Beranda blog Halaman 2

Vasko Ruseimy Dipercaya Jadi Waketum PB IPSI, Bawa Silek Minang ke Level Nasional

0
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy (kanan) bersama jajaran tampak berbahagia usai pelantikan Pengurus Besar IPSI periode 2026–2030 di Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta, Sabtu (5/9/2026).

JAKARTA — Wakil Gubernur Sumatera Barat (Wagub Sumbar), Vasko Ruseimy mendapat amanah baru di tingkat nasional setelah dilantik sebagai Wakil Ketua Umum V Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia (PB IPSI) periode 2026–2030.

Pelantikan kepengurusan PB IPSI periode 2026–2030 tersebut berlangsung di Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Sabtu (5/9/2026). Kepengurusan baru PB IPSI dipimpin Menteri Luar Negeri RI, Sugiono sebagai Ketua Umum, menggantikan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya memimpin organisasi tersebut selama lebih dari dua dekade.

Masuknya Vasko dalam jajaran pimpinan inti PB IPSI semakin memperluas perannya dalam pengembangan pencak silat Indonesia. Sebelumnya, Vasko juga dipercaya memimpin IPSI Sumbar periode 2025–2029, dengan salah satu fokus utama mendorong penguatan silek tradisi Minangkabau di lingkungan pendidikan.

Menurut Vasko, amanah di tingkat nasional tersebut harus dimaknai sebagai kesempatan untuk memperkuat pencak silat Indonesia dari akar rumput. Ia meyakini pembinaan pesilat tidak boleh hanya dimulai ketika seorang anak sudah menjadi atlet, tetapi harus dibangun sejak berada di lingkungan sekolah.

“Bagi saya, silat itu bukan hanya soal bagaimana kita bertarung atau menjadi juara. Silat mengajarkan disiplin, keberanian, etika, rasa hormat, dan yang tidak kalah penting adalah mengenal jati diri dan budaya kita,” ucap Wagub Vasko.

Karena itu, Vasko menyambut baik gagasan PB IPSI untuk memperkuat pencak silat dalam dunia pendidikan. Menurutnya, sekolah merupakan ruang strategis untuk memperkenalkan pencak silat kepada generasi muda sekaligus membangun karakter dan kepribadian mereka sejak usia dini.

Gagasan tersebut sejalan dengan langkah yang telah didorong Vasko di Sumbar melalui penguatan silek tradisi Minang sebagai bagian dari kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu bahan yang dibawa ke tingkat nasional untuk memperkuat pembinaan pencak silat secara lebih luas.

“Kalau kita ingin pencak silat menjadi olahraga dunia, maka pembinaannya harus dimulai dari bawah. Anak-anak harus dikenalkan sejak dini, kemudian dibina melalui kompetisi yang berjenjang, sehingga dari sekolah kita bisa menemukan bibit-bibit terbaik untuk menjadi atlet nasional,” ujarnya.

Vasko menilai Sumbar memiliki modal budaya yang kuat untuk berkontribusi dalam agenda tersebut. Tradisi silek yang hidup di tengah masyarakat Minangkabau, menurutnya, bukan hanya warisan budaya, tetapi juga sumber nilai yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan dalam pembinaan generasi muda dan olahraga prestasi.

Karena itu, Vasko berharap keterlibatannya di PB IPSI dapat menjadi jembatan bagi penguatan pengalaman dan potensi Sumbar dalam ekosistem pencak silat nasional. Ia ingin tradisi silek Minang tetap terjaga nilai dan identitasnya, sekaligus mampu berkembang mengikuti kebutuhan pembinaan olahraga modern.

Lebih jauh, Vasko melihat penguatan pencak silat di tingkat nasional harus diarahkan pada target yang lebih besar, yakni menjadikan pencak silat sebagai olahraga yang semakin dikenal dan diterima di panggung internasional. Cita-cita membawa pencak silat menuju Olimpiade, menurutnya, harus dijawab dengan pembinaan yang serius, terukur, dan berkelanjutan.

