Padang, investigasi.news – Pada Selasa, 9 Juli 2024, Gedung Tahir Foundation, Universitas Andalas, menjadi saksi diskusi publik bertajuk “KPK dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi.” Acara yang digagas oleh Transparency International Indonesia (TI-Indonesia) dan Pusako-UNAND ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari perguruan tinggi, media, dan masyarakat sipil, termasuk Pusat Kajian Gerakan Bersama Anti Korupsi UNP (PK-Gebrak-UNP) yang diwakili oleh Kepala PK-Gebrak-UNP, Mohammad Isa Gautama, S.Pd., M.Si.
Isa Gautama mengkritik gerakan anti-korupsi yang dianggapnya masih bersifat parsial dan elitis. “Gerakan kita belum menyentuh akar rumput dan kurang menekankan pencegahan edukatif sejak dini. Meskipun kurikulum anti-korupsi sudah ada, itu masih sekadar sisipan, belum menjadi kurikulum inti,” ujarnya. Isa juga menekankan perlunya kampanye dan edukasi anti-korupsi yang masif melalui media digital dan sosial sebagai upaya strategis ke depan.
Dalam paparan studi Transparency International (TI) Indonesia mengenai penilaian kinerja KPK dalam ACA Assessment 2023, terungkap bahwa kinerja KPK mengalami penurunan signifikan pasca-revisi UU KPK. Peneliti TI-Indonesia, Sahel Muzzammil, mengungkapkan penurunan paling tajam pada dimensi Independensi (55%), diikuti oleh Penindakan (22%), dan Kerja Sama Antar Lembaga (25%). “Semua indikator menunjukkan penurunan. KPK seakan kembali ke titik nol,” tegas Sahel.
Ichsan Kabullah, Ph.D, dari Pusako-UNAND, menilai bahwa revisi UU KPK 2019 berdampak buruk pada kinerja lembaga ini. “KPK yang awalnya independen kini menjadi lebih bergantung, dari paradigma penindakan menjadi pencegahan, dan dari hirarki yang simpel menjadi berbelit,” katanya. Ichsan juga menggarisbawahi perlunya kesadaran publik terhadap KPK, namun mengkhawatirkan jarangnya keterlibatan Prabowo sebagai Presiden dengan masyarakat sipil.
Annisa Azzahra dari PBHI menyoroti meningkatnya fenomena State Capture Corruption (SCR), di mana korupsi terstruktur mengakibatkan minimnya keberpihakan negara terhadap kepentingan publik. “Pelemahan lembaga eksekutif, masyarakat sipil, KPK, dan lembaga peradilan adalah indikasi jelas dari SCR,” jelas Annisa.
Koordinator Divisi Penegakan Hukum AURIGA, Roni Saputra, M.H., memaparkan kasus korupsi Sumber Daya Alam yang terkait SCR, seperti limbah tailing Freeport yang berdampak pada ribuan jiwa dan kerusakan lingkungan. “Korupsi di sektor SDA tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga perekonomian negara,” ungkap Roni.
Acara ini juga dihadiri oleh Nanang Farid Syam, mantan pegawai angkatan pertama KPK dan aktivis Wadah Pegawai KPK. “Masa depan pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada KPK, tetapi juga pada pendidikan tinggi dan masyarakat sipil. Kita perlu memperkuat jaringan dan gerakan kita,” tutup Nanang.
Diskusi ini memberikan gambaran jelas tentang tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia dan menegaskan perlunya reformasi yang lebih komprehensif dan inklusif.
Za
