Padang, Investigasi.News – Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak Nasional 2024 dinilai sangat penting untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang telah ditetapkan. Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Solok Selatan, Syamsurizaldi, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) di Hotel Mercure Padang, Kamis (9/1/2025).
Dalam forum tersebut, Syamsurizaldi menekankan pentingnya masukan konstruktif dari semua pihak untuk memperbaiki proses Pilkada mendatang. Ia juga mendorong perumusan instrumen evaluasi yang tepat untuk menilai kekurangan dan keberhasilan pelaksanaan pemilu.
**Empat Aspek Evaluasi Utama**
Syamsurizaldi menjelaskan bahwa ada empat aspek utama yang harus menjadi fokus evaluasi:
1. **Regulasi:** Menilai apakah aturan yang digunakan sudah relevan dan memadai untuk mendukung pelaksanaan pemilu.
2. **Instrumen Teknis dan Operasional:** Mengevaluasi apakah perangkat pendukung telah optimal dalam mendukung kelancaran proses.
3. **Penyelenggaraan Pemilu:** Meliputi proses rekrutmen petugas hingga jaminan keselamatan kerja bagi penyelenggara.
4. **Peran Pihak Terkait:** Termasuk Wali Nagari, TNI-Polri, Bawaslu, dan pihak lain yang mendukung pelaksanaan pemilu.
Selain itu, evaluasi juga menyasar tingkat partisipasi pemilih yang menunjukkan perbedaan signifikan antara Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Syamsurizaldi menyebut bahwa perbedaan ini harus menjadi perhatian khusus, termasuk dalam wacana pemilu langsung atau tidak langsung di masa depan.
**Partisipasi Peserta FGD**
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan, Ade Kurnia Zelly, mengungkapkan bahwa acara ini diikuti oleh 181 peserta dari berbagai unsur, termasuk pemerintah daerah, Bawaslu, TNI-Polri, penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan nagari, serta media massa.
“Evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pemilu dan menjaga hubungan baik antara penyelenggara, masyarakat, dan pemerintah daerah,” ujar Ade.
Ia juga menambahkan bahwa FGD ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada dan segera memperbaikinya. “Kami menyadari selama pelaksanaan Pilkada, belum semua nagari dan camat dapat kami sambangi secara langsung. Jika ada kekurangan dari KPU atau petugas kami seperti PPS dan PPK, kami harap dapat dimaklumi,” ungkapnya.
Dengan evaluasi menyeluruh dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 mendatang akan lebih lancar, berkualitas, dan memberikan dampak positif bagi demokrasi di Indonesia.
*(Deno)*
