Yang paling pertama penulis mau menyampaikan: bahwa subsidi bukan sebuah prestasi, apa lagi subsidi yang tidak tepat sasaran, kemudian subsidi menandakan bawah kemandirian daerah masih jauh dari harapan, dan yang terjadi justeru membebani APBD.
Pada subsidi Susi AIr, yang harus menjadi catatan adalah bahwa kapasitas penumpang Susi air sangat terbatas, subsidi tiket ini hanya untuk kalangan terbatas, jadi jelas ini hanya janji manis untuk menutupi tema konektivitas tanpa inovasi, disisi yang lain Pemda menutup mata untuk moda tranportasi rakyat bernama body fiber dan sejenisnya, jangankan mengatur untuk keselamatan penumpang dalam tranportasi laut ini, menyusun ketersediaan BBM untuk jenis transportasi ini saja pemerintah daerah sepertinya enggan, padahal ini yang harus diperhatikan atau jika perlu subsidi, karena menyentuh langsung masyarakat luas dan kalangan bawah.
Pembaca masih ingat laka laut yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, bahkan menimbulkan korban jiwa, apa langkah preventif Pemda Sula melalui dinas perhubungan atau dinas teknis lainnya, apa sudah ada?
Kenapa kita tidak berani jujur, kalo selama ini BBM untuk motoris pada moda transportasi rakyat masih belum ada solusi, ayo kita terus terang kalo mereka mendapatkan BBM masih dengan cara kucing-kucingan karena BBM yang disubsidi negara bukan diperuntukkan mereka, lalu apa ada langkah inovasi dari Dishub Pemda Sula? Apa sudah ada???
Kita berharap Pemda Kab. Kepulauan Sula punya upaya kemandirian disektor riil, karena yang dikhawatirkan jika APBD tahun berikut tidak cukup maka secara otomatis konektivitas akan terputus karena tidak lagi mampu MoU dengan Trigana atau Susi AIr.
Penulis melihat Pemda sampai hari ini belum serius untuk mewujudkan keberhasilan dari janji manis visi-misi ’Sula Bahagia’, karena yang terjadi justeru banyaknya persoalan peruntukan dana APBD yang tidak sesuai target.
Pemenuhan pelayanan dasar seperti air minum, listrik, kesehatan, pendidikan, peningkatan ekonomi masyarakat masih jauh dari harapan dan target visi-misi ’Sula Bahagia’.
Yang nampak Pemda justru mengemas rapih ketidakberhasilan capaian melalui sebuah dogma dan seperti paksa meninabobokan masyarakatnya.
Dari catatan penulis, diperkirakan beban APBD dalam waktu dekat akan bertambah lagi dengan subsidi Kapal Roro Air Bus (KMP. Sula Bahagia), namun harapan kita semua adalah Kapal Roro bisa menjadi solusi konektivitas antar pulau bagi masyarakat bawah, bukan sekedar laporan di kementrian perhubungan kalo Kapal ini sudah beroperasi.
Karena sejak awal, Kapal Roro Air Bus seperti gagal dalam perencanaan, meskipun sudah membayar mahal konsultan, faktanya adalah seharusnya dioperasikan bulan Desember 2023, tapi sampai kini belum ada realisasi.
Kemudian harus dipertegas, bahwa Kapal ini untuk masyarakat bukan untuk pejabat, apa lagi sebentar lagi akan ada musim kampanye Pilkada 2024 khawatir kapal ini dialihfungsikan.
Kadang kita termenung, memikirkan bagaimana bisa subsidi untuk masyarakat bawah malah dicabut, seperti subsidi air bersih di PDAM sekitar Rp 500 juta/tahun yang dicabut pada Desember 2021, tapi subsidi bagi kalangan atas malah diserukan sebagai sebuah inovasi, apa ini yang dinamakan Sula Bahagia?
Oleh : Abd. Rahman Latuconsina, S.H/ Ka.Biro Investigasi.news, Sula
