Kota Pariaman, investigasi.news- Kota Pariaman Tuan Rumah Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Barat terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Rakor tersebut di buka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi dan dihadiri Kepala Daerah se Sematera Barat, Bawaslu Sumbar, Ditjen Otonomi Daerah dan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI yang bertempat di Aula Balaikota Pariaman, Selasa (5/11/2024).
Penjabat Sekda Kota Pariaman, Yaminu Rizal menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi yang kita laksanakan ini mengangkat tema Pengendalian dan Potensi kerawanan Pilkada Serentah tahun 2024 di Sumatera Barat. Ini merupakan tema yang menarik bagi Kota Pariaman pada Pilkada tahun ini, karena memang tahapan Pilkada sedang berlangsung, terutama saat ini merupakan masa kampanye.
“Untuk itu, kita sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Pemko Pariaman khususnyanya dan ASN di Indonesia pada umumnya harus menjaga netralitasnya”, ucapnya.
“Saya menghimbau kepada seluruh ASN untuk tetap netral. ASN memiliki kebebasan politik dan mempunyai hak pilih, tetapi harus netral. ASN dilarang secara aktif terlibat dalam politik atau memihak salah satu Pasangan Calon (Paslon), dan itu ada aturannya”, sebutnya.
Lebih lanjut, ia juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah provinsi, karena telah memilih kota Pariaman menjadi tuan rumah dalam rakor ini. Semoga para tamu undangan, setelah acara ini dapat menikmati kuliner Kota Pariaman dan menikamti keindahan Kota Pariaman.
Sementara itu, Pj. Sekda Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi mengatakan bahwa Pilkada 2024 adalah Pilkada yang berbeda dari Pilkada yang lalu karena ini adalah Pilkada yang pertama kalinya yang dilakukan secara serentak secara nasional.
“Di Provinsi Sumatera Barat sendiri ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, ada 12 Pemilihan Bupati/wakil Bupati dan 7 pemilihan walikota /Wakil Walikota. Sehingga denfgan kondisi seperti inui akan berbeda dengan kondisi Pilkada sebelumnya, dan tentu saja potensi kerwanan yang terjadi selama tahapan Pilkada juga berbeda”, terangnya.
Ia menambahkan bahwa dari informasi yang kami dapatkan ada 55 kasus potensi kerawanan terkait Pilkada, dengan fokus kepada maslah neteralitas ASN.
“Petensi-potensi kerawanan disetiap tahapan Pilkada ini perlu deteksi dini dan pencagahan dini, untuk itu, kami menghimbau kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota untuk bekoordinasi dengan Bawaslu, Kepolisian, TNI serta penegak hukum secara tegas dan transparan pada setiap rangkaian proses pilkada”, ulasnya.
Ia juga berharap Pilkada ini, nantinya berjalan dengan damai dan badunsanak disetiap tahapannya tanpa hoax, provokasi dan politik identitas yang dapat menciderai suasna pesta demokrasi di Sumatera Barat. (rika/Afri)
