Agam, Investigasi.news – Komisi IV DPRD Kabupaten Agam melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Lima Puluh Kota pada Selasa, 16 Juli 2024. Rombongan diterima oleh Kepala Bidang Pariwisata, Nopi Rita, SS, MM, di ruang Kepala Dinas.
Dalam sambutannya, Ketua Komisi IV, Guswardi, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk berbagi informasi mengenai mekanisme penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
“Setiap anggota Komisi IV selalu hadir lengkap dan tepat waktu dalam setiap kunjungan. Saya memperkenalkan satu per satu anggota komisi,” ujar Guswardi.
Nopi Rita menyambut baik kunjungan ini dan menyampaikan permohonan maaf dari Kepala Dinas yang tidak dapat hadir karena tugas yang tidak bisa diwakilkan. Ia menjelaskan bahwa di Kabupaten Lima Puluh Kota, tidak semua kawasan wisata dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah daerah, melainkan juga oleh Nagari yang dikelola oleh BUMNag dan di-SK-kan oleh Bupati.
“Setiap tahun, kami mengadakan pelatihan untuk pengelola wisata, Pokdarwis, kuliner, dan UMKM dengan anggaran dari BUMNag. Dinas Pariwisata hanya melakukan pembinaan,” jelas Nopi Rita. Ia juga menambahkan bahwa untuk mempercepat pengeluaran SK bagi Pokdarwis di 79 Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota, dibuat SK Umum bagi semua Nagari meskipun belum ada Pokdarwisnya.
Nopi Rita juga menyoroti pentingnya standar home stay dan hotel yang dikenakan pajak 5% dan 10%, serta pembentukan Tim Pengawas Perizinan yang bekerja sama dengan Polri, Satpol PP, dan Pariwisata untuk menata ulang regulasi pembangunan home stay.
“Di Kabupaten Lima Puluh Kota, Pokdarwis banyak bekerja sama dengan BUMNag dan investor,” ujarnya.
Ketua Komisi IV, Guswardi, menyampaikan terima kasih karena hampir semua pertanyaan dari anggota Komisi IV telah terjawab, termasuk dari Adrius, Nesi Harmita, Ar Yutinof, Bulqaini, Suhermi, Mardisal Athan, Asnidar, Salman Linover, Edwar Manjuang Basa, dan Mardanis. Hasil kunjungan ini akan dibawa ke dalam rapat kerja dengan dinas terkait.
(Humas DPRD)