“Kalau kita punya cita-cita pencak silat masuk Olimpiade, jangan hanya bicara di level atas. Kita harus benahi dari bawah. Sekolah diperkuat, pembinaan atlet diperkuat, kompetisi diperbanyak dan dibuat berjenjang. Dari situlah prestasi nasional dan internasional akan lahir,” tegasnya.

Dengan amanah baru tersebut, Vasko menyatakan siap memberikan kontribusi bersama seluruh jajaran PB IPSI untuk memperkuat pencak silat Indonesia, baik sebagai olahraga prestasi maupun sebagai bagian penting dari identitas dan karakter bangsa.

“Ini bukan sekadar soal jabatan. Ini tentang bagaimana kita bersama-sama memastikan pencak silat punya masa depan yang lebih besar. Dari gelanggang di kampung-kampung, masuk ke sekolah, melahirkan atlet berprestasi, kemudian kita bawa sampai ke panggung dunia,” pungkas Vasko. (adpsb/fky/bud)

Kapolresta Deli Serdang Dampingi Wakapolda Sumut Tinjau Situasi Bandara Kualanamu Terkait Pembatalan Penerbangan

0
Wakapolda Sumut Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak didampingi Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana meninjau situasi penumpang di Bandara Internasional Kualanamu, Minggu (6/9/2026).

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., mendampingi Wakapolda Sumut Brigjen Pol Naek Pamen Simanjuntak, S.I.K., M.H meninjau situasi di Bandara Internasional Kualanamu terkait pembatalan atau cancel penerbangan sebagai dampak erupsi Gunung Anak Krakatau, Minggu (06/09/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan personel serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada masyarakat berjalan secara optimal, khususnya dalam menghadapi dampak penumpukan penumpang akibat pembatalan penerbangan.

Berdasarkan laporan situasi penerbangan terkini, tercatat sebanyak 58 penerbangan terdampak, dengan rincian 26 penerbangan keberangkatan dibatalkan, 31 penerbangan kedatangan dibatalkan, serta 1 penerbangan dialihkan (divert) ke Bandara Internasional Kualanamu.

Kondisi tersebut menjadi perhatian jajaran Kepolisian untuk memastikan keamanan, ketertiban, kelancaran arus penumpang, serta pelayanan kepada masyarakat di kawasan Bandara Internasional Kualanamu tetap berjalan dengan baik.

“Kami ingin kehadiran Polri bukan hanya soal pengamanan, tetapi juga soal pelayanan. Kehadiran personel harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya para penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan,” ujar Wakapolda Sumut saat diwawancarai.

Dalam rangka mengantisipasi situasi tersebut, personel ditempatkan di kawasan Bandara Kualanamu, yang terdiri dari personel Dit Samapta Polda Sumut, Dit Pam Obvit, TNI, Avsec, serta personel Polresta Deli Serdang.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol Hendria Lesmana, S.I.K., M.Si., mengatakan kunjungan Wakapolda Sumut tersebut menjadi motivasi bagi seluruh personel yang bertugas di Bandara Kualanamu.

“Kunjungan Waka Polda Sumut ini merupakan bentuk perhatian pimpinan untuk memastikan kesiapan pengamanan di kawasan bandara. Dengan kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta pengaturan lalu lintas yang optimal, kami berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna jasa bandara,” ujarnya.

Ia menambahkan, personel Polresta Deli Serdang bersama Polda Sumut terus melakukan pemantauan situasi, patroli, pengamanan di area keberangkatan dan kedatangan, serta mengantisipasi potensi peningkatan keluhan penumpang, antrean panjang maupun kepadatan lalu lintas di akses menuju bandara.

Pihak Kepolisian juga terus berkoordinasi dengan stakeholder Bandara Kualanamu serta memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau melalui informasi dari instansi terkait.

“Kami akan terus memastikan masyarakat, khususnya pengguna jasa Bandara Kualanamu, tetap merasa aman dan nyaman di tengah situasi ini. Polri akan terus hadir memberikan pelayanan dan melakukan pengamanan secara optimal,” pungkas Kapolresta.

