Taliabu, Investigasi.news – Citra Puspasari Mus (CPM), bakal calon Bupati Pulau Taliabu, kembali menjadi bahan perbincangan panas di tengah masyarakat. Kali ini, kebingungan muncul akibat data gelar pendidikannya yang tercantum dalam dokumen Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang sempat beredar. Gelar yang tertera adalah S.Sos. M.E. S.Sos., sebuah kombinasi yang dianggap janggal dan memicu tanda tanya besar.
“Bagaimana bisa gelar S.Sos. muncul dua kali? Apakah ini kesalahan penulisan atau memang seperti itu? Masyarakat bingung dan merasa lucu,” ungkap Ardi, seorang mahasiswa asal Taliabu.
Tak hanya itu, sebelumnya juga sempat beredar surat rekomendasi partai yang secara keliru mencantumkan jenis kelamin CPM sebagai laki-laki, meskipun jelas ia adalah perempuan, menambah kontroversi dan cemoohan publik.
Namun, polemik yang lebih serius muncul terkait dugaan ijazah sarjana palsu milik CPM. Kampus yang disebut mengeluarkan ijazah tersebut telah secara tegas menyatakan bahwa data CPM tidak sesuai. Hal ini semakin memicu kecurigaan publik, terlebih lagi CPM dilaporkan oleh Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Pulau Taliabu ke Polres Pulau Taliabu atas dugaan pemalsuan dokumen.
Selain itu, jalur masuk CPM sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) kini juga dipertanyakan. Jika terbukti ia menggunakan ijazah yang diduga palsu untuk mendaftar PNS, CPM akan menghadapi masalah hukum serius. Kondisi ini kian memperburuk citranya di mata publik.
Tidak hanya terbelit kasus gelar dan ijazah, CPM juga disorot karena dugaan penyalahgunaan anggaran Dana BOS saat menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pulau Taliabu.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pihak Dinas Pendidikan diduga memotong Dana BOS dengan nilai fantastis, mencapai miliaran rupiah per tahun.
“Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pendidikan malah dipotong. Ini jadi pertanyaan besar, apakah CPM layak menjadi bupati? Mengelola Dana BOS saja bermasalah, apalagi jika memegang anggaran kabupaten yang jauh lebih besar,” kata Ardi.
Menyikapi persoalan ini, Ketua LBH Keadilan Pulau Taliabu juga dikabarkan akan membawa kasus ini ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat. Publik kini menunggu kelanjutan kasus ini, yang semakin memanaskan persaingan politik menjelang pemilihan Bupati Pulau Taliabu.
(Red)
