Pesisir Selatan, Investigasi.news – Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring di Ruangan Conference PCC. Selasa (24/01).
Turut mendampingi, Sekda Pesisir Selatan Mawardi Roska S.IP, dan Kepala OPD Terkait. Rakor tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan diikuti Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia.
Saat membuka Rakor, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan kembali mengenai arahan Presiden Joko Widodo pada rapat koordinasi sebelumnya, yaitu agar mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, menyelesaikan permasalahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah, menunjukan keunggulan dan keunikan setiap daerah, menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Umum 2024 serta menjamin kebebasan beragama.
“Seluruh Kepala Daerah fokus utama pada pengendalian inflasi,” ungkapnya.
Untuk diketahui, inflasi Indonesia berada di angka 5,51?n menduduki peringkat 145 dari 186 negara di dunia. Target kedepan inflasi nasional dapat membaik dan menyentuh angka 3%.
Tito karnavian mengaku bersyukur dikarenakan pertumbuhan ekonomi masih cukup baik diatas 5% tepatnya 5,72% di tahun 2022. Itu sudah cukup bagus dibandingkan dengan pertumbuhan negara-negara lain jauh dibawah 5%.
“Dari segi inflasi kita masih terkendali yaitu 5,51% di akhir tahun 2022 dari bulan september 5,95%, bulan oktober 5,70%, dan bulan november 5,40%. Kita belum mengetahui angka inflasi dibulan Januari 2023, tetapi di awal bulan februari nanti BPS akan mengadakan survei,” ucapnya.
Lebih lanjut, Tito sampaikan bahwa agar angka survei terhadap angka inflasi secara nasional bisa ditambah tidak hanya terhadap 100 kota saja tetapi juga terdapat kabupaten-kabupaten yang ibu kotanya menjadi kota karena walaupun 100 kota tersebut cukup representatif mewakili nasional tapi tidak bisa melihat peta yang akurat untuk tingkat provinsi.
“Pengendalian inflasi ini perlu kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan cara melakukan intervensi-intervensi. Diantaranya yang kita laksanakan seperti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, melakukan operasi pasar murah, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan BTT, serta dukungan transportasi dari APBD,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan bahwa dalam pengendalian inflasi di kabupaten Pesisir Selatan yaitu dengan memperhatikan pangan dan pertanian terkhusus beras, telur, cabai, minyak, dan sebagainya agar inflasi dapat dikendalikan dengan baik.
“Dalam pengendalian inflasi ini kita harus saling bekerja sama dan berkoordinasi baik OPD, kecamatan, dan desa agar inflasi di Kabupaten kita tidak terjadi lonjakan yang signifikan,” tuturnya.
Bupati melanjutkan, bahwa ada beberapa jenis bahan pangan yang harus kita diperhatikan karena berpotensi mengalami kenaikan. diantaranya beras, bawang, cabai, telur ayam, gula dan minyak goreng.
“Kita akan memantau stabilitas harga, apalagi menjelang Puasa dan lebaran 2023, pemantauan harga dan ketersediaan pasokan langsung di pasar, serta optimalkan program yang dapat mendukung pencegahan inflasi,” tutupnya. Mc
