Malang, Investigasi.News – Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan Seminar Pengembangan Ekosistem Perekonomian Desa melalui Implementasi Desa Cerdas Fiskal Kabupaten Malang Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Ballroom Fajar, Hotel JL Raya Sengkaling, Dau, Kabupaten Malang, Jumat (6/11/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang, Dr. Nurcahyo, S.H., M.Hum., dihadiri oleh perwakilan unsur pemerintahan desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengurus BUMDesa, serta pengelola Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari 18 desa di Kabupaten Malang. Secara total, sekitar 150 peserta hadir dalam kegiatan ini.
Dalam laporannya, disampaikan bahwa seminar ini bertujuan untuk memantapkan tata kelola keuangan dan mendorong kemandirian ekonomi desa yang berkelanjutan. Penyelenggaraan juga didasari berbagai landasan hukum, antara lain UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
Materi yang disampaikan mencakup penguatan kapasitas kelembagaan keuangan desa, peningkatan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan dan pelaporan, serta strategi pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting bagi desa-desa di Kabupaten Malang untuk memperkuat perencanaan, pengelolaan, dan pelaporan anggaran secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, desa-desa di Kabupaten Malang semakin cerdas dalam mengelola keuangan, semakin mandiri dalam membangun ekonomi masyarakat, dan mampu mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh warga desa,” ujar Dr. Nurcahyo dalam sambutannya.
Seminar ini juga menjadi langkah konkret Pemkab Malang dalam menyukseskan program prioritas pembangunan desa tahun 2026, khususnya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pemanfaatan anggaran desa agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Guh)
