Padang Panjang, Investigasi.news — Pemerintah Kota (Pemko) bersama DPRD Kota Padang Panjang menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan ini dilakukan setelah mendengarkan pendapat akhir enam fraksi DPRD pada Rapat Paripurna, Kamis (28/9). Dilanjutkan dengan penandatangan oleh Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano, Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom Wakil Ketua, Yulius Kaisar dan Imbral, S.E, serta Sekdako, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si, disaksikan Forkopimda, jajaran pejabat Pemko dan undangan lainnya.
Wako Fadly Amran dalam sambutannya menyampaikan di momen paripurna terakhir yang dia ikuti sebagai pimpinan daerah ini, dirinya mengapresiasi seluruh jajaran DPRD atas pembahasan yang efisien dan efektif, terhadap Ranperda Perubahan APBD 2023.
“Untuk itu, atas nama pribadi dan keluarga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak telah memberikan dukungan pada lima tahun kepemimpinan kami menjalankan roda pemerintahan,” katanya.
Dikatakan Fadly, beberapa hal besar sudah dijalankan bersama. Diantaranya, penempatan pedagang ke Pasar Pusat Padang Panjang hingga menjadikan pasar tersebut menjadi pasar SNI (standar nasional Indonesia-red) dan pasar rakyat terbaik 1 di Sumatera Barat.
Lalu, pembentukan Badan Pengelola Islamic Center hingga menjadikan Islamic Center Padang Panjang sebagai Destinasi Wisata Halal terbaik 2 di Sumatera Barat. Selanjutnya, Menjadikan Padang Panjang sebagai Smart City kategori Kota Kecil dalam RKCI (Rating Kota Cerdas Indonesia).
Di masa kepemimpinan Fadly-Asrul juga diprogramkan Smart Edu, hingga menjadikan Padang Panjang menjadi Kota dengan Rata-Rata Lama Sekolah Tertinggi di Sumatera Barat.
“Penanganan pandemi Covid-19 dan menjadi kota dengan penanganan Covid terbaik di wilayah Sumatera,” ujarnya.
Lebih lanjut, pemulihan ekonomi pascapandemi telah mengangkat pertumbuhan ekonomi Padang Panjang dari -1,44% pada 2020 menjadi 4,39% pada 2022. Penanggulangan kemiskinan membawa Padang Panjang sebagai daerah dengan angka kemiskinan ekstrem nol (0) persen pada 2022.
Menurut Fadly, banyak rintangan yang dihadapi lima tahun terakhir. Di antaranya pandemi Covid-19 yang meluluhlantakkan sendi kehidupan ekonomi dan sosial dunia. Perang Rusia-Ukraina menyebabkan dunia mengalami krisis energi dan pangan serta inflasi yang sangat tinggi. Akibatnya berpengaruh pada keuangan dan pembangunan Kota Padang Panjang.
Fadly berharap yang sudah dicapai dalam lima tahun terakhir harus dilanjutkan dan tetap berkesinambungan.
“Kiranya Penjabat (Pj) Wali Kota dapat mengawal hal tersebut selama masa transisi. Semoga marwah dan martabat Kota Padang Panjang dapat dipertahankan,” tuturnya. Km
