Sawahlunto, investigasi.news – Data angka kemiskinan yang rendah di Kota Sawahlunto secara Nasional namun berbanding terbalik dengan tingkat laju perekonomian dan kenyataan yang ada di lapangan. Begitulah sorotan dari Ketua Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (Nasdem, PKS dan Gerindra) Ronald Kardinal.
Hal tersebut terungkap dalam pandangan umum fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (Nasdem, PKS dan Gerindra terhadap rancangan peraturan daerah Kota Sawahlunto tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021 dalam rapat paripurna DPRD Kota Sawahlunto, Senin 27 Juni 2022.
“Data tentang peringkat kemiskinan yang rendah di Kota Sawahlunto secara Nasional dalam beberapa tahun belakangan ini, menurut pandangan kami, itu menyakitkan kepada sebagian besar masyarakat karena berbanding terbalik dengan tingkat laju perekonomian dan kenyataan yang ada di lapangan”, ungkap Ronald dalam paripurna.
Pertanyaannya, kata Ronald, apa yang menjadi dasar dalam pelaporan data tersebut? Atau mungkin standar income masyarakat yang ditetapkan terlalu rendah, kalau yang kami sampaikan ini tidak sesuai dengan kenyataan, maka silahkan OPD terkait yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah bertanya langsung kepada masyarakat, tidak perlu jauh-jauh, ke pasar Sawahlunto misalnya.
“Kesimpulan, dari semua permasalahan yang ada, menurut hemat kami adalah penempatan orang-orang dalam pemerintahan terutama pemangku kebijakan atau unsur pimpinan yang tersebar di banyak OPD tidak sesuai kualifikasi atau disiplin ilmu serta pengalaman”, sambung Ronald menyampaikan.
Lebih lanjut Ronald menjelaskan, diharapkan kedepannya kepada saudara walikota dan wakil walikota dan sekretaris daerah selaku pimpinan tertinggi ASN, ini menjadi perhatian serius, karena orang yang ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan disiplin ilmu dan pengalamannya di dunia pemerintahan akan membuat jalannya roda pemerintah dari hari ke hari semakin baik.
“Sangat memungkinkan mereka akan bekerja secara profesional, sehingga permasalahan-permasalahan yang selama ini ada, secara berangsur-angsur akan berkurang, terutama yang paling urgen adalah masalah pengangguran dan ini sekaligus akan meringankan beban dari unsur pimpinan daerah kedepannya”, pungkasnya. (Ptr)