(Anna)

Saat Anggaran Media Diklaim Kosong, Perayaan Ultah Istri Kadis di Kantor Jadi Sorotan

0
Suasana kegiatan perayaan ulang tahun yang disebut berlangsung di lingkungan Kantor Diskominfo Kota Palembang pada 2 September 2026. Foto: M. Budy

Palembang — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, penggunaan fasilitas kantor pemerintahan untuk kegiatan yang disebut-sebut sebagai perayaan ulang tahun istri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Palembang, Kemas Haikal, menuai sorotan.

Peristiwa tersebut disebut berlangsung pada Rabu, 2 September 2026, di lingkungan kantor Diskominfo Kota Palembang. Berdasarkan informasi yang diperoleh, kegiatan itu dihadiri sejumlah pegawai dan pejabat Pemerintah Kota Palembang. Kepala BKPSDM Kota Palembang, Adi Zahri, S.Sos., disebut turut hadir dan menyanyikan lagu ulang tahun.

Tim publikasi Diskominfo juga disebut terlibat dalam persiapan maupun dokumentasi kegiatan tersebut.

Persoalan yang menjadi sorotan bukan semata-mata perayaan ulang tahun, melainkan dugaan penggunaan fasilitas, waktu, dan sumber daya kantor pemerintahan untuk kegiatan yang bersifat pribadi.

Saat dikonfirmasi, Kepala Diskominfo Kota Palembang Kemas Haikal membantah dirinya mengetahui atau menginisiasi kegiatan tersebut.

“Itu kejutan dari ibu-ibu Dharma Wanita. Saya tidak tahu sebelumnya dan tidak menginisiasi. Dilaksanakan saat jam istirahat, tidak mengganggu pelayanan.”

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka. Jika kegiatan benar-benar merupakan kejutan yang diinisiasi Dharma Wanita, bagaimana mekanisme penggunaan ruangan dan fasilitas kantor? Siapa yang menyiapkan tempat, peralatan, konsumsi, serta kebutuhan lainnya?

Publik juga mempertanyakan apakah seluruh kebutuhan kegiatan benar-benar dibiayai secara pribadi dan tidak menggunakan anggaran maupun fasilitas kedinasan.

Sorotan semakin menguat karena terdapat informasi bahwa anggaran untuk pembayaran jasa publikasi media yang telah memiliki kerja sama atau MoU dengan Diskominfo disebut telah habis. Sejumlah pihak disebut diminta menunggu hingga perubahan anggaran September 2026.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan fasilitas dan sumber daya di lingkungan Diskominfo Kota Palembang.

Jika anggaran untuk kepentingan pelayanan informasi publik dinyatakan kosong, sementara sebuah kegiatan keluarga pejabat dapat berlangsung di lingkungan kantor dengan dukungan fasilitas dan keterlibatan sejumlah pegawai maupun pejabat.

(M. Budy)

Kemarau Panjang, Kades Srikaton Turun Langsung Siram Jalan untuk Redam Debu

0
Kepala Desa Srikaton, Agung Tri Laksono, S.Pd., turun langsung melakukan penyiraman jalan di Jalur 10, Desa Srikaton, Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin, untuk mengurangi debu akibat kemarau panjang. Foto: Suprene

Sumsel — Kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, mulai memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Kondisi jalan yang kering dan berdebu menjadi salah satu persoalan yang dirasakan warga, khususnya di Desa Srikaton, Jalur 10, Kecamatan Air Salek senin (07/09).

Menyikapi kondisi tersebut, Kepala Desa Srikaton, Agung Tri Laksono, S.Pd., turun langsung ke lapangan untuk melakukan penyiraman jalan. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi debu yang beterbangan akibat kondisi jalan yang kering.

Penyiraman dilakukan pada sejumlah titik jalan yang dinilai cukup berdebu dan menjadi jalur aktivitas masyarakat sehari-hari. Debu yang beterbangan dinilai dapat mengganggu kenyamanan warga, terutama pengguna jalan dan masyarakat yang tinggal di sekitar ruas tersebut.

Agung Tri Laksono mengatakan, penyiraman jalan merupakan langkah sederhana namun penting untuk membantu masyarakat menghadapi dampak kemarau yang berkepanjangan.

“Kami berupaya melakukan penyiraman jalan untuk mengurangi debu. Ini demi kenyamanan dan kesehatan masyarakat yang setiap hari menggunakan jalan ini,” ujarnya.

Kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup panjang membuat kondisi jalan semakin kering. Jika tidak dilakukan penanganan, debu berpotensi semakin mengganggu aktivitas warga, terlebih ketika kendaraan melintas.

Kades Srikaton juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta tetap waspada terhadap berbagai dampak yang dapat ditimbulkan selama musim kemarau.

Penyiraman jalan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kondisi masyarakat. Di tengah keterbatasan, pemerintah desa berupaya mengambil langkah nyata agar dampak kemarau tidak semakin dirasakan warga.

Suprene

Berani dan Konsisten, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Disebut Benar-Benar Penyambung Lidah Rakyat

0
Widarto Selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Jember Dapat Apresiasi Dari Tokoh Masyarakat Atas Kinerja Fraksi

Jember, Investigasi.news- Langkah taktis dan konsistensi Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember dalam mengawal jalannya roda pemerintahan mendapatkan apresiasi luas dari berbagai lapisan masyarakat.

Fraksi berlambang banteng moncong putih tersebut dinilai berani dan konsisten menyuarakan kritik terhadap program-program eksekutif yang dianggap tidak pro-rakyat serta berpotensi menghambur-hamburkan anggaran daerah (APBD).

Kritik tajam yang dilayangkan Fraksi PDI Perjuangan belakangan ini mendapat sorotan positif. Salah satunya adalah penolakan keras terhadap pemborosan anggaran untuk hal-hal yang bersifat seremonial dan pencitraan, seperti pengadaan stiker dan banner yang dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Jember serta penolakan fraksi terkait rencana pinjaman daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember adalah sebesar Rp786,57 miliar.

“Kami sangat mengapresiasi keberanian Fraksi PDI Perjuangan. Di tengah situasi ekonomi yang menantang, anggaran daerah seharusnya diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi, infrastruktur pelosok, dan bantuan sosial, bukan malah dihamburkan untuk cetak stiker atau banner yang kurang esensial,” ujar ji Dirgan, salah seorang tokoh masyarakat Jember.

Tidak hanya soal anggaran seremonial, ketegasan Fraksi PDI Perjuangan dalam mengkritisi dan menolak rencana pinjaman daerah oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember sebesar Rp700 miliar juga mendapat acungan jempol.

Masyarakat menilai pengawasan ketat ini sangat penting agar daerah tidak terbebani utang besar yang justru berpotensi menjadi bom waktu di masa depan, terutama jika peruntukannya tidak dikaji secara matang dan transparan.

Perwakilan warga menyampaikan bahwa kehadiran Fraksi PDI Perjuangan di parlemen benar-benar dirasakan sebagai penyambung lidah rakyat. Konsistensi dalam melakukan fungsi checks and balances terhadap kebijakan bupati dan jajaran eksekutif membuktikan bahwa partai ini berkomitmen penuh pada pemanfaatan anggaran yang berbasis pada kebutuhan riil masyarakat jelata.

Masyarakat berharap Fraksi PDI Perjuangan Jember tetap menjaga ritme pengawasan ini secara konsisten agar setiap rupiah dari APBD Jember benar-benar kembali dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, bukan sekadar untuk kepentingan seremonial segelintir pihak.

Alasan Fiskal di Balik Aksi Boikot Fraksi PDI Perjuangan dalam Paripurna KUA-PPAS Jember 2027

0
Sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember mengikuti pembahasan terkait sikap penolakan rencana utang daerah dalam KUA-PPAS 2027.

Jember, Investigasi.news – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Jember mengambil sikap politik yang tegas dan terbuka dalam Rapat Paripurna penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027.

Sebagai bentuk konsistensi menolak rencana utang daerah sebesar Rp786,573 miliar, seluruh anggota fraksi memilih untuk tidak memasuki ruang rapat paripurna, meski tetap hadir di Gedung DPRD Jember.

Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa sikap ini diambil demi menyelamatkan masa depan fiskal daerah.

