Malut, Investigasi.news – Dikutip dari kantor berita online CNN Indonesia, bahwa hari ini Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) merilis daerah yang abai terhadap harga pangan, dan Kab. Kepulauan Sula berada di urutan ke-26 bersama 53 pemerintah daerah lainnya di Indonesia yang mengabaikan harga pangan.
Lebih lanjut Inspektorat Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan jika Pemda Sula dan Bupati Fifian Adeningsi Mus dianggap tidak patuh untuk menyampaikan laporan harian maupun mingguan menyangkut harga pangan di daerah mereka.
“Bukan hanya tidak peduli harga pangan, tapi Bupati tidak peduli terhadap kebutuhan dasar masyarakat Sula”, ujar Jamil kepada investigasi (13/3).
Jamil menggambarkan, persoalan mati lampu, atau kerap mati aliran air bersih Bupati Ningsi sama sekali tidak peduli, belum lagi masalah sampah yang kerap dikeluhkan masyarakat, itu Bupati seperti tutup mata.
Dengan dirilisnya Sula sebagai salah satu daerah yang abai terhadap harga pangan, menjadi legitimasi bahwa dilain sisi Sula juga gagal dalam hal ketahanan pangan, sementara itu harga sembako yang melambung tinggi terutama harga beras Pemda Sula tidak mampu melakukan kendali.
“Begitu sudah, bicara peduli harga pangan atau ketahanan pangan sedangkan program kampung singkong saja gagal, dan tidak ada evaluasi, padahal itu jelas untuk ketahanan pangan masyarakat saat beras naik seperti sekarang ini, jadi tunggu saja masyarakat nanti dapat beras gratis dari Bupati”, ujar Masyarakat Sula lainnya.
Sementara itu, menyikapi harga beras yang melambung tinggi, rencananya Bupati Ningsi akan membagikan amal jariyah berupa pembagian beras ke desa-desa Kepulauan Sula. RL
