Taliabu, Investigasi.news – Gonjang-ganjing terkait dugaan penggunaan ijazah palsu di Pulau Taliabu semakin memanas. Satu per satu laporan mulai diajukan, termasuk laporan terbaru yang disampaikan oleh LBH Keadilan Pulau Taliabu ke Polres Pulau Taliabu.
Dugaan tersebut dilaporkan LBH Keadilan terkait penggunaan ijazah palsu oleh Kepala Dinas BKKBN Pulau Taliabu inisial AKN. Laporan diterima oleh SPKT Polres Pulau Taliabu dengan nomor STPL/40/IX/2024 Res Taliabu/Polda Maluku Utara.
Ketua LBH Keadilan, Mursid Ar Rahman, SH, menjelaskan bahwa laporan ini didasarkan pada dugaan penggunaan dokumen palsu berupa ijazah untuk kenaikan pangkat. Pihak yang dirugikan dalam kasus ini adalah negara.
Dalam investigasinya, LBH Keadilan menemukan 20 orang yang diduga menggunakan ijazah palsu. Namun, laporan kali ini fokus pada satu orang yang dianggap memenuhi unsur pelanggaran berdasarkan kajian hukum yang telah dilakukan.
Lebih lanjut, Mursid menjelaskan bahwa ijazah yang digunakan oleh terlapor diterbitkan pada tahun 2001 oleh STIA Trinitas Ambon. Namun, Ketua STIA Trinitas meninggal pada tahun 2000, dan ijazah tersebut tidak terdaftar di PDDikti.
Nomor seri ijazah serta Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang tercantum dalam ijazah terlapor juga tidak valid. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa ijazah tersebut merupakan dokumen palsu yang melanggar hukum.
Mursid menegaskan bahwa negara dirugikan oleh tindakan ini, karena melanggar Pasal 263 dan 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Setiap warga negara berhak melaporkan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam undang-undang.
LBH Keadilan berkomitmen untuk mengawal proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan ijazah palsu ini hingga tuntas. Mereka berharap Polres Pulau Taliabu dapat menindaklanjuti laporan ini dengan serius.
(Red)