Seperti yang di sampaikan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Jember dalam Press Release, Edi Cahyo Purnomo menyatakan bahwa sejak awal PDI Perjuangan selalu berdiri mendukung pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat Jember. Namun, pembangunan tersebut tidak boleh ditempuh dengan jalan berutang yang berpotensi membebani APBD di kemudian hari.

Ia menambahkan penolakan terhadap rencana utang jumbo tersebut didasari oleh empat argumen fiskal yang rasional dan terukur:

1. Tambahan Kapasitas Fiskal Belum Dioptimalkan: Kabupaten Jember memperoleh tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp223 miliar (tambahan DAU Rp151,6 miliar dan kekurangan DBH Rp71,5 miliar). Anggaran ini semestinya dioptimalkan terlebih dahulu untuk mempercepat perbaikan jalan rusak, sehingga mengurangi beban anggaran 2027.
2. Potensi PAD Masih Bisa Dongkrak: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember sedang memproses pemberlakuan kembali parkir berlangganan yang ditargetkan berjalan paling lambat Oktober 2026. Pendapatan dari sektor ini seharusnya dihitung sebagai variabel penambah kemampuan fiskal 2027, bukan malah menurunkan proyeksi PAD menjadi Rp1,294 triliun dari target 2026 yang mencapai Rp1,367 triliun.
3. Perlunya Efisiensi Anggaran Seremonial: Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemkab menyisir kembali anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama kegiatan seremonial, festival, dan event. Pemkab harus memangkas kegiatan yang tidak memiliki skala prioritas dan nilai kemanfaatan langsung bagi warga.
4. Logika Penyusunan Anggaran Terbalik: Fraksi menilai penyusunan KUA-PPAS 2027 cacat prosedur secara logika fiskal. Pemkab dinilai menentukan besaran pengeluaran dan belanja terlebih dahulu, baru kemudian menutup kekurangannya dengan utang. Seharusnya, kemampuan pendapatan dihitung dan dioptimalkan lebih dulu untuk melihat adanya surplus atau defisit.

Fraksi PDI Perjuangan juga menjelaskan kembali komitmen mereka sejak Oktober 2025, saat ruang fiskal desa mulai tertekan akibat pemotongan Dana Desa untuk membiayai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

PDI Perjuangan menegaskan bahwa ruh Dana Desa adalah pembangunan tingkat akar rumput, dan Pemkab seharusnya hadir menggunakan anggaran daerah secara bijak untuk menutup celah tersebut, bukan menambah beban baru melalui utang.

“Ketidakhadiran kami di ruang paripurna bukan mangkir. Kami hadir di gedung DPRD ini, tetapi kami mengambil sikap politik yang sadar, terbuka, dan konsisten. Kami mendukung pembangunan Jember, tetapi kami tidak sepakat apabila pembangunan tersebut harus ditempuh dengan menambah utang daerah, di saat pendapatan daerah sebenarnya masih sangat cukup dan bisa dioptimalkan,” tegas Edi, Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Jember.

Dengan aksi boikot ini, Fraksi PDI Perjuangan memastikan diri tidak ikut bertanggung jawab dan tidak memberikan legalitas terhadap kebijakan pembiayaan pembangunan Jember berbasis utang pada Tahun Anggaran.

Laporkan Dugaan Pencurian HP di Polres Manggarai Timur, Press Release Polres Ngada Ikut Disorot

0
KL melaporkan dugaan tindak pidana pencurian telepon seluler (HP) ke SPKT Polres Manggarai Timur.

Manggarai Timur, Investigasi.News – Persoalan hukum yang sebelumnya mencuat di Kabupaten Ngada kini berkembang ke wilayah hukum Polres Manggarai Timur. Seorang warga, Karolina Bhoki Lede, resmi melaporkan dugaan tindak pidana pencurian telepon seluler (HP) ke SPKT Polres Manggarai Timur, Senin (7/9/2026).

Laporan tersebut tercatat dalam Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) Nomor STPL/152/IX/2026/PAMAPTA/POLRES MANGGARAI TIMUR/POLDA NTT, dengan Nomor Laporan Polisi LP/B/152/IX/2026/PAMAPTA POLRES MANGGARAI TIMUR/POLDA NTT, tertanggal 7 September 2026.

Dalam dokumen tersebut, perkara yang dilaporkan dicatat sebagai dugaan tindak pidana pencurian. Karolina menyampaikan kepada media bahwa laporan tersebut berkaitan dengan telepon seluler miliknya.

“Selain saya akan proses pelaku yang mengelak perbuatan mereka, saya juga akan terus kawal laporan saya terhadap Kasat Reskrim Polres Ngada,” ujar Karolina dalam keterangannya kepada media.

Karolina menyebut saat ini terdapat dua laporan yang menurutnya sedang berjalan, yakni terkait dugaan pengeroyokan dan pencurian HP.

Ia menegaskan bahwa laporan pencurian tersebut ditempuh setelah dirinya menyoroti pemberitaan atau press release yang sebelumnya dikeluarkan oleh Kasat Reskrim Polres Ngada.

Menurut Karolina, press release tersebut telah menimbulkan kesan yang menyudutkan dirinya. Ia menilai terdapat informasi dalam press release yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta yang dialaminya. Namun, tudingan tersebut merupakan pernyataan dari pihak Karolina dan masih memerlukan klarifikasi dari pihak Polres Ngada.

Berdasarkan STPL yang diterbitkan SPKT Polres Manggarai Timur, laporan tersebut secara resmi telah diterima dan dicatat oleh kepolisian.

Laporan dibuat di Borong pada 7 September 2026 dan diterima oleh Bamin PAMAPTA II, Briptu Erwinto Rihi. Dokumen tersebut diketahui oleh Kanit PAMAPTA II, Aipda Gregorius Atok.

Dengan diterimanya laporan tersebut, proses selanjutnya berada pada kewenangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan, klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, serta mengumpulkan alat bukti guna menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana sebagaimana yang dilaporkan.

(Severinus T. Laga)

Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Rp28 Miliar di KPUD, Akan Ada Aksi Unjuk Rasa di Kejari Manggarai Barat

0
LSM LPPDM melayangkan surat pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum (unjuk rasa) kepada Kapolres Manggarai Barat.

Labuan Bajo, Investigasi.News — Desakan agar aparat penegak hukum membuka secara terang proses penanganan dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah kembali mengemuka di Kabupaten Manggarai Barat.

Lembaga Pengkajian & Penelitian Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Kabupaten Manggarai Barat bersama Aliansi Masyarakat Peduli Manggarai menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Manggarai Barat, Jumat, 11 September 2026.

Aksi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi penggunaan dana hibah senilai Rp28 miliar pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Manggarai Barat dalam pelaksanaan Pilkada 2024.

Dalam surat pemberitahuan penyampaian pendapat di muka umum Nomor 01/LPPDM-MBR/IX/2026 tertanggal 7 September 2026, LPPDM menyampaikan dua tuntutan utama kepada Kejari Manggarai Barat. Pertama, mereka menuntut Kejari Manggarai Barat segera mengusut tuntas dugaan korupsi penggunaan dana hibah Rp28 miliar tersebut. Kedua, LPPDM mendesak agar proses penyelidikan atas dugaan penggunaan dana hibah itu dipercepat.

Bagi LPPDM, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut besarnya nominal anggaran. Dana hibah yang bersumber dari keuangan publik dalam penyelenggaraan Pilkada harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, baik dari sisi penggunaan maupun hasil pelaksanaannya.

Karena itu, tuntutan yang akan disampaikan di depan kantor Kejari Manggarai Barat diarahkan untuk mendorong aparat penegak hukum memberikan kejelasan mengenai sejauh mana proses penanganan dugaan tersebut telah berjalan.

Publik, menurut perspektif aksi tersebut, memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana dana sebesar Rp28 miliar digunakan, mekanisme pertanggungjawabannya, serta apakah terdapat indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

Namun demikian, dugaan korupsi tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Aksi LPPDM merupakan bentuk penyampaian pendapat dan tuntutan masyarakat, bukan putusan yang menyatakan telah terjadi tindak pidana.

Berdasarkan surat pemberitahuan, aksi akan dimulai sekitar pukul 10.00 WITA hingga selesai. Massa direncanakan berkumpul di Sekretariat LPPDM di Jalan Hj. Ishaka, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, sebelum bergerak menuju Kantor Kejari Manggarai Barat. Sebanyak 20 peserta disebut akan mengikuti aksi tersebut. Bentuk kegiatan berupa orasi dan penyampaian pernyataan sikap dengan menggunakan mobil komando, poster, serta baliho.

Rute yang ditetapkan adalah dari Sekretariat LPPDM menuju Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Aksi tersebut dikoordinasikan oleh Agapitus Jehambut, S.Pd. dan Marsel Ahang, S.H., sementara penanggung jawab aksi tercatat atas nama Gregorius Antonius Bocok, S.H. dan Adrianus Trisno Rahmat, S.H.

Aksi ini sekaligus menjadi momentum bagi Kejari Manggarai Barat untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai status penanganan dugaan penggunaan dana hibah tersebut, sepanjang informasi tersebut dapat disampaikan sesuai ketentuan hukum dan tidak mengganggu proses penegakan hukum.

(Severinus T. Laga)

STKIP Simbiosis Ende Buka Kelas Karyawan, Siapkan Guru Olahraga untuk Daerah

0
Sebanyak 11 Mahasiswa Program Studi PJKR mengikuti kegiatan Yudisium.

Ende, Investigasi.News — Kesibukan bekerja tidak lagi harus menjadi penghalang bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi. STKIP Simbiosis Ende membuka Kelas Karyawan sebagai pilihan bagi masyarakat yang ingin kuliah sambil tetap menjalankan pekerjaan.

Program ini sekaligus menjadi bagian dari upaya STKIP Simbiosis Ende memperluas akses pendidikan keguruan, khususnya dalam menyiapkan tenaga pendidik bidang olahraga yang dibutuhkan sekolah-sekolah di daerah.

Ketua STKIP Simbiosis Ende, Edelbertus Witu, SS., M.Ed., mengatakan Kelas Karyawan dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang telah bekerja, tetapi masih memiliki keinginan untuk meningkatkan pendidikan dan kompetensinya.

Menurut Edelbertus, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan untuk mengikuti perkuliahan dengan pola reguler. Sebagian harus membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan pendidikan.

Karena itu, Kelas Karyawan dihadirkan sebagai alternatif agar pekerjaan tidak harus ditinggalkan ketika seseorang ingin melanjutkan pendidikan.

“Bagi mereka yang sudah bekerja dan memiliki keterbatasan waktu, kami membuka kelas karyawan agar tetap bisa melanjutkan pendidikan,” demikian substansi penjelasan Edelbertus dalam wawancara di Ende.

Sistem Kelas Karyawan STKIP Simbiosis Ende disusun dengan pola perkuliahan yang lebih fleksibel. Mahasiswa tetap memperoleh pembelajaran tatap muka, namun juga mendapatkan ruang perkuliahan secara daring.

Pola tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa yang telah bekerja menyesuaikan jadwal perkuliahan dengan aktivitas profesional mereka.

Namun, fleksibilitas bukan berarti mengurangi tanggung jawab akademik. Mahasiswa tetap dituntut memiliki komitmen, disiplin, serta kemampuan mengatur waktu agar pekerjaan dan pendidikan dapat berjalan secara seimbang.

Edelbertus memperkenalkan konsep “7 Sistem” yang dapat menjadi pegangan mahasiswa dalam menjalani pendidikan, yakni Sistem Tujuan, Sistem Kebiasaan, Sistem Waktu, Sistem Belajar, Sistem Keuangan, Sistem Lingkungan, dan Sistem Evaluasi Diri.

Konsep tersebut dinilai relevan bagi mahasiswa pekerja yang harus membagi perhatian antara pekerjaan dan pendidikan.

Di tengah pembukaan Kelas Karyawan, STKIP Simbiosis Ende tetap mempertahankan karakter utamanya sebagai perguruan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan keguruan.

Salah satu program studi yang menjadi perhatian adalah Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (PJKR).

Program Studi PJKR diarahkan untuk menyiapkan calon tenaga pendidik olahraga yang memiliki kompetensi akademik dan profesional sehingga dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan guru olahraga di sekolah-sekolah.

