Malut, Investigasi.news – Menanggapi kabar viral menyangkut Kepala Desa (Kades) dan Camat di Sula yang disematkan Pin Purna Praja usai mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN, Rifky Leko Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sula, mencurigai adanya praktek tidak wajar dibalik insiden ini.
”anggaran Bimtek cukup fantastis, Kades punya saja Rp 1,3 miliar, belum para camat, kemudian ada kejadian yang tidak wajar sehingga menimbulkan protes atau reaksi dari pihak lain, sesungguhnya ada apa dibalik ini semua”, ujar Rifky Ketua GMNI Sula, Kamis (30/11).
Rifky mencurigai adanya transaksi jual-beli Pin Purna Praja, Pin yang sesungguhnya tidak boleh disematkan secara serampangan karena ada aturannya, dan ini khas untuk pamong praja muda yang telah lulus pendidikan di IPDN.
“Klarifikasi yang mereka sampaikan sungguh tidak masuk akal, masa sekelas IPDN lupa menyiapkan pin bimtek”, tambah Rifky.
Yang pasti sudah ada protes resmi, dan masalah yang diprotes itu salah satunya terkait penyematan Pin Purna Praja ke sejumlah Kades di Sula dan lencana alumni kehormatan kepada Bupati kita, yakni Ibu Fifian Adeningsi Mus, pungkas Rifky.
“Harus ada yang bertanggung jawab terkait hal ini, mungkin Kabag Pemerintahan Suwandi Gani atau Pak Kamarudin Mahdi yang terlihat jelas keduanya ada di agenda Bimtek ini bisa menjelaskan, harus dijelaskan sehingga Kades, camat dan Bupati kita tidak menjadi sasaran untuk dibully seperti yang terjadi kemarin malam oleh alumni IPDN Maluku Utara di Ternate”, tutup Rifky Leko, Ketua GMNI Sula.
( RL )
