Malut, Investigasi.news – Sejumlah Aktivis yang tergabung dalam Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (SKAK-MALUT-JKT) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), selasa (23/4/24).
Aksi tersebut guna menyuarakan tuntutan untuk penyelidikan mendalam terhadap dugaan korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara. Dipimpin oleh Koordinator Lapangan, M. Reza A. S., aksi ini memperlihatkan kegelisahan publik terhadap integritas lembaga legislatif.
“Saudara-saudara, kita berkumpul di sini untuk menyuarakan keadilan! Kita menuntut agar KPK segera bertindak mengusut tuntas dugaan korupsi di DPRD Maluku Utara,” ujar M. Reza A. S., dengan suara lantang di tengah kerumunan.
Isu yang menjadi fokus aksi tersebut adalah dugaan penyalahgunaan dana Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Maluku Utara. Para demonstran menyerukan agar KPK memeriksa secara menyeluruh 45 anggota DPRD serta menginvestigasi Sekretariat DPRD terkait pengelolaan dana Pokir yang dinilai tidak transparan dan tidak tepat sasaran.
“Tidak ada tempat untuk korupsi di dalam pemerintahan! Kami menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana rakyat. KPK, kami meminta Anda untuk bertindak sekarang!” seru Reza, disambut sorak oleh para demonstran.
Selain itu, masa aksi juga menyampaikan tuntutan konkrit:
1. Kami mendesak KPK untuk segera memanggil dan memeriksa secara menyeluruh 45 anggota DPRD Provinsi Maluku Utara guna memberikan keterangan terkait dugaan korupsi yang dilakukan.
2. Kami menuntut KPK untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap Sekretariat DPRD Provinsi Maluku Utara terkait pengelolaan dana Pokir yang tidak transparan.
3. Kami meminta KPK untuk segera mengambil langkah-langkah hukum yang tegas terhadap siapapun yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi di DPRD Maluku Utara.
Aksi perdana ini dilakukan oleh Sentral Koalisi Anti Korupsi Maluku Utara Jakarta (SKAK-MALUT-JKT), sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Mereka menegaskan pentingnya tindakan tegas dari KPK dalam menangani dugaan korupsi di tingkat daerah.
KPK, sebagai lembaga penegak hukum, diharapkan segera merespons tuntutan ini dengan langkah-langkah konkrit untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah. Keberanian demonstran ini menjadi cerminan dari semangat masyarakat untuk mengawal integritas dan transparansi dalam pemerintahan mereka.
( Redaksi )
