Padang Panjang, investigasi.news — Penjabat (Pj) Sekdako, Dr. Winarno, ME menyebutkan, pengelolaan pengaduan masyarakat adalah bagian integral dari pelayanan publik yang efektif dan transparan. Pengaduan ini mampu mendorong kualitas pelayanan publik.
“Dengan adanya mekanisme yang baik untuk mengelola dan menangani pengaduan masyarakat, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya,” tuturnya saat membuka Bimbingan Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat di Hall Lantai III Balai Kota, Rabu (9/10/2024).
Sistem pengaduan yang efektif, tambahnya, membantu pemerintah dalam mendeteksi celah dalam prosedur atau kebijakan. “Dengan memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, administrasi pemerintah bisa menjadi lebih efisien dan responsif,” tuturnya.
Winarno meminta agar seluruh unit kerja perangkat daerah yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat, pelayanan haruslah dijalankan dengan profesional serta melalui pendekatan yang humanis.
Sementara itu Kepala Bagian Organisasi, Yohana Lisa, S.STP, M.Si selaku penyelenggara kegiatan mengatakan, peserta sebanyak 90 orang terdiri atas tim koordinasi pengelolaan pengaduan di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
“Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tim tentang teknis penanganan pengaduan masyarakat dan mengelolanya dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Lisa berharap bimtek ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman terkait mekanisme dan teknis administrasi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, baik secara online maupun offline. Baik pengaduan yang masuk melalui aplikasi SP4N LAPOR ataupun pengaduan yang masuk melalui kanal atau saluran lain yang tersedia.
“Dengan sistem pengaduan yang baik, pemerintah dapat lebih akuntabel terhadap warganya. Masyarakat dapat melaporkan keluhan, dan pemerintah wajib menjawab serta menindaklanjutinya secara transparan,” sebutnya.
Usai kegiatan pembukaan, acara dilanjutkan dengan penyampaian materi dari narasumber, Adel Wahidi, SE.I,.M.H yang merupakan Pjs. Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar. (rifki/kamal)
