuan, kecamatan sudah mampu menyajikan data kerusakan yang dibutuhkan. Dengan begitu, proses penanganan pascabencana dapat berjalan lebih lancar,” jelasnya.

Kencana dan Destana Harus Bergerak Seirama

Lebih jauh, Gatot menjelaskan bahwa Kencana dan Desa Tangguh Bencana (Destana) merupakan dua instrumen yang saling melengkapi dalam membangun ketahanan menghadapi bencana.

Kencana merupakan program yang diarahkan Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di tingkat kecamatan. Sementara Destana berfokus pada penguatan kemampuan pemerintah desa dan masyarakat dalam mengenali serta menghadapi risiko bencana di lingkungannya.

Karena itu, kecamatan harus mampu mengevaluasi desa-desa yang telah memiliki Destana maupun yang belum membentuknya. Desa dengan tingkat kerawanan tinggi perlu menjadi perhatian dan didorong agar segera memiliki sistem kesiapsiagaan berbasis masyarakat.

Camat juga diharapkan tidak pasif ketika menemukan hambatan koordinasi maupun keterbatasan anggaran. Persoalan tersebut harus dikomunikasikan kepada OPD terkait hingga kepala daerah agar mendapatkan solusi dan dukungan.

Bahkan, pemanfaatan anggaran yang tersedia di tingkat kecamatan maupun desa dapat diarahkan untuk mendukung pembentukan Destana berdasarkan peta risiko bencana masing-masing wilayah.

Kencana Award Bukan Sekadar Penghargaan

Gatot menegaskan, Kencana Award di Kabupaten Malang diharapkan menjadi motivasi bagi kecamatan lain di Jawa Timur untuk mengikuti langkah serupa.

Lebih dari sekadar penghargaan, kegiatan tersebut harus menjadi ruang pembelajaran sekaligus contoh bahwa kepemimpinan di tingkat wilayah memiliki peran strategis dalam membangun budaya sadar bencana.

Ia berharap inisiatif tersebut dapat mendorong desa-desa yang memiliki potensi ancaman bencana agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi juga berani membangun inovasi dan kesiapsiagaan melalui pembentukan Destana.

“Harapannya, desa-desa yang memiliki potensi ancaman bencana dan anggaran sendiri dapat terdorong membangun inisiatif serta segera membentuk Destana,” pungkas Gatot.

Melalui penguatan Kencana dan Destana secara berjenjang, penanggulangan bencana di Jawa Timur diharapkan tidak lagi bertumpu pada respons setelah bencana terjadi. Sebaliknya, kesiapsiagaan, pencegahan, dan kemampuan masyarakat menghadapi risiko harus menjadi kekuatan utama dalam melindungi keselamatan warga. (Guh)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest