JAKARTA, INVESTIGASI – Peredaran narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa, dinilai Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, LaNyalla meminta pemerintah dan Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih fokus dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan kampus.

Berdasarkan data Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Relawan Perguruan Tinggi Anti Penyalahgunaan Narkoba (Artipena), sebanyak 27% pengguna narkoba di Indonesia adalah kalangan pelajar dan mahasiswa.

“Sudah waktunya pemerintah dan BNN konsentrasi terhadap penanggulangan peredaran narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Angkanya sangat besar dan korbannya adalah generasi muda penerus bangsa. Tentu saja ini merupakan kerugian besar dalam dunia pendidikan,” ujar LaNyalla, Minggu (27/6/2021).

Oleh karena itu, Senator asal Jawa Timur ini dengan tegas meminta agar Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2021 tidak hanya sebatas seremoni.

“HANI yang diperingati setiap 26 Juni, harus memiliki makna dan sumber kekuatan untuk menghapuskan segala bentuk ketergantungan generasi muda terhadap penyalahgunaan narkoba. Masa depan bangsa akan hancur jika persoalan narkoba di kalangan generasi muda tidak tertangani dengan baik,” lanjutnya.

LaNyalla memandang perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi dengan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan program BNN agar kampus bisa bersih dari narkoba.

“Saya pikir perlu juga dibentuk satgas antinarkoba yang terdiri dari mahasiswa dan dosen di tiap perguruan tinggi. Tiap event atau acara kampus harus dilakukan sosialisasi dan informasi mengenai bahaya narkoba secara terus-menerus. Di sinilah perlunya gerakan pencegahan narkoba tidak boleh musiman, tetapi harus konsisten dilakukan,” tegasnya.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menambahkan, penanganan narkoba di perguruan tinggi tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Melainkan harus bersama-sama, saling berkait dan terkoordinir baik institusi kampus swasta maupun negeri.

“Perguruan tinggi harus sama-sama membuat kampus di negara kita bersih dan bebas dari narkoba,” ujar dia.

LaNyalla mengatakan, penyelamatan bangsa dari penyalahgunaan narkoba harus dilakukan sejak dini. Apalagi, narkoba banyak disalahgunakan masyarakat usia produktif.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkoba di Indonesia mengalami peningkatan 0,03% pada 2019 dibandingkan 2017. Pada tahun 2019, tercatat 3,6 juta pengguna narkoba, 63% di antaranya pengguna ganja. 70% di antaranya adalah masyarakat dalam usia produktif, yakni 16-65 tahun.

LaNyalla berharap pemerintah memiliki langkah-langkah preventif yang efektif serta memiliki strategi penting agar mata rantai narkoba bisa diputus.

“Peredaran narkoba sudah menjadi masalah internasional dan lintas negara. Pemecahan masalah ini, harus melibatkan semua pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Memang harus diperkuat koordinasi dengan pemerintah negara lain dan organisasi pemberantasan narkoba di berbagai negara,” jelasnya.(***)

JAKARTA,INVESTIGASI – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Posko PPKM Mikro Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Sabtu (26/6/2021).

Dalam sidak itu, Sigit menekankan kepada pihak empat pilar setempat untuk melakukan pengawasan ketat terhadap warga yang sedang melaksanakan isolasi mandiri (isoman). Tujuan agar mencegah penyebaran virus corona ke masyarakat setempat lainnya.

Selama isoman, Sigit juga meminta untuk empat pilar memberikan bantuan pasokan makanan ataupun obat-obatan yang dibutuhkan oleh warga ketika menjalani isoman.

“Pastikan dan yakini yang positif tidak keluar-keluar rumah. Tapi pastikan juga kebutuhan obat dan bahan pokok terpenuhi,” kata Sigit dalam sidak tersebut.

Eks Kabareskrim Polri itu mengingatkan kepada penanggungjawab Posko PPKM Mikro di Ulujami, untuk memajemen soal prosedur penanganan wilayab zona merah, oranye dan hijau.

Selain itu, Sigit menyebut, kedepannya perlu didirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan warga setempat. Kemudian, harus dilakukan penyisiran dari awal dengan melaksanakan tracing.

“Yag bisa masuk hanya petugas. Lockdown selama 14 hari kedepan setelah dinyatakan positif. Kebutuhan obat sudah tersedia oleh Puskesmas dan keputusan bersama yang menyatakan isolasi mandiri,” ujar mantan Kapolda Banten tersebut.

Disisi lain, Sigit menyebut, untuk wilayah Ulujami, nantinya bakal dilakukan kembali proses vaksinasi massal untuk masyarakat setempat.

Sementara, Panglima TNI meminta kepada jajarannya untuk membantu menyiapkan Velbed bagi masyatakat setempat. Serta, prosedur penanganan warga yang isolasi mandiri juga diatur sedimikian rupa.

“Kepada Pangdam agar bantu siapkan Velbed untuk warga. OTG tidak apa-apa dengan prosedur yang sudah, namun kalau ODG harus laksanalan isolasi terkendali atauterpadu,” kata Hadi di kesempatan yang sama.

Senada, Menkes Budi menekankan soal penguatan penanganan bagi warga yang sudah dinyatakan positif terpapar virus SARS-CoV-2 tersebut.***

JAKARTA,INVESTIGASI – Rapat Paripurna DPRD yang berujung pertikaian sejumlah anggotanya mendapat perhatian Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. LaNyalla mempertanyakan etika wakil rakyat.

Pertikaian yang berujung nyaris adu jotos terjadi dalam Rapat Paripurna DPRD Sulawesi Selatan di Makassar, Rabu (23/6/2021) lalu. Permasalahan berawal dari protes sejumlah anggota DPRD Sulsel yang tidak setuju pimpinan sidang menyelipkan agenda tambahan dalam rapat paripurna.

Pimpinan DPRD Sulsel yang dimaksud bahkan sampai menggebrak meja saat berdebat dengan salah satu anggota dewan. Pria tersebut juga sempat menyampaikan ‘tidak ada yang saya takuti’ ketika peristiwa terjadi.

“Saya memahami Rapat Paripurna memang sering terjadi dinamika perdebatan. Hanya saja kurang etis bila membanggakan tidak ada yang ditakuti. Wakil rakyat tidak boleh arogan, bahaya sekali untuk demokrasi kita,” ungkap LaNyalla, Jumat (25/6/2021).

Senator Jawa Timur itu mengatakan, pimpinan dewan legislatif seharusnya memberi contoh. LaNyalla juga menyayangkan keributan yang terjadi di DPRD Sulsel menjadi perhatian publik.

“Sikap setiap wakil rakyat menentukan marwah dari lembaga tempatnya bernaung. Anggota dewan harus bisa menjaga etika dalam setiap kesempatan karena mata publik tertuju langsung kepada wakil rakyat,” tuturnya.

Menurut LaNyalla, perbedaan pandangan seharusnya diselesaikan dengan baik-baik. Tidak dengan cara yang anarkis, ataupun kasar.

“Kita ini menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat sebagai amanat Pancasila sila keempat. Jangan gunakan cara-cara yang mengedepankan emosi, sehingga bisa berbuntut hilangnya kondusivitas. Akhirnya rakyat juga yang akan dirugikan,” kata LaNyalla.

Para anggota DPRD Sulsel yang bertikai tersebut pada akhirnya sepakat berdamai. Meski begitu, LaNyalla berharap agar persoalan ini menjadi pelajaran untuk setiap lembaga legislatif.

“Bukan sekali dua kali kita dipertontonkan arogansi para wakil rakyat. Tidak sedikit perkelahian terjadi saat sidang-sidang di lembaga legislatif. Saya harap jangan sampai terjadi lagi. Malu sama rakyat,” tutup mantan Ketua Umum PSSI tersebut. (*)