Bantah Kadis DLH, Penanganan Sampah Pada Zaman HT Diklaim Jauh Lebih Baik

More articles

spot_img

Malut, Investigasi.news – Pernyataan Ridwan Buamona Kadis Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLH-KP) Pemda Kab. Kepulauan Sula pada salah satu media sosial (WhatsApp group) dibantah habis-habisan, oleh salah satu ASN yang mengetahui masalah pengelolaan sampah di Kepulauan Sula, sayangnya untuk kepentingan dirinya, ASN tadi minta tidak disebutkan namanya.

Ini berawal dari salah satu group WhatsApp yang cukup aktif (Seputar Info Media Sula) membuka ruang diskusi bedah berita yang berjudul: ”TNI-Polri di Sula yang melakukan bhakti sosial membersihkan sampah yang menumpuk di pasar Basanohi”, yang merupakan pasar tradisionalnya orang Sula di desa Fogi-Sanana.

Kemudian diskusi berkembang dan akhirnya Ridwan Buamona Ka. DLH-KP Pemda Sula memberikan pernyataannya, menyangkut pada zaman AHM dirinya juga pejabat DLH-KP, berikut kutipan pernyataan Ridwan Buamona:

1. Di TPA Waikalopa dilengkapi fasilitas pengolahan sampah seperti alat pencacah, conveyor pemilah dan lain-lain.
2. Saat itu menggunakan sistem Sanitary Landfill merupakan sistem pengelolaan atau pemusnahan sampah dengan cara membuang dan menumpuk sampah di lokasi TPA Waikalopa kemudian memadatkannya, dan lanjut menimbunnya dengan tanah.
3. Kadis Ridwan mengaku setelah pemerintahan AHM kemudian lanjut ke pemerintahan HT atau Hendrata Thes itu semua hilang, dan berubah ke sistem Open Dumping yaitu sistem terbuka dimana sampah dibuang begitu saja dalam sebuah tempat pembuangan akhir tanpa ada perlakuan apapun.
4. Mengklaim menyiapkan 400 unit tempat sampah dan rumah kompos.

Baca Juga :  Diduga Kades Diarahkan Untuk Pasang Baliho Petahana Di Desa, Bawaslu Posisi?

Sedikitnya 4 poin pernyataan Kadis DLH Ridwan Buamona tersebut, sontak dibantah karena tidak benar dan terkesan membohongi publik, bantahan tersebut misalnya.

1. Terkait alat pencacah sampah dan conveyor pada pemerintahan Pak HT tidak ada, karena di penghujung pemerintahan sebelumnya saja alat itu sudah tidak terpakai, karatan dan sudah ada di gudang kantor DLH.
2. Sebelum Pak HT masuk itu sistem pengelolaan sampah sudah Open Dumping, karena alat yang tadi sudah tidak ada di TPA Waikalopa.
3. Pemda pada zaman Pak HT pada tahun 2019 sempat mengusulkan kolam pembuangan sampah dengan anggaran sekitar Rp 10 miliar ke kementrian PUPR RI, kemudian pernah mengusulkan bantuan alat-alat (excavator, bomac, jembatan timbang, mobil tinja dan tractor) ke satker PUPR provinsi Maluku Utara, namun yang baru direalisasikan excavator.
4. Pada pemerintahan Pak HT tempat sampah sejumlah 400 unit itu sudah tidak ada, justeru pemerintahan HT melakukan pengadaan tempat sampah sebanyak 1.200 unit yang dipasang sepanjang jalan mulai dari desa Pohea sampai kota Sanana dengan bentuk tong yang ditanam dengan tiang besi.
Belakangan banyak bilang atau rusak karena masyarakat kerap mengalihfungsikan untuk palang jalan orang kawinan, duka, pesta joget dan lain sebagainya.
5. Untuk rumah kompos, sebelum jaman HT itu sudah dibongkar karena menurut masyarakat tidak ada manfaat dan cenderung bikin kotor.
6. Zaman HT sudah ditetapkan angkut sampah sehari dua kali yakni pada pagi dan sore hari, dan untuk ini masyarakat sudah tau olehnya mengumpulkan sampah untuk diangkut, sehingga jarang ada sampah yang menumpuk atau berserakan apalagi sampai mengeluarkan bau tidak sedap atau sudah menimbulkan bakteri (baulat).
7. Bahkan zaman HT pelayanan sampai muli dari desa Wailau sampai desa Fukweu dengan dukungan 25 unit kendaraan roda 3 yang dibagi ke beberapa desa, 3 unit mobil sampah yang lama kemudian didukung pengadaan 3 unit mobil baru sehingga berjumlah 6 unit, petugas tim Orange di desa sebanyak 73 personil, penambahan petugas sapu jalan dari 100 orang menjadi 300 orang.

Baca Juga :  Tidak Hadiri Perayaan Milad, KAHMI ‘plat merah’ di Sula Mendapat Sorotan

7 poin diatas menjadi bantahan atas pernyataan Kadis Ridwan, namun sekali lagi untuk kepentingan narasumber yang juga ASN agar tidak dipublish namanya.

ASN tadi juga mengakui prestasi kecil yang ditorehkan pemerintahan sekarang, yang mana bisa menutup Tempat Pembuangan Sampah/TPS liar di muka ocean.

“Tolong disamarkan nama saya, karena Abang wartawan tau resikonya, hanya mau meluruskan informasi yang berkembang”, tutup ASN tadi sambil tersenyum penuh arti (7/12).

( RL )

spot_img
spot_img

Latest

spot_img