Melalui slogan “Kuliah Hari Ini, Jadi Guru Masa Depan”, STKIP Simbiosis Ende mendorong generasi muda maupun masyarakat yang telah bekerja untuk melihat pendidikan sebagai investasi jangka panjang.

Lulusan PJKR diharapkan tidak hanya memperoleh gelar akademik, tetapi juga memiliki kemampuan yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, pembinaan olahraga, serta peningkatan kesehatan jasmani peserta didik.

Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan Yudisium Gelombang IV STKIP Simbiosis Ende yang berlangsung pada Sabtu, 5 September 2026.

Sebanyak 11 mahasiswa Program Studi PJKR mengikuti prosesi yudisium. Sebagian lulusan disebut telah mulai mengabdikan diri sebagai tenaga pendidik di daerah asal masing-masing.

STKIP Simbiosis Ende yang berdiri sejak 2014 juga membawa misi memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Ende dan kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

Bagi masyarakat yang sudah bekerja, keberadaan Kelas Karyawan menjadi pilihan agar pendidikan dapat ditempuh tanpa harus sepenuhnya meninggalkan pekerjaan.

Selain membuka akses melalui Kelas Karyawan, STKIP Simbiosis Ende juga memberikan perhatian terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Kampus menyediakan Beasiswa Simbiosis berupa keringanan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memenuhi ketentuan.

Kebijakan tersebut semakin relevan setelah bencana gempa bumi Flores yang berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi sebagian masyarakat.

Melalui kombinasi antara sistem perkuliahan yang fleksibel dan dukungan beasiswa, STKIP Simbiosis Ende berupaya membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

Mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi, keterampilan, karakter dan kemampuan untuk memberikan kontribusi setelah menyelesaikan pendidikan.

Bagi mahasiswa Kelas Karyawan, pendidikan dapat menjadi sarana meningkatkan kapasitas profesional tanpa harus meninggalkan pekerjaan yang sedang dijalani.

Sementara bagi mahasiswa PJKR, pendidikan diarahkan untuk melahirkan tenaga pendidik olahraga yang mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan jasmani peserta didik.

Dengan dibukanya Kelas Karyawan, STKIP Simbiosis Ende ingin menunjukkan bahwa kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang memiliki waktu penuh untuk kuliah.

Bagi masyarakat yang bekerja tetapi tetap ingin belajar, kuliah sambil bekerja kini menjadi pilihan. Dan bagi mereka yang ingin berkarier sebagai guru olahraga, pendidikan PJKR dapat menjadi salah satu jalan untuk mempersiapkan masa depan sekaligus mengabdi di daerah.

(Severinus T. Laga)

Dorong Kemudahan Investasi, Bupati Karimun Tegaskan 3 Tugas Utama Pemda saat Buka FGD Ranperda Insentif Penanaman Modal

0
Bupati Karimun bersama peserta dan undangan berfoto bersama usai pembukaan FGD Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

KARIMUN – Pemerintah Kabupaten Karimun menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Perancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal pada Senin (07/09/2026).

Bupati Karimun menegaskan bahwa pembentukan regulasi ini merupakan langkah strategis daerah untuk memberikan kepastian hukum serta daya tarik bagi para investor agar nyaman berinvestasi di Kabupaten Karimun.

Dalam penyampaiannya, beliau menekankan bahwa pembentukan kebijakan investasi ini selaras dengan tiga tugas utama pemerintah daerah sebagaimana amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Masuknya investasi dan berdirinya usaha baru akan membuka lapangan kerja serta menggerakkan roda ekonomi daerah.

Memberikan Pelayanan Publik yang Prima: Kemudahan perizinan dan tata kelola pelayanan yang responsif bagi para pelaku usaha.

Meningkatkan Daya Saing Daerah: Mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal melalui pelatihan dan pengembangan industri.

“Pemerintah Daerah harus memiliki kebijakan yang kuat untuk menarik daya minat pengusaha berinvestasi. Kita ingin menciptakan iklim investasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para investor di Kabupaten Karimun,” ujar Bupati.

Sapi’i