Agam, Investigasi.news — DPRD Kabupaten Agam kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah dengan menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (4/8), di Aula Utama DPRD Agam.
Rapat paripurna yang berlangsung khidmat dan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc., MA, didampingi Wakil Ketua DPRD Henrizal dan Aderia, SP. Turut hadir Bupati Agam, H. Ir. Benni Warlis, jajaran Forkopimda, anggota DPRD, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Agam.
Dalam sambutannya, Bupati Benni Warlis menegaskan bahwa penyusunan KUA dan PPAS 2026 merupakan langkah penting dan fundamental untuk menjawab tantangan pembangunan daerah, sekaligus mengakomodasi aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD Agam.
“Penyusunan dokumen KUA-PPAS ini tidak sekadar memenuhi formalitas perencanaan anggaran, tetapi menjadi wujud nyata kolaborasi eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang pro-rakyat, berkeadilan, dan adaptif terhadap kondisi keuangan daerah,” ungkap Bupati Benni.
Ia juga mengurai beberapa indikator makro yang menjadi pijakan dalam penyusunan KUA-PPAS 2026. Salah satunya adalah laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam tahun 2024 yang tercatat hanya sebesar 4,12 persen, masih di bawah angka provinsi maupun nasional.
Selain itu, tingkat kemiskinan di Agam juga menjadi perhatian serius. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin pada 2024 mencapai 6,83 persen—lebih tinggi dibandingkan angka provinsi yang berada di 5,97 persen. Angka ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi masih memerlukan kerja keras dan pendekatan yang lebih terarah.
“Tingkat pengangguran terbuka juga menjadi indikator penting. Pada 2024, tercatat sebesar 4,73 persen, mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,96 persen. Ini menunjukkan adanya perbaikan, namun upaya membuka lebih banyak lapangan kerja masih menjadi prioritas,” tambahnya.
Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc., MA menyampaikan bahwa pihak legislatif siap mengawal dan mendalami rancangan KUA-PPAS 2026 ini secara konstruktif dan komprehensif, demi memastikan bahwa seluruh program dan anggaran benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
“DPRD Agam akan terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBD memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Ilham.
Dengan dibukanya pembahasan awal KUA-PPAS ini, diharapkan seluruh proses perencanaan hingga pengesahan anggaran dapat berjalan tepat waktu dan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih strategis, inklusif, dan berkelanjutan.
Langkah ini sekaligus menjadi refleksi komitmen DPRD dan Pemkab Agam dalam menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat.
Hms
