Malut, Investigasi.news – Seorang Bendahara Desa (Bendes) di Sula bingung mau menyusun pertanggung jawaban keuangan desa lantaran banyak anggaran partisipasi yang muncul dan sebelumnya tidak ada pada skema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.
Keluhan bendes yang minta namanya tidak disebutkan ini, sempat disampikan kepada salah seorang anggota BPD, di desa tersebut.
“Kita bingung, ini banyak sekali anggaran keluar yang bersifat partisipasi, mereka hanya bilang bahwa nanti aman di inspektorat”, ujar Bendes tadi (24/11).
Menjadi rahasia umum, pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Sula memang kerap dimintai partisipasi, misalnya saja belakangan ini menyangkut kegiatan Bimtek di Bali, kemudian pelaksanaan Festival Tanjung Waka (FTW) dan yang sedang berlangsung adalah Bimtek di Jatinangor-Sumedang, dimana per desa dimintai partisipasi kegiatan sebesar Rp 6 juta dari total anggaran yang dikeluarkan desa untuk berangkat dan pulang yang nilainya Rp 17 juta.
( RL )
