Sawahlunto, Investigasi.news – Dalam hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sawahlunto ditemukan sejumlah pelanggaran tahapan pemilu yang dilakukan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Temuan pelanggaran itu dipaparkan Bawaslu di sekretariatnya, Selasa (4/4/2023) sore.
Ketua Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Sawahlunto, Fira Hericel menyatakan temuan pelanggaran dengan metode sampling terhadap kepala keluarga (KK) di Kota Sawahlunto itu terbanyak yang ditemukan adalah Pantarlih yang tidak teliti dan tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya.
“ Dari 205 TPS yang diambil sampel, dengan total 91 dugaan pelanggaran, dengan 7 jenis pelanggaran, terbanyak adalah jumlah pemilih yang salah penempatan TPS nya sebanyak 1.624 orang, pemilih yang sudah meninggal 392 orang, pemilih yang tidak dikenal 181 orang, bukan penduduk setempat 1 orang dan prajurit TNI/Polri sebanyak 16 orang,” sebut Hericel
Dan juga menemukan, sebutnya sebanyak 361 orang penyandang disabilitas yang tidak jelas kategorinya dalam pencatatan dan 718 orang belum memiliki KTP-el tapi sudah mempunyai Kartu Keluarga,belum terdata.
” beberapa temuan itu sudah sampaikan kepada KPU Sawahlunto baik secara lisan maupun tertulis hasil temuan tersebut, bentuknya rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KPU kota Sawahlunto,” katanya.
Diawal pemaparan, Ketua Bawaslu kota Sawahlunto Dwi Murini menerangkan gambaran pengawasan yang bisa dilakukan oleh Bawaslu kota Sawahlunto hanya mencapai 73 persen dari semua data dan prosedur yang harus diawasi pada tahapan coklis data pemilih.
” meski dengan keterbatasan tenaga pengawas, namun dari 49.187 jumlah pemilih hanya 35.904 orang pemilih yang dapat kami pantau. Memang tidak maksimal kita lakukan pengawasan, karena terbatasnya tenaga pengawasan di lapangan serta kami tidak bisa mendapatkan data awal yang valid “, jelasnya.
Tahapan pemilu 2024 saat ini telah menyelesaikan tahapan pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan akan menggelar rapat pleno DPHP ditingkat KPU kota itu.
(T.Ab)
