Tubaba, investigasi.news – Anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Tulang Bawang Barat (Tubaba) untuk lima paket pengadaan barang dan jasa diduga bermasalah, berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara dan masyarakat. Setiap tahun, DLHD Tubaba menganggarkan dana puluhan juta rupiah untuk pemeliharaan alat berat seperti ekskavator, namun alat tersebut tetap mangkrak, rusak, dan tidak berfungsi. Pengamat pengadaan barang dan jasa, Adrian, menilai tindakan ini sebagai pemborosan anggaran yang tidak bisa dibiarkan.
“Ini jelas-jelas pemborosan. Untuk apa menganggarkan dana pemeliharaan alat berat tiap tahun jika alat tersebut rusak dan tidak berfungsi?” kata Adrian pada Kamis (5/9/2024).
Adrian juga mengkritik ketidakjelasan kontrak kerja antara DLHD dan penyedia jasa petugas kebersihan, serta proses pengadaan yang tidak melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), menandakan kelalaian serius yang bisa merugikan negara. Dalam kasus ini, DLHD Tubaba tidak melakukan lelang yang seharusnya dilakukan untuk anggaran di atas Rp200 juta.
“Ini bukan sekadar kesalahan administratif. DLHD menggunakan uang negara yang berasal dari rakyat, sehingga pertanggungjawabannya harus jelas. Jika pengadaannya saja sudah salah, sudah pasti ada potensi kerugian negara,” tambah Adrian.
Masalah lain muncul dari ketidakjelasan kontrak kerja yang berujung pada pengelolaan sampah yang kacau. Meski ada anggaran besar untuk kebersihan, jadwal pengangkutan sampah di pasar tidak menentu, menyebabkan penumpukan sampah yang membusuk dan menimbulkan bau tak sedap.
“Pedagang pasar sudah membayar retribusi kebersihan, tapi sampah masih menumpuk. Ini jelas merugikan pedagang dan masyarakat,” cetus Adrian.
**Paket Belanja Bermasalah: Dugaan Mark-Up dan Tumpang Tindih Anggaran**
Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan adanya indikasi mark-up anggaran dan tumpang tindih dalam paket-paket belanja DLHD. Meski dana besar sudah dianggarkan untuk petugas kebersihan, DLHD masih menganggarkan dana tambahan untuk makanan dan minuman aktivitas lapangan, serta pengadaan bahan lainnya seperti plastik sampah dan keranjang. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pengelolaan anggaran yang tidak tepat.
Data yang diperoleh dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) mengungkap bahwa dalam dua tahun terakhir, DLHD mengalokasikan dana sekitar Rp859.930.000 untuk lima paket pengadaan, termasuk pemeliharaan ekskavator, petugas kebersihan, dan berbagai keperluan lainnya. Namun, hasil di lapangan tidak mencerminkan penggunaan anggaran yang optimal.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak DLHD, termasuk Kepala Dinas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), belum memberikan keterangan resmi meski telah dikonfirmasi melalui berbagai jalur komunikasi.
Kasus ini mencerminkan lemahnya pengelolaan anggaran dan transparansi di DLHD Tubaba, yang jika dibiarkan bisa terus merugikan keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.
Fitrah
