Sawahlunto, Investigasi.news – Kinerja dan Pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Sawahlunto jadi sorotan. Sorotan itu disampaikan pada rapat paripurna pandangan umum fraksi di DPRD Kota Sawahlunto di hall Ombilin kota itu, Selasa (8/11/2022).
Pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kota sawahlunto Eka wahyu, Jaswandi dan Elfia Rita Dewi itu, juru bicara Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (NasDem, PKS dan Gerindra) kota Sawahlunto Lazuardi menilai beberapa pekerjaan asal jadi dan lemah dalam pengawasan.
“berdasarkan pantauan kami dan laporan yang kami terima, proses pengerjaannya terlihat amburadul. Berapa banyak kegiatan pembangunan ini asal jadi. Sehingga kadangkala hasil dari pekerjaan itu tidak bertahan lama dan terkesan hanya pemborosan dana semata” sebut Lazuardi pada paripurna yang dihadiri Wali Kota Sawahlunto deri Asta itu.
Lebih jauh dia menyatakan terkadang sebuah pekerjaan dilakukan adalah untuk memberikan fasilitas baru, tetapi malah merusak fasilitas yang sudah ada. Disini fraksinya meminta agar Pemerintah Kota atau Dinas terkait melakukan kajian yang sangat matang dari segala aspek sebelum melakukan kegiatan.
“ Supaya pembangunan yang dilakukan betul-betul memberikan hasil yang maksimal dan memberikan manfaat dengan penggunaan dana yang efisien” sebutnya.
Hal yang sama juga disampaikan fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Kota ini, Juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan DPRD Kota Sawahlunto Osvita mempertanyakan sejauhmana peranan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melakukan pengawasan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang serta dampak kepada masyarakat.
“ karena di lapangan terlihat pengawasan dalam pemanfaatan ruang belum selaras dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032” kata Osvita.
Dia juga menyangsikan sejauhmana fungsi pengawasan yang dilakukan Dinas terhadap penyelesaian kegiatan-kegiatan fisik pada Tahun Anggaran 2022, terutama penyelesaian pembangunan Gedung DPRD yang sudah dihibahkan oleh masyarakat, Politisi PPP itu juga mengkhawatirkan apakah dapat diselesaikan dengan sisa waktu kurang lebih 1,5 bulan. (T.Ab)
