Dharmasraya, investigasi .news – Anggota DPRD seharusnya menjadi perwakilan rakyat yang menyampaikan aspirasi masyarakat dan melakukan fungsi budgeting serta pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan APBD. Semestinya, mereka lebih sering berada di daerah untuk menghimpun aspirasi masyarakat dan mengakomodir nya dalam pembahasan Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), sehingga efisiensi anggaran dapat terwujud.
Namun, berbeda dengan yang dilakukan oleh Anggota DPRD Dharmasraya periode 2019-2024. Mereka lebih sering menghabiskan waktu dinas di luar daerah untuk kegiatan seperti sharing informasi, kunjungan kerja, dan bimbingan teknis.
Kegiatan ini berdampak pada pemborosan keuangan daerah. Menurut sumber yang dapat dipercaya, dalam satu bulan kerja, anggota DPRD Dharmasraya melakukan dinas luar daerah 3 hingga 4 kali dengan durasi 5 hari per kunjungan. Diperkirakan, setiap kunjungan luar kota menghabiskan Rp 10 juta per anggota dewan. Dengan 30 anggota dewan dan 2 pendamping ASN, total anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 320 juta untuk satu kali dinas luar kota. Ini berarti miliaran rupiah dana daerah dihabiskan hanya untuk kunjungan kerja yang belum tentu memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Dharmasraya.
Dana tersebut seharusnya bisa digunakan untuk program kerakyatan seperti pembangunan jalan usaha tani, drainase, rigid beton, dan program swadaya lainnya yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan daerah.
“Sungguh sangat kita sayangkan. Dari dulu hingga sekarang, DPRD yang katanya wakil rakyat lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat,” ungkap salah seorang Tokoh Masyarakat Dharmasraya, Zon Dt Mandaro Hitam, Jumat (31/5/2024).
Secara hukum, mungkin kegiatan luar kota yang dilakukan DPRD tidak melanggar aturan. Namun, untuk menghemat anggaran, sebaiknya kegiatan luar daerah dikurangi agar tercipta efisiensi anggaran.
“Lebih baik lagi dana kegiatan luar kota tersebut dialihkan untuk program kerakyatan. Itu baru namanya DPRD pro rakyat,” pungkasnya.
Tim
