Malang, Investigasi.news – Dalam rapat paripurna yang diadakan pada hari Senin (24/06/2024), enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Persetujuan ini diberikan meskipun ada beberapa catatan kritis, terutama terkait dengan besaran Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang masih tinggi, yaitu mencapai Rp 199,6 miliar. Namun, tahun 2023 juga dianggap sebagai tahun terbaik dalam upaya meminimalkan Silpa dibandingkan dengan sepuluh tahun sebelumnya.
Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian tersebut. Menurutnya, meskipun angka Silpa masih di atas target ideal, pencapaian tahun 2023 menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengelolaan anggaran.
“Kita bersyukur bahwa tahun 2023 ini merupakan tahun terbaik dalam satu dekade terakhir. Meskipun Silpa kita masih belum ideal, yaitu Rp 199,6 miliar, namun ini sudah menunjukkan penurunan yang signifikan. Target ideal kita adalah Rp 155 miliar. Menurut perhitungan Badan Anggaran (Banggar), angka Rp 100 miliar hingga Rp 150 miliar mencerminkan efisiensi dari penyelenggaraan program-program,” ujar Made.
Made menjelaskan bahwa Silpa yang tinggi sebagian besar berasal dari efisiensi dalam pelaksanaan proyek di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruangan, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP). Efisiensi ini terlihat dari hasil lelang yang lebih rendah dari nilai tender.
“Contohnya, ada tender senilai Rp 5 miliar, tetapi pemenangnya hanya membutuhkan Rp 3,5 miliar untuk menyelesaikan proyek. Ini menunjukkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran. Namun, kita juga harus mencatat bahwa tidak ada satu pun proyek besar yang tidak berhasil dilaksanakan meskipun Silpa mencapai Rp 199,6 miliar,” jelasnya.
Selain dari sektor proyek, Pemerintah Kota Malang juga berhasil melakukan efisiensi dalam berbagai aspek operasional. Pemkot berhasil mengurangi biaya gaji pegawai, konsumsi makanan dan minuman (mamin), serta biaya rapat yang kini lebih sering dilakukan di dalam kantor dibandingkan di luar.
“Efisiensi di berbagai sektor ini menunjukkan komitmen Pemkot Malang dalam mengelola anggaran secara lebih efektif dan efisien,” tambah Made.
Tindak Lanjut Catatan DPRD
Penjabat (Pj) Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti semua catatan yang disampaikan oleh enam fraksi DPRD tersebut. Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait akan diberikan arahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya berdasarkan catatan tersebut.
“Alhamdulillah, semua fraksi menyetujui laporan pertanggungjawaban APBD 2023, meskipun ada beberapa catatan. Catatan tersebut akan menjadi dasar kami untuk melakukan tindak lanjut dan akan diarahkan kepada masing-masing OPD,” ujar Wahyu.
Wahyu menambahkan bahwa persetujuan ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif dalam mengelola anggaran daerah, serta komitmen bersama untuk terus memperbaiki kinerja keuangan daerah.
Rapat paripurna yang dihadiri oleh para anggota DPRD dan jajaran Pemerintah Kota Malang ini berlangsung lancar dan penuh dengan diskusi konstruktif. Para anggota dewan mengapresiasi upaya Pemkot Malang dalam melakukan efisiensi anggaran dan berharap agar langkah-langkah ini terus ditingkatkan di masa mendatang.
Dengan persetujuan Ranperda APBD 2023 ini, diharapkan Kota Malang dapat terus meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan anggaran, memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, dan mencapai target-target pembangunan yang telah direncanakan.
Adv / Guh
