Padang, investigasi.news – Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan segera memasang sistem peringatan dini atau early warning system (EWS) terintegrasi di kawasan Gunung Marapi. Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah berharap agar keberadaan EWS terintegrasi tersebut dapat menekan potensi dampak kerusakan jika sewaktu-waktu kembali terjadi erupsi.
“Alhamdulillah, hari ini kita menerima kunjungan Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bapak Raditya Jati dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB Ibu Prasinta Dewi, dalam agenda merencanakan pemasangan EWS terintegrasi di sekitar Marapi,” jmujar Gubernur Mahyeldi di Istana Gubernuran, Senin (10/6/2024).
Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten, sambung Gubernur, mengucapkan terima kasih dan menyatakan dukungan penuh atas persiapan pemasangan EWS Terintegrasi tersebut. Agar, ke depan potensi kerusakan dan dampak akibat erupsi, banjir lahar dingin, dan longsor di Gunung Marapi, terutama sekali di di Kabupaten Tanah Datar, Agam, dan Kota Padang Panjang, lebih bisa diminimalisir.
“Kita ucapkan terima kasih atas perhatian pusat terhadap upaya mitigasi dan penanganan pascabencana di Sumbar,” ujar Gubernur yang dalam pertemuan itu turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Hansastri, Kepala BPBD Sumbar Rudy Rinaldi, dan Kepala Bappeda Sumbar Medi Iswandi.
Dalam kunjungan tersebut, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati mengatakan, bahwa pemasangan instrumen peringatan dini terintegrasi sangat penting untuk mengantisipasi potensi kerusakan yang mungkin saja masih akan terjadi di wilayah terdampak erupsi Marapi.
Sistem peringatan dini atau EWS terintegrasi, sebutnya, akan mengintegrasikan informasi cuaca, informasi aktivitas gunung api, informasi getaran, dan sensor cuaca. Berbagai informasi tersebut, akan memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan untuk kesiapsiagaan maupun langkah mitigasi terhadap potensi dampak bencana.
“Hal tersebut bertujuan agar warga paham dan melakukan aksi dini apabila mendengar bunyi sirine peringatan dini. Di samping itu, sosialisasi juga diperlukan agar masyarakat ikut merawat EWS Terintegrasi ini, sehingga keberlanjutan fungsi perangkatnya dapat terjaga,” ujar Raditya.
Kemudian terkait masalah pendanaan, lanjutnya, untuk pendanaan awal, mulai dari pemasangan alat hingga pemeliharaan dalam masa dua tahun ke depan, akan ditanggung oleh BNPB.
“Untuk tahun selanjutnya, kami meminta dukungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten untuk pemeliharaannya. Namun yang terpenting adalah, bagaimana keberlanjutan fungsi EWS ini tetap bisa diakses oleh masyarakat,” kata Raditya lagi. (adpsb/cen)
