PADANG — investigasi.news- Pemerintah daerah perlu kerja ekstra dalam mencapai target pemulihan ekonomi di penghujung tahun, ditambah serapan anggaran yang masih rendah berdampak pada putaran uang yang bertumpuk pada sisa waktu tahun anggaran. Angka Rp3,6 triliun yang dipatok gubernur dinilai masih kecil untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6,3 persen.
Pakar Ekonomi Universitas Andalas (Unand) Prof Elfindri mengatakan, serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang terbilang rendah akan mengakibatkan velocity of money atau perputaran uang akan menumpuk pada akhir tahun di bulan November dan Desember.
“Ini harus jadi catatan agar tidak terulang di tahun 2022, karena ini menyebabkan perputaran uang tidak merata dan program yang dibuat seolah dipaksakan agar serapan anggaran terjadi, tapi programnya itu tidak meninggalkan dampak apa-apa bagi masyarakat,” kata Elfindri, Rabu (24/11).
Ia menilai, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan APBD baik tingkat provinsi atau pun kabupaten/kota untuk mencapai putaran uang sebesar Rp3,5 triliun dalam mengejar target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen pada triwulan IV. Ditambah pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan III cukup melambat dari triwulan sebelumnya.
Menurut Elfindri, kepala daerah dan OPD harus mengoptimalkan sumber lain selain APBD. Seperti menarik dana pemerintah pusat melalui proyek nasional di Sumbar, atau mengoptimalkan potensi penanaman modal yang belum tergarap dengan baik di Sumbar.
Elfindri menambahkan, dengan kondisi ekonomi yang mulai pulih dari krisis pandemi Covid-19, target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen merupakan angka yang realistis. Sumbar, katanya, bisa mencapai target tersebut dengan mengoptimalkan sektor-sektor potensial, seperti pertanian dengan memulai membangun industri turunan produk tani dan membangun pabrik pupuk.
Termasuk juga, sambung Elfindri, kebutuhan dana sekitar Rp3,5 triliun juga cukup rasional bila merujuk pada Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio antara tambahan output dan tambahan modal yang terjadi di Sumbar.
“Angka kebutuhan akan investasi, berapa perkiraan pertumbuhan ekonomi itu bisa diukur lewat indikator ini. Jika angka yang dirujuk gubernur Rp3,5 triliun agar bisa tumbuh enam persen itu adalah angka yang cukup kecil,” ucapnya.
Elfindri menyebutkan, keperluan dana tersebut bisa diperoleh dari pihak swasta, investasi dan pengelolaan aset pemerintah, serta masyarakat yang berasal dari pengualaran domestik keluarga atau orang dari luar yaitu remitans yang masuk ke Sumbar.
Selain itu, kata Elfindri, pola konsumsi masyarakat juga harus didorong untuk beralih kepada produk-produk lokal, sehingga putaran uang di Sumbar bisa lebih tinggi. “Masyarakat harus memulai menggunakan produk yang dihasilkan di dalam daerah sendiri, sehingga terjadinya perputaran uang atau uang yang ada tidak lari ke luar daerah,” katanya.
Meski demikian, Elfindri menyatakan, kepala daerah perlu memperhatikan bahwa investasi yang masuk itu mesti bisa meningkatkan nilai tambah di tengah masyarakat. Sehingga pemerintah daerah tidak hanya fokus dalam mendongkrak pemulihan ekonomi, tetapi juga mampu menambah lapangan pekerjaan.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen dibutuhkan perputaran uang sekitar Rp3,5 triliun. Hal tersebut dihitung berdasarkan, pertumbuhan ekonomi 1 persen dibutuhkan dana masuk dan berputar di Sumbar sekitar Rp1,16 triliun.
“Jadi untuk mencapai 6 persen butuh sekitar Rp3,5 triliun. Ini yang harus kita upayakan. Dana masuk itu bisa dari semua pintu baik anggaran pusat yang masuk lewat program dan kegiatan di OPD, investasi atau kegiatan di instansi vertikal,” ujar Mahyeldi.
Ia menyebutkan, seluruh potensi Sumbar harus dioptimalkan sebaik mungkin dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah, seperti dana investasi masyarakat ber KTP Sumbar mencapai Rp37 triliun yang berputar di bursa efek. Potensi tersebut harus bisa ditarik ke Sumbar untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
Maka, Mahyeldi menambahkan, iklim investasi harus dibangun dengan baik, terutama pada aspek kepastian hukum dan insentif. Apa lagi, katanya, berbagai balai yang menjadi perpanjangan tangan kementrian di daerah yang terkendala banyaknya aksi premanisme yang mengganggu kegiatan di daerah.
“Ini menyebabkan balai-balai menjadi malas membawa uang untuk program dan kegiatan ke Sumbar sehingga dana yang masuk ke daerah juga menjadi berkurang. Persoalan ini harus kita sikapi dengan serius. Satpol PP dan Kesbangpol harus segera menindak. Kalau memang aksi premanisme itu mendapatkan bekingan dari oknum, kita akan koordinasikan dengan penegak hukum,” katanya.
Di samping itu Mahyeldi juga mengingatkan OPD-OPD untuk menindaklanjuti hasil kunjungan kerja menteri ke Sumbar sepanjang 2021 yang menjanjikan proyek-proyek nasioal. Seperti Bappenas, Kementerian PUPR, Menko Maritim, dan Kementerian Investasi.
“Pada 2022 saya memberi pekerjaan rumah pada seluruh OPD untuk bisa menindaklanjuti menteri yang berkaitan dalam rangka mengupayakan dana pusat turun ke daerah. Tapi OPD jangan hanya pandai meminta, alokasikan dulu anggaran di daerah sebagai bentuk keseriusan baru minta tambahan ke pusat,” katanya.
(*)
