Maumere, Investigasi.News — Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan teknologi Watergen di Desa Samparong, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, Tahun Anggaran 2022, memasuki tahapan pendalaman alat bukti. Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sikka melakukan penggeledahan di dua kantor pemerintahan sekaligus mengamankan sejumlah dokumen penting.
Penggeledahan berlangsung pada Selasa (3/11/2026), dengan sasaran Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sikka serta Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Operasi penyidikan tersebut dipimpin langsung Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Sikka, Edi Boni Mantolas, S.H., M.H. Kegiatan berlangsung sekitar empat jam, mulai pukul 13.00 hingga 17.00 WITA.
Dari dua lokasi tersebut, penyidik berhasil mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penanganan perkara. Seluruh dokumen itu dikemas dalam dua boks kontainer untuk selanjutnya diteliti dan diverifikasi oleh tim penyidik.
Pengamanan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembuktian. Penyidik akan mencocokkan berbagai dokumen dengan keterangan saksi serta alat bukti lainnya guna menelusuri proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan proyek tersebut.
Penggeledahan di lingkungan Dinas PUPR dan Setda Sikka menunjukkan bahwa penyidikan tidak hanya berfokus pada aspek pelaksanaan pekerjaan, tetapi juga membuka ruang penelusuran terhadap dokumen administrasi dan proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengadaan Watergen.
Namun, keberadaan dokumen yang telah diamankan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan keterlibatan ataupun kesalahan pihak tertentu. Penetapan pihak yang bertanggung jawab secara pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyidikan dan kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum.
Kejari Sikka menyatakan dokumen hasil penggeledahan akan melalui proses penelitian dan verifikasi secara mendalam. Langkah tersebut ditujukan untuk membuat terang dugaan tindak pidana sekaligus mengungkap pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Perkara pengadaan Watergen Desa Samparong menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan program penyediaan air bersih bagi masyarakat. Oleh karena itu, proses penegakan hukum diharapkan tidak berhenti pada pengumpulan dokumen, tetapi juga mampu mengungkap secara menyeluruh rangkaian proses pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut.
Masyarakat kini menantikan perkembangan penyidikan, termasuk hasil pemeriksaan dokumen, pendalaman keterangan para saksi, serta kejelasan mengenai pihak-pihak yang nantinya terbukti bertanggung jawab.
Penanganan perkara ini sekaligus menjadi ujian bagi komitmen penegakan hukum dalam mengawal penggunaan anggaran negara agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
(Severinus T. Laga)
